Epochtimes.id- Beberapa media terpaksa membayar ‘pajak’ untuk milisi Taliban sementara mereka secara hukum membayar pajak kepada pemerintah, sebagaimana dituturkan oleh pemilik beberapa media di Provinsi Ghazni Selatan.
Untuk menjaga kebebasan berekspresi dan keselamatan karyawan mereka, setiap pemilik media akhirnya terpaksa membayar sekitar 200 ribu Rupee Pakistan atau sekitar Rp 24 Juta seperti yang dikatakan Taliban ‘Pajak’ kepada kelompok militan tersebut.
“Beberapa ‘pajak’ telah dipaksakan oleh kelompok oposisi bersenjata yang juga mencakup media tahun ini. Kami menerima telepon dari militan yang mengancam kami untuk membayar pajak,” kata seorang pemilik gerai media di Ghazni yang tidak mau disebut namanya.
Sementara itu, beberapa institusi yang mendukung media di dalam negeri menyatakannya sebagai bahaya besar terhadap kebebasan berekspresi.
Sejumlah lembaga juga mendesak pemerintah untuk mencegah pemerasan semacam itu terhadap media.
“Melindungi kebebasan berbicara merupakan tanggungjawab pemerintah Afghanistan. Kapan pun kebebasan berbicara dirugikan, itu berarti pemerintah gagal melakukannya, “kata Mujib Khalwatgar, Ketua NAI yang mendukung keterbukaan media di Afghanistan.
Anggota Komite Keselamatan Jurnalis Afghanistan, Sediqullah Tawhidi selanjutnya mengutip beberapa pejabat keamanan bahwa mereka telah “meyakinkan pasukan keamanan Afghanistan akan melindungi media apapun kapanpun terancam”.
Dia menambahkan bahwa media tidak perlu membayar satu orang Afghani sebagai ‘pajak’ kepada pemberontak.
Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah salah satu prestasi terpenting setelah penggulingan Taliban.
Media dan jurnalis Afghanistan telah banyak membayar harga tinggi selama era pasca-Taliban.
Selain banyak kasus kekerasan terhadap wartawan dan kantor media, lebih dari 50 wartawan telah kehilangan nyawa mereka saat menjalankan tugas hanya untuk berbagi berita kepada publik. (asr)
Sumber : Ariananews.af
