EtIndonesia.com Pada 2 Oktober 2026, laporan terbaru mengenai kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Amerika Serikat kembali memicu perhatian terhadap salah satu persoalan paling sensitif dalam politik Beijing: kesehatan pemimpin tertinggi Tiongkok dan ketidakjelasan mengenai siapa yang suatu hari akan menggantikannya.
Sorotan tersebut muncul setelah The Wall Street Journal melaporkan adanya sejumlah pengaturan yang dinilai tidak biasa selama kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Washington pada 23 hingga 25 September 2026.
Menurut laporan tersebut, pihak Tiongkok meminta Gedung Putih menyediakan sebuah ruang istirahat pribadi di Sayap Barat yang dapat digunakan Xi Jinping. Jamuan makan siang kerja yang semula direncanakan juga tidak dilaksanakan seperti agenda awal.
Perubahan itu menjadi perhatian karena pada 24 September 2026, yang merupakan satu-satunya hari penuh Xi menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan di Washington, terdapat jeda panjang dalam aktivitas resminya. Setelah rangkaian pertemuan pada siang hari selesai, agenda berikutnya baru berlanjut menjelang acara malam.
Dokumen jadwal Gedung Putih menunjukkan bahwa pada hari tersebut Xi mengikuti upacara penyambutan, pertukaran hadiah, peninjauan militer dan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan bilateral yang diperluas dijadwalkan sekitar pukul 12 siang, sementara agenda resmi berikutnya yang melibatkan Xi baru kembali berlangsung menjelang jamuan kenegaraan pada malam hari.
Dengan demikian, muncul jeda selama beberapa jam di tengah kunjungan yang sebenarnya memiliki waktu sangat terbatas.
Dennis Wilder, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang berpengalaman menangani persoalan Tiongkok, menilai pengaturan tersebut cukup tidak biasa untuk sebuah kunjungan tingkat tinggi.
Perhatian semakin besar ketika pada 25 September 2026, Xi Jinping bersama istrinya, Peng Liyuan, mengunjungi National Archives Amerika Serikat didampingi Trump dan Melania Trump. Kunjungan itu merupakan salah satu agenda terakhir sebelum Xi mengakhiri kunjungan kenegaraannya.
Keseluruhan rangkaian tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi fisik Xi Jinping yang kini berusia 73 tahun.
Namun, perlu ditekankan bahwa sampai awal Oktober 2026, tidak terdapat bukti publik yang dapat dipercaya bahwa Xi mengalami penyakit serius ataupun kehilangan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan. Berbagai spekulasi di media sosial—termasuk klaim bahwa Xi membutuhkan perawatan intensif atau bahkan menggunakan sosok pengganti—juga belum didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Karena itu, persoalan yang jauh lebih penting sebenarnya bukan sekadar rumor mengenai kesehatan Xi Jinping.
Pertanyaan strategis yang lebih besar adalah: apa yang akan terjadi apabila suatu hari terjadi kekosongan kekuasaan secara mendadak di Beijing? Siapa yang sebenarnya akan menggantikan Xi Jinping?
Tiga Jabatan, Tiga Persoalan Suksesi
Persoalan ini menjadi rumit karena Xi Jinping tidak hanya memegang satu jabatan.
Ia secara bersamaan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, serta Ketua Komisi Militer Pusat.
Di dalam sistem politik Tiongkok, ketiga posisi tersebut mempunyai dasar kelembagaan yang berbeda. Jabatan presiden merupakan jabatan negara, sedangkan posisi sekretaris jenderal merupakan pusat kekuasaan Partai Komunis. Sementara itu, jabatan ketua Komisi Militer Pusat memberikan kendali atas struktur militer.
Untuk jabatan presiden, mekanismenya relatif jelas.
Pasal 84 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menetapkan bahwa apabila jabatan presiden menjadi kosong, wakil presiden akan menggantikannya.
Saat ini posisi Wakil Presiden Tiongkok dijabat Han Zheng. Dengan demikian, apabila yang dibicarakan hanya jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, terdapat mekanisme konstitusional yang relatif tegas.
Masalahnya, presiden bukanlah satu-satunya—dan dalam praktik politik Tiongkok bukan pula sumber utama—kekuasaan Xi Jinping.
Kekuatan politik terbesarnya berasal dari posisi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Komisi Militer Pusat.
Untuk jabatan sekretaris jenderal, tidak terdapat aturan bahwa pejabat nomor dua secara otomatis mengambil alih.
Konstitusi Partai Komunis Tiongkok menetapkan bahwa sekretaris jenderal dipilih dalam sidang pleno Komite Sentral dan harus berasal dari anggota Komite Tetap Politbiro.
Artinya, Perdana Menteri Li Qiang tidak secara otomatis menjadi penerus Xi Jinping hanya karena ia menempati posisi sangat tinggi dalam hierarki kepemimpinan.
Hal yang sama berlaku terhadap Cai Qi maupun anggota senior Komite Tetap Politbiro lainnya.
Secara kelembagaan, diperlukan proses politik di dalam Komite Sentral untuk menentukan siapa yang menduduki posisi sekretaris jenderal.
Tidak Ada “Putra Mahkota” yang Jelas
Situasi inilah yang membedakan era Xi Jinping dengan beberapa periode sebelumnya.
Ketika Hu Jintao dipersiapkan menjadi penerus Jiang Zemin, jalur kenaikannya sudah mulai terlihat bertahun-tahun sebelumnya.
Hal serupa terjadi terhadap Xi Jinping sendiri.
Sebelum menjadi pemimpin tertinggi pada 2012, Xi telah masuk ke Komite Tetap Politbiro pada 2007. Ia kemudian menjadi Wakil Presiden Tiongkok pada 2008 dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat pada 2010.
Rangkaian jabatan tersebut membuat arah suksesi ketika itu relatif mudah dibaca.
Namun menjelang Kongres Nasional ke-21 Partai Komunis Tiongkok yang diperkirakan berlangsung pada 2027, pola seperti itu belum terlihat dengan jelas.
Komite Tetap Politbiro saat ini terdiri atas Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang dan Li Xi.
Tidak ada satu pun yang secara resmi diumumkan sebagai penerus Xi.
Tidak ada pula tokoh yang saat ini menjalani seluruh tahapan klasik yang dahulu menjadi sinyal kuat seorang calon pemimpin masa depan.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Kongres ke-21 diperkirakan menjadi salah satu pertemuan politik paling menentukan di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang. Kongres itu akan menjadi arena perombakan kepemimpinan dan berpotensi menjadi momentum bagi Xi Jinping untuk mempertahankan kepemimpinannya memasuki periode berikutnya.
Generasi Baru Mulai Menjadi Perhatian
Justru ketika calon penerus dari lingkaran teratas belum terlihat jelas, perhatian pengamat mulai beralih kepada kelompok pejabat yang lebih muda.
Mereka berasal dari generasi politik yang secara usia memiliki peluang untuk memegang jabatan tinggi setelah 2027, bahkan hingga dekade 2030-an.
Kemunculan kelompok tersebut belum berarti bahwa Beijing telah menentukan seorang penerus. Dalam sistem politik Tiongkok, promosi seorang pejabat dapat berubah dengan cepat akibat pertimbangan loyalitas, pengalaman pemerintahan, hubungan politik, keseimbangan kepentingan internal partai, hingga keputusan langsung kepemimpinan pusat.
Namun keberadaan generasi baru ini tetap penting karena Kongres Nasional ke-21 pada 2027 dapat memberikan petunjuk pertama mengenai struktur kepemimpinan Tiongkok setelah era Xi.
Apabila seorang pejabat yang relatif muda tiba-tiba dipromosikan ke Politbiro atau bahkan Komite Tetap Politbiro, langkah tersebut hampir pasti akan diamati dengan sangat cermat.
Persoalan suksesi Tiongkok bukan sekadar masalah siapa yang akan menjadi presiden berikutnya.
Yang dipertaruhkan adalah siapa yang nantinya mengendalikan Partai Komunis, militer, kebijakan ekonomi, hubungan dengan Amerika Serikat, strategi terhadap Taiwan, serta arah geopolitik salah satu negara paling berpengaruh di dunia.
Karena itulah pengaturan jadwal Xi Jinping selama kunjungannya ke Washington pada 23–25 September 2026 mempunyai makna politik yang lebih luas daripada sekadar persoalan protokol.
Laporan mengenai kebutuhan waktu istirahat memang kembali memunculkan pertanyaan mengenai kondisi fisiknya. Tetapi tanpa bukti medis atau keterangan resmi yang dapat diverifikasi, rumor mengenai penyakit serius harus diperlakukan secara hati-hati.
Justru pertanyaan yang lebih besar kini semakin sulit diabaikan.
Setelah lebih dari satu dekade Xi Jinping memusatkan kekuasaan di tangannya dan ketika Kongres Nasional ke-21 pada 2027 semakin dekat, Tiongkok masih belum menunjukkan dengan jelas siapa yang sedang dipersiapkan untuk suatu hari menggantikannya.
Dan apabila perubahan di puncak kekuasaan terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan, ketidakjelasan itulah yang berpotensi menjadi salah satu ujian politik terbesar bagi Beijing. (***)
