oleh Tang Di/Wen Hui
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pemerintah daerah Partai Komunis Tiongkok telah kehabisan dana dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi pemotongan gaji atau bahkan gaji yang terutang silih berganti. Beberapa hari lalu, video karyawan dari Radio dan Televisi Guilin di Guangxi secara bersama-sama meminta gaji menjadi viral di dunia maya Tiongkok.
Pada 5 September, sebuah video yang diunggah di media sosial menunjukkan puluhan pejabat publik membentangkan spanduk besar bergambar karakter hitam dengan latar belakang putih menuntut upah secara bersama-sama. Spanduk yang dibentangkan bertuliskan, “Tidak ada gaji selama setengah tahun!!! Kami ingin bertahan hidup!!! Tolong minta pejabat pusat untuk mengambil keputusan untuk kami!!!”
Dalam video tersebut, seorang perempuan berteriak, “Saya belum dibayar selama 8 bulan.” Yang lain juga membalas dengan berteriak: “Kami harus hidup! Kami ingin bertahan!”
Menurut netizen yang mengunggah video tersebut, yang meminta gaji di kelompok ini semuanya adalah pegawai sistem radio dan televisi Guilin. Karena kesulitan keuangan pemerintah daerah, pegawai sistem radio dan televisi tersebut belum menerima gaji. Selama lebih dari setengah tahun, penghidupan mereka berada dalam kesulitan. Dalam keputusasaan, semua orang berkumpul di gerbang Biro Radio dan Televisi sambil mengibarkan spanduk dan bersama-sama menuntut upah.
Grup Radio, Film dan Televisi adalah perusahaan milik negara Partai Komunis Tiongkok, dan Biro Radio, Film dan Televisi sebenarnya adalah sebuah monopoli. Karyawan perusahaan ini selalu dibayar dengan baik dan mendapat tunjangan yang baik. Untuk bekerja di setiap departemen seperti ini, Anda sering kali perlu memiliki backstage, pendukung, atau mengeluarkan uang melalui “pintu belakang” demi menjadi karyawan. Kini bahkan unit-unit tersebut menunda pembayaran gaji kepada karyawannya, sehingga memperlihatkan puncak gunung es dari krisis keuangan lokal.
Netizen Tiongkok mulai membicarakan tentang video relevan yang diteruskan ke platform berbagi video luar negeri. Beberapa netizen mengeluh: “Saya tidak menyangka Radio dan Televisi Tiongkok akan berakhir seperti ini.” Netizen lain menganalisis lebih lanjut: “Radio dan Televisi adalah sistem corong yang bertanggung jawab untuk mencuci otak. Ini sangat penting bagi PKT. Bahkan sekarang departemen penting seperti itu tidak dapat mempublikasikan Gaji yang dibayarkan serta menunjukkan seberapa jauh perekonomian begitu merosot tajam.”
Kenyataannya, situasi PNS yang gajinya dikurangi atau bahkan tidak dibayar secara signifikan bukan merupakan fenomena yang hanya terjadi di masing-masing daerah, namun merupakan fenomena yang relatif umum terjadi.
Pada tanggal 5 September, Zhao Lanjian, mantan awak media daratan Tiongkok, memposting di platform sosial luar negeri X (sebelumnya Twitter) bahwa Pemerintah Distrik Tianjin Hebei tidak punya uang untuk membayar gaji sejak Maret dan April tahun ini. Dalam keputusasaan, pemerintah setempat meminjam uang dari kuil Budha setempat, Kuil Dabei untuk membayar gaji pegawai negeri. Langkah Itu berlangsung hingga Juli dan kini kembali kehabisan uang. Pemerintah kabupaten kembali meminjam uang dari Rumah Sakit Great Compassion. Kali ini Rumah Sakit Great Compassion menolak untuk meminjam uang dan menjawab, “Belum pernah ada biksu Buddha di dunia yang datang kepada kami untuk meminta sedekah. Kami bukan lembaga donor.”
(Tangkapan Layar halaman web)
Kuil Dabei Zen adalah kuil Buddha kuno yang terkenal di Tianjin, terletak di Jalan Tianwei, Distrik Hebei. Di bawah front persatuan PKT, banyak kuil di daratan Tiongkok tidak lagi menjadi tempat keagamaan untuk latihan spiritual dan penyelamatan dalam pengertian tradisional, melainkan telah berubah menjadi institusi yang mirip dengan tempat wisata, menghasilkan uang dengan kedok agama Buddha atau Taoisme. Saat ini, pemerintah daerah kehabisan keuangan dan malah beralih ke kuil untuk “sedekah terbalik”. Setelah pemberitaan menjadi ramai, banyak netizen terkejut.
Beberapa netizen meninggalkan komentar di bawah postingan terkait dan menulis dengan pedas, “Dalam kasus terburuk, kami akan meluncurkan kampanye untuk menghancurkan agama Buddha, yang akan menimpa beberapa pemilik bisnis besar.” Yang lain berkata, “Kita harus memeriksa keledai botak, titik jangkar berikutnya setelah antikorupsi medis.”
Terkait pemberitaan Pemerintah Distrik Tianjin Hebei meminjam uang ke kuil, saat ini belum ada saluran lain yang bisa memverifikasinya kecuali dari netizen. Namun, merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa pemerintah daerah saat ini berada dalam kesulitan, dan wajar jika mendengar adanya skandal semacam itu.
Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan oleh otoritas Partai Komunis Tiongkok menjadi stagnan atau bahkan memburuk. Sebagai salah satu mesin perekonomian Tiongkok, industri real estat telah mengalami meluasnya ledakan utang. Model pemerintah daerah dalam menghasilkan uang dengan menjual tanah telah gagal, menyebabkan ketidakmampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, lockdown berkepanjangan yang disebabkan COVID telah menyebabkan kerusakan serius pada sektor properti. Kini, perekonomian Tiongkok mulai dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah telah tutup satu demi satu. Apalagi. tingkat pengangguran meningkat serta terus meningkat dan seluruh perekonomian nasional telah jatuh ke dalam jurang resesi.
Menurut informasi publik, sejak tahun ini, pegawai negeri sipil di seluruh Tiongkok sering mendapat tunggakan gaji.
Misalnya: Pada 27 Februari tahun ini, surat tentang pemberitahuan tunggakan dan pemadaman listrik oleh Departemen Keamanan Publik Guangxi menjadi viral di media sosial. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pada 24 Februari 2023, tagihan listrik Departemen Keamanan Publik Guangxi pada bulan Januari 2023 dan kerugian historis yang dilikuidasi berjumlah RMB. 483,848.85 , dengan pokok tagihan listrik adalah RMB.477,791.09 dan ganti rugi yang dilikuidasi adalah RMB. 6,057.76 . Karena beberapa panggilan belum diselesaikan, perusahaan listrik akhirnya memutuskan menerapkan pemadaman listrik ke Departemen Keamanan Publik Guangxi mulai 27 Februari, sesuai dengan peraturan terkait dan kontrak pasokan listrik antara kedua pihak.
Pada 28 Februari, beberapa karyawan di China Post cabang Harbin membentangkan spanduk di depan perusahaan untuk menuntut upah, terus-menerus berteriak: “Pengurangan gaji yang berbahaya tidak dapat diterima.” “China Post tidak akan membayar kembali gaji.”
Pada 1 Maret tahun ini, lebih dari 30 karyawan membentangkan kertas putih dan membentangkan spanduk di depan gedung Biro Perpajakan di Kota Zhenjiang, Provinsi Jiangsu, untuk memprotes gaji yang belum dibayar oleh lembaga tersebut. Dua spanduk bertuliskan “Biro Perpajakan Zhenjiang berhutang gaji kepada karyawan” dan “Biro Perpajakan Zhenjiang, direktur Ye Hua tidak melakukan apa pun!”
Pada 2 Maret, Distrik Baru Yilong, Kota Xingyi, Prefektur Qianxinan, Provinsi Guizhou menangguhkan gaji lebih dari seribu pekerja sanitasi. Pekerja sanitasi melakukan pemogokan sebagai protes, meninggalkan sampah di mana-mana di jalanan dan bau busuk. .
Wang Dan, seorang pakar politik Tiongkok dan aktivis pro-demokrasi yang saat ini tinggal di Taiwan, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Voice of America belum lama ini bahwa PKT saat ini dikelilingi oleh krisis, jika tidak, Xi Jinping tidak akan berbicara tentang gelombang yang bergejolak sepanjang hari. .
“Krisis terbesar yang harus dihadapi rezim ini adalah masalah ekonomi. Kemerosotan ekonomi (Tiongkok) tidak dapat digenjot, terutama dalam tiga aspek – industri real estate tidak dapat dihidupkan kembali, tingkat pengangguran di kalangan generasi muda yang tinggi dan kendala keuangan dari pemerintah daerah,” kata Wang Dan.
“Ketiga hal ini merupakan ancaman fatal bagi rezim. Namun saat ini kita tidak dapat melihat metode yang lebih baik untuk digunakan pihak berwenang demi menyelesaikan krisis ini.” (Hui)
