NTD
Partai Komunis Tiongkok (PKT) memutus mekanisme komunikasi militer antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan menyerukan bahwa untuk melanjutkan komunikasi AS perlu terlebih dahulu membatalkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu, yang langsung ditolak oleh Pentagon.
Menurut laporan Bloomberg bahwa pejabat Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa mereka bersikap “terbuka” terhadap tawaran negosiasi, tetapi dengan syarat mencabut sanksi yang dikenakan kepada Menlu Li Shangfu.
Pada Rabu (28 Juni), Liu Pengyu, juru bicara kedutaan Tiongkok di Washington mengklaim : “Sebelum ada pertukaran dan kerja sama antara kedua negara, (Amerika Serikat) semestinya menghilangkan hambatan itu.”
Liu Pengyu tidak merinci lebih lanjut mengenai hambatan yang dimaksud, tetapi pejabat Tiongkok sebelumnya pernah meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi perorangan yang dijatuhkan kepada Li Shangfu.
Pada Kamis, Kementerian Pertahanan AS kembali menolak permintaan Tiongkok dengan mengatakan bahwa pejabat senior militer Tiongkok tidak beralasan untuk menghindari dialog dengan rekan-rekan AS.
Sekretaris pers Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan kepada VOA bahwa dari sudut pandang kami, tidak ada halangan untuk mempertahankan jalur komunikasi terbuka, dan bahkan jika sanksi tidak dicabut, Menteri Pertahanan Lloyd Austin dapat berkomunikasi dengan Li Shangfu.
Pada awal Juni tahun ini Lloyd Austin dan Li Shangfu telah mengadakan pembicaraan singkat saat bertemu di jamuan makan malam “Dialog Shangri-La” di Singapura. Namun pihak Tiongkok sebelumnya telah menolak usulan agar keduanya mengambil kesempatan untuk bertemu.
Sejak militer AS menembak jatuh balon mata-mata PKT pada bulan Februari tahun ini, Tiongkok telah memutus komunikasi militer tingkat tinggi antara kedua negara. Pejabat Pentagon mengatakan bahwa Tiongkok telah berulang kali menolak permintaan AS untuk mengadakan dialog.
Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing baru-baru ini juga menemui kegagalan dalam upayanya untuk menyambung kembali dialog militer AS – Tiongkok.
Pada 20 September 2018, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Li Shangfu, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Komite Sentral PKT, dijatuhi sanksi akibat terlibat dalam membuat ‘kesepakatan besar’ dengan pedagang senjata Rusia, yang menurut AS telah melanggar hukum tentang ‘penerapan undang-undang sanksi untuk melawan musuh Amerika Serikat’.
Pada Maret 2023, dengan mengabaikan sanksi AS, Partai Komunis Tiongkok mempromosikan Li Shangfu sebagai Menteri Pertahanan Tiongkok. Hal itu dituduh sebagai upaya sengaja dari PKT untuk “menentang” AS, dan secara artifisial menambah hambatan pada dialog tingkat tinggi antara kedua negara.
Setelah Li Shangfu menjabat Menteri Pertahanan, PKT berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap diri Li Shangfu. Tetapi Amerika Serikat telah menolak untuk mencabut sanksi tersebut. (sin)
