Utang Tiongkok melonjak tajam. Total kredit sektor nonkeuangan kini telah melampaui 300% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa demi mewujudkan “mimpi menjadi negara kuat” dalam bidang teknologi, militer, dan manufaktur, pemerintah Tiongkok telah menyeret negara itu ke dalam lingkaran setan hutang. Kondisi ini tidak hanya menghambat perekonomian domestik, tetapi juga merugikan mitra dagang internasionalnya.
EtIndonesia.com Data terbaru dari Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa tahun lalu, total kredit sektor non keuangan Tiongkok—indikator leverage yang mencakup pinjaman pemerintah, perusahaan non keuangan, dan rumah tangga—telah melampaui 300% PDB. Angka tersebut naik 60 poin persentase dibandingkan akhir 2019 dan jauh lebih tinggi daripada Amerika Serikat.
Selain itu, sejak Xi Jinping menjabat pada akhir 2012, jumlah tersebut telah meningkat lebih dari US$43 triliun.
Peningkatan kredit sebesar US$43 triliun dalam 13 tahun merupakan ekspansi kredit yang sangat besar. Meskipun pinjaman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan utang melampaui pertumbuhan PDB, beban utang dapat semakin berat.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa pada 2025, utang pemerintah Tiongkok dalam arti luas—termasuk utang badan pembiayaan pemerintah daerah atau local government financing vehicles (LGFV)—mencapai sekitar 126,6% dari PDB. Sebagai perbandingan, rata-rata utang publik di negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang lainnya masih di bawah 56% dari PDB.
Pakar ekonomi dan keuangan Taiwan, Huang Shicong, menunjukkan bahwa sebagian besar utang Amerika Serikat ditanggung oleh pemerintah federal, sedangkan Tiongkok memiliki struktur yang berbeda.
“Tiongkok memiliki struktur yang cukup khusus. Utang pemerintah pusat sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi utang pemerintah daerah sangat besar. Dari mana utang pemerintah daerah berasal? Pada masa lalu, mereka melakukan investasi dalam jumlah sangat besar karena pemerintah pusat menuntut agar mereka berinvestasi dalam industri lokal,” katanya.
“Melalui cara ini, mereka memberikan subsidi dan mengembangkan berbagai industri. Jadi, dalam tingkat tertentu, utang pemerintah daerah pada akhirnya mungkin harus ditanggung oleh pemerintah pusat, bahkan bisa saja menjadi beban seluruh rakyat Tiongkok,” jelasnya.
Namun, banyak dana justru terbuang untuk membangun pabrik yang mengalami kelebihan kapasitas, infrastruktur, dan properti. Wang He, kolumnis The Epoch Times, menilai bahwa hal ini telah membelenggu perkembangan ekonomi.
“Dahulu, PKT mengembangkan ekonomi melalui utang. Sekarang, situasinya justru berbalik. Beban utang yang sangat berat telah menjadi kendala serius bagi perkembangan ekonomi. Setiap tahun, beban bunga utang saja sudah sangat besar dan menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam anggaran umum pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat serta investasi dan pembangunan ekonomi sangat terdesak. Dengan skala utang sebesar ini, pada kenyataannya utang tersebut sudah sangat sulit dilunasi,” katanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar properti Tiongkok lesu, keuntungan perusahaan tipis, dan tingkat pengangguran melonjak. Namun, demi mewujudkan ambisi menjadi negara adidaya di bidang teknologi dan militer, pemerintah PKT terus meningkatkan utang dan memperluas investasi.
Karena permintaan domestik lemah, perusahaan-perusahaan Tiongkok memproduksi mobil murah, panel surya, dan produk elektronik dalam jumlah besar untuk melunasi utang yang sangat besar, lalu membanjiri pasar luar negeri dengan produk-produk tersebut.
“Masalah model ini adalah bahwa perkembangannya bergantung pada suntikan dana pemerintah yang terus-menerus, bukan pada daya saing industri itu sendiri. Akibatnya, utang justru perlahan-lahan menumpuk pada pemerintah atau sistem perbankan,” kata Huang Shicong.
“Namun, industri ekspor ini tidak mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Artinya, meskipun saya mengekspor begitu banyak barang, saya sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, untuk mempertahankan pola pembangunan seperti ini, Tiongkok harus terus melakukan investasi. Ketika kapasitas produksi terus membesar, mereka harus semakin mengandalkan ekspor,” jelasnya.
Pemerintah PKT juga berupaya mewujudkan ambisi menjadi kekuatan besar di bidang manufaktur. Meskipun Beijing tidak lagi banyak menggunakan istilah “Made in China 2025”, pemerintah tetap memberikan dukungan bagi peningkatan dan modernisasi industri.
Wang He mengatakan, “PKT selalu memiliki ambisi untuk membuat seluruh dunia bergantung pada Tiongkok melalui industri manufaktur. Lalu, mengapa Tiongkok memiliki kapasitas produksi yang begitu besar? Karena ada investasi berskala masif di bidang ini. Perusahaan-perusahaan memperluas kapasitas produksi secara besar-besaran di bawah tekanan pemerintah. Mereka tidak berinvestasi menggunakan keuntungan sendiri, melainkan dengan berhutang. Pemerintah juga mendukung langkah tersebut.
“Dengan demikian, utang menjadi pendorong utama perluasan kapasitas produksi Tiongkok. Namun, karena permintaan domestik tidak mencukupi, perluasan kapasitas produksi justru menyebabkan kelebihan kapasitas dan mendorong perusahaan membuang kelebihan produknya ke pasar luar negeri. Akibatnya, industri di negara-negara lain di dunia kesulitan bersaing dengan produk industri PKT yang berharga sangat murah,” ujarnya.
Untuk membayar utang lama, Tiongkok terus mengambil utang baru. Namun, utang baru tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasinya, sehingga pinjaman baru kembali diperlukan.
Lingkaran setan hutang ini tidak hanya membelenggu perekonomian Tiongkok, tetapi juga menyebabkan krisis meluas ke luar negeri.
Shang Yan
. Hal ini menunjukkan bahwa demi mewujudkan “mimpi menjadi negara kuat” dalam bidang teknologi, militer, dan manufaktur, pemerintah Tiongkok telah menyeret negara itu ke dalam lingkaran setan hutang. Kondisi ini tidak hanya menghambat perekonomian domestik, tetapi juga merugikan mitra dagang internasionalnya.){kind=link}