EtIndonesia.com Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat pada 22 September 2026. Di tengah konflik yang melibatkan Iran, kelompok Houthi di Yaman, Arab Saudi, serta sejumlah kekuatan Barat, dua jalur perdagangan energi paling strategis di dunia—Selat Hormuz dan Laut Merah—kembali menjadi pusat perhatian.
Pada Selasa, 22 September 2026, sebuah komite di parlemen Iran menyetujui sejumlah ketentuan baru yang dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada Teheran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Menurut laporan yang muncul pada hari itu, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran telah menyetujui Pasal 13, 14, dan 15 dalam rancangan “Strategic Action Plan for the Security and Development of the Strait of Hormuz”.
Salah satu ketentuan yang paling menarik perhatian terdapat dalam Pasal 13.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kapal yang dianggap melanggar aturan Iran ketika melewati Selat Hormuz dapat menghadapi hukuman berdasarkan hukum Iran. Pihak berwenang juga dapat menyita hingga 20 persen muatan kapal tersebut atau mengambil nilai lain yang setara dengan harga muatan itu.
Lebih jauh lagi, kapal yang bersangkutan dapat ditahan sementara sampai kewajiban atau denda yang dijatuhkan telah dibayarkan.
Langkah tersebut berpotensi memicu perdebatan serius mengenai kebebasan navigasi di salah satu jalur laut terpenting dunia.
Namun perlu digarisbawahi bahwa ketentuan itu belum menjadi undang-undang yang berlaku sepenuhnya. Pasal-pasal yang telah disetujui komite masih harus melewati proses di parlemen secara penuh dan kemudian memperoleh persetujuan Dewan Wali Iran sebelum dapat menjadi hukum.
Selat Hormuz memiliki arti strategis yang sangat besar bagi perdagangan energi dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman itu merupakan salah satu titik transit utama minyak dan gas global. Karena itu, setiap perubahan terhadap aturan pelayaran di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi perusahaan pelayaran, biaya asuransi, harga energi, hingga hubungan Iran dengan negara-negara Barat dan negara Teluk.
Perdebatan juga muncul mengenai sejauh mana Iran dapat mengenakan biaya atau menjatuhkan sanksi terhadap kapal yang melintas.
International Maritime Organization sebelumnya menentang penerapan pungutan wajib hanya untuk hak melintas di selat internasional. Di sisi lain, hukum internasional memungkinkan adanya biaya untuk layanan tertentu yang benar-benar diberikan kepada kapal. Iran berupaya membedakan rencana tersebut dengan menyebut pembayaran yang diusulkan sebagai biaya pelayanan, bukan sekadar tarif untuk melintas.
Perkembangan di Selat Hormuz berlangsung ketika tekanan keamanan di jalur energi lain di kawasan juga meningkat.
Di sebelah barat Jazirah Arab, situasi Laut Merah dan Yaman kembali memburuk setelah Houthi meningkatkan operasi militernya. Kelompok yang bersekutu dengan Iran tersebut dalam beberapa pekan terakhir melakukan serangkaian serangan terhadap Arab Saudi dan memperluas aktivitas militernya di kawasan pesisir Laut Merah.
Namun terdapat satu detail penting yang perlu dibedakan.
Gangguan besar terhadap jaringan pipa minyak Timur–Barat Arab Saudi pada 11 September 2026 tidak secara pasti dikaitkan dengan Houthi. Reuters melaporkan bahwa serangan drone tersebut dikaitkan dengan kelompok milisi yang beroperasi dari Irak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga mengatakan bahwa kelompok Kataib Hezbollah dari Irak ikut melakukan serangan terhadap Arab Saudi yang menyebabkan jaringan pipa tersebut berhenti beroperasi.
Jaringan pipa Timur–Barat sangat penting bagi Arab Saudi karena memungkinkan minyak mentah dialirkan dari wilayah produksi di bagian timur menuju Pelabuhan Yanbu di pesisir Laut Merah. Dengan demikian, Saudi memiliki jalur ekspor alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz.
Kapasitas penuh jaringan tersebut mencapai sekitar tujuh juta barel per hari. Reuters melaporkan jalur itu mampu mengalihkan sekitar empat juta barel per hari menuju Yanbu dan memiliki arti strategis karena memungkinkan sebagian minyak Saudi menghindari Hormuz.
Pada 22 September, muncul perkembangan penting.
Mengutip tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, Reuters melaporkan Arab Saudi telah memulai kembali operasi jaringan pipa Timur–Barat. Aliran minyak dilaporkan kembali berjalan, meskipun belum pada kapasitas penuh.
Kerusakan pada tiga stasiun pompa diperkirakan membuat pemulihan penuh membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan minggu. Pada saat bersamaan, Saudi Aramco bersiap kembali melakukan pemuatan minyak mentah melalui Yanbu, termasuk setidaknya satu pengiriman yang dijadwalkan menuju China.
Kabar tersebut langsung memberikan dampak terhadap pasar energi.
Berbeda dengan kekhawatiran sebelumnya bahwa gangguan berkepanjangan akan terus mendorong harga minyak naik, laporan mengenai dimulainya kembali jaringan pipa justru membantu meredakan harga minyak pada 22 September. Brent turun lebih dari dua dolar per barel setelah pasar memperoleh harapan bahwa pasokan melalui jalur Laut Merah dapat meningkat kembali.
Sementara itu, tekanan internasional terhadap Houthi dan Iran juga semakin besar.
Pada 21 September 2026, para menteri luar negeri negara-negara G7—Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang—mengeluarkan pernyataan bersama setelah melakukan pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Mereka mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan menyerukan penghentian operasi militer, ancaman, serta serangan terhadap pelayaran sipil.
G7 juga meminta Iran menghentikan pengiriman senjata dan dukungannya kepada Houthi. Menurut negara-negara G7, eskalasi yang terus berlangsung berisiko mengganggu perdagangan internasional dan meningkatkan ketidakstabilan global.
Inggris kemudian mengambil langkah lebih konkret.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyetujui permintaan Arab Saudi untuk mendapatkan dukungan militer terbatas. Inggris akan menyediakan dukungan pengisian bahan bakar di udara guna membantu operasi pertahanan Saudi menghadapi ancaman rudal dan drone Houthi.
Dukungan tersebut bersifat defensif dan terbatas, dengan pesawat tanker RAF digunakan untuk mendukung pesawat yang terlibat dalam pertahanan wilayah udara Arab Saudi.
Di Laut Merah, Uni Eropa juga mempertimbangkan peningkatan kekuatan.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan pada 21 September bahwa Operasi Aspides—misi angkatan laut Uni Eropa untuk melindungi pelayaran di Laut Merah—membutuhkan kekuatan lebih besar.
Saat ini terdapat enam kapal perang yang beroperasi dalam misi tersebut. Menurut Kallas, ketika Aspides dibentuk pada 2024, kebutuhan operasionalnya diperkirakan setidaknya sepuluh kapal. Dengan ancaman sekarang yang dinilai semakin serius, jumlah yang dibutuhkan bahkan dapat melebihi sepuluh kapal perang, disertai tambahan aset udara.
Amerika Serikat pada saat bersamaan menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi.
Dalam wawancara dengan Fox News, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Washington menginginkan jaringan pipa Timur–Barat Saudi kembali beroperasi. Rubio menyebut konflik tersebut sangat berbahaya dan kompleks serta menyoroti peran kelompok bersenjata yang didukung Iran di kawasan.
Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki komitmen pertahanan terhadap Arab Saudi dan bermaksud menjalankan komitmen tersebut. Namun ia tidak mengungkapkan secara terperinci pembicaraan militer yang sedang berlangsung antara Washington dan Riyadh.
Perkembangan pada 21–22 September 2026 memperlihatkan bahwa konflik Timur Tengah kini tidak lagi hanya berpusat pada satu medan.
Di sebelah timur, Selat Hormuz berada dalam pusaran perselisihan mengenai aturan pelayaran, tekanan ekonomi, dan konflik Iran dengan Amerika Serikat. Di sebelah barat, Laut Merah dan Bab el-Mandeb menghadapi ancaman akibat eskalasi perang di Yaman dan meningkatnya aktivitas Houthi.
Di antara kedua jalur strategis itu terdapat Arab Saudi, salah satu eksportir minyak terbesar dunia, yang berusaha mempertahankan jalur alternatif ekspornya melalui jaringan pipa Timur–Barat dan Pelabuhan Yanbu.
Karena itu, perkembangan terbaru bukan sekadar persoalan militer antara Iran, Houthi, dan Arab Saudi.
Yang dipertaruhkan juga menyangkut keamanan dua jalur laut strategis, kelancaran perdagangan internasional, pasokan minyak global, serta kemungkinan semakin banyak negara terlibat dalam upaya menjaga keamanan kawasan.
Dengan Inggris mulai memberikan dukungan pertahanan, Uni Eropa mempertimbangkan penambahan kapal perang, G7 meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Iran dan Houthi, serta Amerika Serikat menegaskan komitmennya kepada Saudi, krisis ini memasuki fase yang semakin kompleks.
Sementara itu, keputusan Iran untuk memajukan aturan yang memungkinkan penyitaan sebagian muatan kapal di Selat Hormuz menambahkan satu lagi sumber ketidakpastian.
Dalam situasi seperti ini, setiap serangan terhadap fasilitas energi, setiap gangguan terhadap kapal dagang, dan setiap perubahan aturan pelayaran di Hormuz maupun Laut Merah dapat menimbulkan dampak yang jauh melampaui Timur Tengah.
Sebab pada akhirnya, yang sedang diperebutkan bukan hanya wilayah dan pengaruh geopolitik, tetapi juga keamanan jalur yang membawa energi dan perdagangan bagi sebagian besar dunia. (***)
