SURABAYA – Asosiasi Praktisi Protokol Indonesia (APPI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi praktisi protokol di Indonesia melalui pengukuhan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) masa bakti 2026–2030.
Pengukuhan yang berlangsung pada Sabtu (11/7/2026) di Sekretariat APPI Surabaya tersebut menjadi momentum penting dalam memperkokoh eksistensi organisasi sekaligus mendorong terwujudnya standardisasi profesi protokol di Indonesia.
Ketua Umum DPP APPI periode 2026–2030, Maria Agustina Mamahit, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah memberikan dukungan hingga terbentuknya struktur kepengurusan APPI di tingkat pusat maupun daerah.
“Pengukuhan ini menjadi momentum strategis bagi APPI dalam memperkokoh eksistensi dan peran praktisi protokol di seluruh Indonesia,” ujar Maria usai prosesi pengukuhan.
Menurutnya, penguatan organisasi tersebut merupakan wujud komitmen APPI dalam menghadirkan standar keprotokolan yang profesional, berwibawa, dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kegiatan resmi, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
“Kehadiran APPI bertujuan meningkatkan profesionalisme sekaligus martabat profesi protokol di Indonesia. Melalui APPI, kami berharap tercipta sinergi yang kuat di antara para praktisi dalam menghadapi tantangan keprotokolan yang semakin dinamis,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP APPI, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, mengatakan APPI hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh praktisi protokol di Indonesia. Berpusat di Surabaya, organisasi ini terus membangun jejaring nasional sekaligus mendorong terciptanya standar kerja yang unggul bagi seluruh anggotanya.
“Kami berharap APPI mampu memperkuat pengakuan terhadap profesi protokol sekaligus menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan keprotokolan yang semakin profesional dan berwibawa,” ujar Tiwi.
Dalam kesempatan tersebut, APPI juga menegaskan enam pilar utama organisasi sebagai arah pengembangan ke depan, yakni menghimpun praktisi protokol dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, meningkatkan profesionalisme praktisi, mendorong standardisasi keprotokolan nasional, menjadi wadah pengembangan karier dan pengakuan profesi, memperkuat citra serta martabat profesi protokol, serta membangun komunikasi dan jejaring nasional.
Struktur kepengurusan DPP APPI periode 2026–2030 turut diperkuat oleh Diah Winarny sebagai Bendahara Umum, Nanik Karsini sebagai Ketua Dewan Penasihat, dan Yusuf Maulidin sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Selain mengukuhkan kepengurusan pusat, APPI juga melantik jajaran DPD di tujuh provinsi, yakni Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua yang akan menjadi motor penggerak organisasi di tingkat daerah.
Ketua DPD APPI Jawa Timur, Swastrining Tyas, menyambut baik kehadiran organisasi profesi tersebut. Menurutnya, APPI menjadi wadah yang selama ini dibutuhkan oleh para praktisi protokol untuk membangun jejaring, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat kolaborasi.
“Melalui APPI kami berharap dapat menjadi wadah pengembangan kapasitas, komunikasi, dan kolaborasi antarpraktisi protokol sehingga mampu menciptakan standar kerja yang semakin baik,” ungkap Tyas.
Jika diperlukan, saya juga bisa membuat versi lebih singkat bergaya media online, versi koran (straight news), atau feature dengan lead yang lebih kuat.
