oleh Zhang Ting
Para menteri luar negeri dari negara-negara Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa (18 April), mengakhiri pembicaraan mereka di Jepang dan mengeluarkan komunike bersama. Isi komunike tersebut selain menyampaikan kesepakatan bersama dalam menentang invasi Rusia ke Ukraina, juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan PKT, seperti Selat Taiwan, praktik perdagangan yang tidak adil, situasi di Laut Tiongkok Selatan dan lainnya. Para menlu G7 memperingatkan PKT agar tidak menggunakan paksaan, intimidasi atau kekerasan dalam menyelesaikan isu-isu tersebut.
Pertemuan tiga hari para menteri luar negeri G7 di Karuizawa, Jepang berakhir pada Selasa. Di tengah ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok dan Rusia, para menteri luar negeri G7 menggunakan pertemuan itu untuk mengirim pesan persatuan, selain mengutuk paksaan Tiongkok terhadap Taiwan, juga berjanji untuk memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia.
Negara tuan rumah, Jepang memegang jabatan presiden bergilir G7. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers yang diadakan usai memimpin pertemuan G7 mengatakan : “Kekuatan persatuan antara para menteri luar negeri G7 telah mencapai level yang belum pernah tercapai sebelumnya.”
Dalam komunike bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, para menteri luar negeri menekankan bahwa G7 menyadari pentingnya “untuk secara langsung mengungkapkan keprihatinan kepada Tiongkok”. Isi komunike yang terkait Tiongkok mencakup perdagangan, situasi di Laut Tiongkok Selatan, Selat Taiwan, dan hak asasi manusia.
Praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil
Para menteri luar negeri menegaskan kembali kekhawatiran tentang praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil, termasuk memaksa perusahaan asing untuk mentransfer teknologi.
G7 mendesak pemerintah Tiongkok untuk melindungi aktivitas bisnis yang sah dan kepentingan perusahaan asing dari praktik-praktik yang tidak adil, anti-persaingan, dan non-pasar, termasuk memaksa perusahaan asing untuk mengalihkan teknologi atau pengungkapan data sebagai imbalan atas akses pasar Tiongkok.
Para menteri luar negeri juga menyatakan keprihatinan terhadap pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan pihak Tiongkok, dan menuntut agar pemerintah Tiongkok menghormati komitmennya untuk “bertindak secara bertanggung jawab” di dunia maya, termasuk tidak terlibat atau mendukung “pencurian kekayaan intelektual” online untuk keuntungan komersial.
Para menteri luar negeri G7 mengatakan Tiongkok perlu menjadi anggota komunitas internasional yang “bertanggung jawab” dan untuk “memastikan lingkungan bisnis yang transparan, dapat diprediksi, dan adil” demi kepentingan semua negara, termasuk Tiongkok sendiri.
Isu Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan
Selain mengungkapkan keprihatinan tentang praktik perdagangan buruk yang dilakukan Tiongkok, komunike bersama juga menyebutkan mengenai perilaku paksaan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan, dan Selat Taiwan, dan mendesak pemerintah Tiongkok untuk menjunjung tinggi tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, dan tidak melakukan ancaman, paksaan, intimidasi atau penggunaan kekerasan.
“Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Kami sangat menentang segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan atau paksaan”, demikian komunike bersama.
Para menteri G7 juga mengkritik ekspansi ilegal Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
“Klaim maritim Tiongkok yang luas di Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki dasar hukum, dan kami menentang aktivitas militerisasi Tiongkok di wilayah tersebut.”
Para menteri luar negeri sekali lagi menekankan pentingnya memastikan perdamaian di Selat Taiwan dan menentang militer Tiongkok melakukan serangan ke Taiwan.
“Kami menegaskan kembali bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk keamanan dan kemakmuran komunitas internasional, dan menyerukan solusi damai untuk masalah lintas selat. Sikap dasar anggota G7 tentang masalah Taiwan tidak berubah, termasuk kebijakan satu-Tiongkok”.
Menanggapi upaya pemerintah Tiongkok untuk menekan Taiwan di panggung internasional dan mencegah Taiwan berpartisipasi dalam urusan internasional, menteri luar negeri G7 mengatakan : “Kami mendukung partisipasi yang berarti dari Taiwan dalam organisasi internasional, termasuk pertemuan teknis Majelis Kesehatan Dunia dan WHO”.
Isu Hak Asasi Manusia dan Hongkong
“Kami terus mengungkapkan keprihatinan kami kepada pemerintah Tiongkok mengenai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Xinjiang dan Tibet. Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas tergerusnya hak Hongkong atas otonomi dan kebebasan. Dan meminta pemerintah Tiongkok untuk bertindak sesuai dengan komitmen internasional dan kewajiban hukumnya, termasuk yang ditetapkan dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris dan Hukum Dasar Hongkong.
Komunike bersama juga menyebutkan pentingnya memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Para menteri luar negeri menekankan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam hal-hal di kawasan tersebut. Amerika Serikat melihat kawasan itu sebagai medan pertempuran utama dalam persaingannya dengan Tiongkok.
Persenjataan nuklir Tiongkok
Para menteri luar negeri G7 juga mengatakan bahwa mereka prihatin dengan perluasan persenjataan nuklir Tiongkok yang terus berlanjut dan dipercepat serta pengembangan sistem pengiriman yang semakin canggih, karena kurangnya transparansi, kontrol senjata yang baik, atau langkah-langkah pengurangan resikonya.
“G7 mendesak Tiongkok untuk segera terlibat dalam diskusi pengurangan risiko strategis dengan Amerika Serikat dan mempromosikan stabilitas dengan meningkatkan transparansi tentang kebijakan, program, dan kemampuan senjata nuklir Tiongkok”.
Pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menuduh G7 mencoreng muka Beijing. Dia juga mengatakan bahwa Tiongkok mengungkapkan ketidakpuasan dan penentangan terhadap sikap yang disampaikan G7, dan mengajukan pernyataan keras kepada Jepang, negara tuan rumah pertemuan tersebut.
Para menteri luar negeri G7 juga menekankan bahwa Rusia akan menanggung konsekuensi serius jika menggunakan senjata kimia, biologi atau nuklir dalam perang Ukraina. Mereka juga memperingatkan bahwa pendukung perang agresi Rusia harus membayar dengan harga yang mahal.
Komunike itu juga menyentuh isu-isu global, termasuk mengutuk uji coba senjata dan program nuklir Korea Utara, serta kudeta militer di Myanmar, selain itu mendesak para pihak yang bertikai di Sudan untuk segera mengakhiri permusuhan yang masih meluas. (sin)
