NTD
Tiongkok sedang berada dalam situasi krisis keuangan yang serius, sehingga sudah banyak pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Baru-baru ini, beredar informasi bahwa banyak pemerintah daerah yang memaksa pegawai negeri untuk mengambil dana pinjaman kemudian menyerahkannya kepada bendahara pemda guna menyambung hidup.
Beberapa hari lalu, seorang netizen Tiongkok dengan alamat IP di Guizhou menyampaikan informasi yang ia kutip dari seorang temannya, mengatakan bahwa pegawai negeri sipil di kabupaten menerima “tugas” untuk memberikan pinjaman dana kepada bendahara pemda yang pelunasan pokok dan bunganya akan ditanggung oleh pemda. Adapun tujuannya adalah untuk memperpanjang hidup dan mencegah agar pemerintah kabupaten tidak pailit.
“Tugas” yang diberikan kepada pegawai negeri di kabupaten adalah : Setiap pegawai tingkat bawah meminjamkan dana RMB. 50.000,-. Setiap pegawai tingkat departemental meminjamkan dana RMB. 200.000,- dan setiap pegawai tingkat divisi meminjamkan dana RMB. 500.000,- yang semuanya disetorkan kepada bendahara.
(foto Internet)
Seorang pengguna media sosial “X” mengomentari berita tersebut : Seorang teman sekolah menengah mengungkapkan kepada dirinya bahwa pegawai negeri di suatu tempat di Provinsi Shandong juga memaksa pegawai negerinya untuk mengambil pinjaman entah dari mana, dan menyerahkan dananya kepada bendahara organisasi. Jika yang bersangkutan tidak bersedia, maka ia akan dipecat. Teman sekelasnya itu juga menerima instruksi untuk mencari dana pinjaman sebesar RMB. 500.000,-. Karena seluruh keluarga bergantung pada gajinya untuk bertahan hidup, ia terpaksa melakukannya dengan menanggung risiko yang membuatnya ketar-ketir.
(Foto Internet)
Pada awal Juli tahun ini, telah beredar di media sosial Tiongkok berita tentang pemerintah daerah tertentu memaksa pegawai negerinya untuk meminjamkan uang kepada bendahara organisasi dengan patokan RMB. 100.000,- bagi setiap pegawai negeri tingkat departemen, dan RMB. 50.000,- buat setiap pegawai negeri rendahan lainnya.
Self-media Tiongkok mengungkapkan, bahwa mengharuskan pegawai negeri untuk menyerahkan pinjaman pribadinya kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemda sudah terlilit hutang yang parah sehingga sulit untuk mendapatkan lagi pinjaman. Meskipun pinjaman pribadi pegawai negeri ini nantinya dilunasi oleh pemerintah, tetapi secara langsung atau tidak berarti individu harus menanggung risiko bencana keuangan pemerintah.
Pada awal Januari tahun ini, beberapa netizen telah mengabarkan bahwa pemda suatu tempat di Shandong memaksa pegawai negerinya untuk mengambil pinjaman dari bank dan kemudian meminjamkannya ke platform pembiayaan yang dikelola pemda. Persyaratan untuk pegawai negeri tingkat kepala departemen adalah RMB. 2 juta, sedangkan tingkat deputi RMB. 1,5 juta, dan tingkat staf umum adalah RMB. 500.000. (sin)
