oleh Zhang Ting
Pada Senin (17 April), pertemuan menteri luar negeri Kelompok Tujuh (G7) memasuki hari kedua. Para menteri luar negeri menunjukkan solidaritas pada isu-isu yang berkaitan dengan konfrontasi dengan PKT dan Selat Taiwan. Pejabat AS mengatakan bahwa para menteri luar negeri sepakat tentang perlunya menolak ancaman PKT di Selat Taiwan.
Pertemuan tiga hari para menteri luar negeri G7 akan diadakan di Karuizawa, Jepang mulai hari Minggu. Sikap Tiongkok yang semakin agresif terhadap Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik menjadi fokus diskusi para menteri luar negeri G7.
G7 menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh PKT
Hari Senin, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan bahwa Jerman tidak akan mengorbankan nilai-nilai universal saat berhubungan dengan Tiongkok. Menanggapi pertanyaan tentang Taiwan, dia mengatakan bahwa Eropa tidak akan menutup mata jika Tiongkok melanggar hukum internasional.
Reuters mengutip ucapan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS memberitakan, bahwa para menteri luar negeri G7 sepakat tentang perlunya menolak setiap upaya “paksaan” PKT atau melakukan kontrol di Selat Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan.Â
Pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada wartawan melalui telepon bahwa pesan dari G7 adalah sama, yaitu mereka ingin bekerja sama dengan Tiongkok di bidang-bidang di mana mereka dapat bekerja sama. Namun pejabat tersebut juga menekankan : “Tentu saja kami akan melawan segala paksaan, manipulasi pasar, dan upaya apa pun untuk mengubah status quo di Selat Taiwan”.
Sebagai satu-satunya anggota kelompok G7 di Asia, Jepang semakin mengkhawatirkan ancaman yang ditimbulkan oleh PKT terhadap kawasan Asia-Pasifik, terutama penggunaan kekuatan PKT untuk menyerang Taiwan. Karena letak geografis Jepang, jika terjadi perang Taiwan, keamanan Jepang akan terancam.
Tantangan geopolitik di Asia akan menjadi fokus yang lebih besar karena kepresidenan G7 Jepang, kata pejabat Kementerian Luar Negeri AS.
Jepang mengatakan pada hari Senin bahwa kapal induk Tiongkok Shandong melakukan operasi udara menggunakan jet tempur dan helikopter antara 10 hingga 16 April. Media pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa Minggu lalu, Angkatan Laut Tiongkok melakukan pelatihan tempur di sekitar Taiwan.
Hari Senin, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan bahwa Tiongkok semakin menunjukkan ambisinya untuk mengganti aturan internasional dengan aturannya sendiri.
Para menteri luar negeri G7 sepakat pada pertemuan hari Senin bahwa pembicaraan rutin tentang isu-isu Indo-Pasifik, harus diadakan dalam kerangka G7 untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Demikian isi siaran pers dari Kementerian Luar Negeri Jepang.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengeluarkan pernyataan setelah jamuan makan malam dengan menteri luar negeri lainnya pada hari Minggu (16 April) malam. Ia menekankan pentingnya Menlu G7 bersatu dalam menghadapi isu PKT. Dia juga mengatakan bahwa Jepang dan Inggris akan “terus berkoordinasi erat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Tiongkok” setelah pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly hari Senin.
PKT mencak-mencak
Pada konferensi pers yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin, sebagai tanggapan atas penekanan menteri luar negeri G7 tentang pentingnya perdamaian di Selat Taiwan dan penentangan mereka terhadap sikap PKT yang mencoba mengubah status quo secara sepihak terhadap Selat Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam tanggapannya menyebutkan bahwa masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri yang “tidak akan mentoleransi campur tangan eksternal”. Wang Wenbin sekali lagi menyatakan bahwa PKT memiliki kedaulatan atas Taiwan.
Wang Wenbin mengkritik negara-negara Barat karena “menyimpang daripada mempraktikkan kebijakan satu-Tiongkok” dan “merusak daripada menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan”, yang merupakan “tindakan yang tidak bertanggung jawab”.
Isu Ukraina
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan bahwa G7 harus dengan tegas menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan cara kekerasan, dan juga harus menentang agresi Rusia terhadap Ukraina dan ancaman penggunaan senjata nuklir.
Yoshimasa Hayashi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dipandang perlu menjaga agar G7 dan negara-negara lainnya yang berpikiran sama tetap bersatu dan terus mendukung Ukraina.
Para menteri luar negeri G7 bersikap sama yakni Rusia harus segera dan tanpa syarat menarik semua pasukan dan peralatan tempurnya dari Ukraina.
Mereka mengatakan bahwa retorika nuklir Rusia tidak dapat diterima, tetapi setuju untuk memperkuat koordinasi guna menghindari sanksi.
G7 terdiri dari AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. (sin)
