Baru-baru ini, Kementerian Keuangan Tiongkok mengeluarkan pengumuman untuk memperpanjang kebijakan pengurangan serta pembebasan pajak penghasilan pribadi bagi orang asing di Tiongkok hingga akhir tahun 2027. Menurut analisis pihak luar, langkah Partai Komunis Tiongkok adalah demi mempertahankan investasi asing, namun dampaknya mungkin terbatas
oleh Zhao Fenghua, Zhang Danxia dan Liu Fang – NTD Asia Pasific
Kementerian Keuangan Partai Komunis Tiongkok pada Selasa 29 Agustus mengumumkan akan memperpanjang kebijakan keringanan pajak bagi orang asing di Tiongkok hingga akhir tahun 2027. Partai Komunis Tiongkok telah mengusulkan membatalkan kebijakan ini pada tahun 2022.
“Perekonomian Tiongkok sedang dalam kondisi yang buruk, investasi asing menarik diri. Terutama tahun lalu, ketika kota Shanghai ditutup, hal tersebut membuat orang asing khawatir. Partai Komunis Tiongkok adalah rezim yang mengerikan. Sebuah kebijakan dapat membuat Anda segera dibekukan di tempat. Oleh karena itu, orang asing meninggalkan Tiongkok satu demi satu, tidak ada yang mau bekerja di Tiongkok. Kebijakan Partai Komunis Tiongkok ini dimaksudkan untuk meringankan situasi ini. Namun, jika orang asing tidak datang untuk bekerja di Tiongkok, maka itu bukan dikarenakan mereka dapat dipertahankan dengan sedikit pembebasan atau pengurangan pajak, akan tetapi terutama karena orang asing tak memiliki keamanan pribadi di Tiongkok,” ujar Kolumnis Epoch Times, Wang He.
Wang He menganalisis bahwa perekonomian Tiongkok sedang dalam masalah. Tujuan PKT adalah demi mempertahankan investasi asing, tetapi dampaknya mungkin terbatas.
“Undang-undang kontra spionase selalu digunakan, dan diplomasi penyanderaan selalu digunakan. Terutama selama epidemi, rezim PKT berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Kebijakan PKT sendiri dapat berdampak kecil, tetapi tidak dapat mengubah negara asing. Hal seperti itu menyebabkan tren orang asing menarik diri dari Tiongkok,” imbuhnya.
Kebijakan ini telah menghasilkan keringanan pajak bagi ekspatriat di Tiongkok untuk sewa rumah, pendidikan anak, pelatihan bahasa dan biaya lainnya.
Qian Qiang, seorang pengacara hak asasi manusia, mengatakan: “Pemotongan pajak tidak memiliki banyak efek sistemik. Bagi perusahaan asing dan ekspatriat, pemotongan pajak jelas merupakan keringanan pajak, tetapi pada kenyataannya, mereka akan mengintensifkan pengawasan terhadap perusahaan asing dan ekspatriat. Termasuk undang-undang spionase yang baru saja diundangkan dan sekarang seluruh daratan Tiongkok terlibat dalam laporan ini, pendidikan patriotisme, dalam jangka panjang, lingkungan investasi tentu tidak sebagus yang diharapkan.
Qian Qiang percaya bahwa pengawasan Partai Komunis Tiongkok terhadap orang asing semakin meningkat, dan tidak ada perlindungan hukum bagi orang asing yang berinvestasi di Tiongkok.
Bagi Qian Qiang, penegakan hukum oleh PKT sebenarnya selektif, mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan situasi pada setiap waktu. Ini memiliki tujuannya sendiri. Ini bukan masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum, jangan berpikir seperti itu. Selama bertahun-tahun, masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, telah berinvestasi di Tiongkok, dan mereka selalu berpikir bahwa Tiongkok (PKT) akan bertindak sesuai dengan hukum, bagaimana mungkin itu terjadi? (hui)
