Pada 19 April, Aliansi Layanan Publik Kanada (PSAC) memulai pemogokan nasional sebagai tanggapan atas kegagalan negosiasi dengan pemerintah
NTD Kanada
Pada 19 April, lebih dari 150.000 pegawai negeri dari serikat Aliansi Layanan Publik Kanada (PSAC) melakukan mogok kerja, membuat barisan piket mogok kerja di depan lebih dari 250 lembaga federal di seluruh negeri.
Kontrak asli antara serikat pekerja dan pemerintah Kanada telah berakhir pada tahun 2021, tetapi negosiasi tentang kesepakatan baru tidak membuahkan hasil selama hampir dua tahun, dan kenaikan upah selalu menjadi fokus negosiasi perburuhan. Pemerintah Kanada mengusulkan kenaikan upah sebesar 9% selama tiga tahun, gagal memenuhi permintaan serikat pekerja untuk kenaikan upah tahunan sebesar 4,5% selama tiga tahun ke depan.
Nicholas Thompson, presiden Serikat Pegawai Pajak Toronto Utara berkata : “Anggota kami masih harus melakukan dua atau tiga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, anggota kami masih harus menggunakan bank makanan karena biaya inflasi yang tinggi tidak sesuai dengan gaji kami.”
Perdana Menteri Justin Trudeau menolak untuk menjawab pertanyaan tentang apakah pemerintah sedang mempertimbangkan undang-undang kembali bekerja, mendesak serikat pekerja untuk kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Sharon Cowie, Badan Pendapatan Kanada berkata : “Saya ingin melihat pemerintah kembali ke meja perundingan dan menjaga karyawan yang melayani Anda selama pandemi ini dan memastikan mereka mendapatkan semua manfaat. Perlakukan kami dengan adil. Ini adalah yang paling adil. “
Mogok kerja tersebut merupakan penutupan layanan publik federal terbesar sejak 1991, diperkirakan akan memengaruhi layanan Badan Pendapatan Kanada, mengganggu asuransi ketenagakerjaan, aplikasi imigrasi dan paspor, menyebabkan gangguan pada rantai pasokan di pelabuhan dan bandara serta perdagangan internasional, dan menyebabkan perlambatan layanan perbatasan. Negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja masih terus berlanjut. (Hui)
 memulai pemogokan nasional sebagai tanggapan atas kegagalan negosiasi dengan pemerintah){kind=link}