oleh He Yating
Platform ekonomi dan keuangan Tiongkok dengan cepat memasuki “musim dingin” begitu pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengeluarkan instruksi yang melarang pakar ekuin Tiongkok menjelek-jelekkan perekonomian Tiongkok yang saat ini sedang lesu dan kacau. Karena itu pula, akun di media sosial mereka “dibekukan” oleh pihak berwenang.
Pada Jumat (22 Desember), CNN memberitakan, bahwa akun media sosial dari sedikitnya 6 orang pakar ekonomi dan keuangan ternama Tiongkok telah diblokir atau dalam kondisi “dibekukan” oleh pihak berwenang PKT, sehingga tidak bisa memperbarui konten, dan jumlah penggemar pun tidak bisa bertambah.
Diantaranya, hal yang menarik perhatian besar dari masyarakat adalah sejak awal Desember tahun ini, akun media sosial Liu Jipeng, seorang dekan Institut Keuangan Permodalan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok telah berada dalam kondisi diblokir oleh pihak berwenang, yang diduga karena menerbitkan artikel yang menasihati investor untuk tidak mengambil risiko dalam berinvestasi di pasar saham. Saat ini, akun Liu Jipeng di Douyin dan Toutiao ditandai dengan tulisan “Akun pengguna ini tidak dapat diikuti karena melanggar aturan platform”.
Akun di media sosial milik Hong Rong, seorang pakar keuangan ternama Tiongkok juga dibekukan pada awal bulan ini. Sebagai seorang komentator, akun Hong Rong di media sosial berfokus pada masalah yang berkaitan dengan analisis pasar saham Tiongkok atau mengenai aturan-aturan ekonomi keuangan pemerintah.
Menurut laporan Bloomberg, banyak blogger ekonomi dan keuangan terkenal Tiongkok baru-baru ini menerima pemberitahuan dari Weibo, meminta mereka untuk mengurangi postingan blog tentang isu ekonomi dan tidak melanggar “garis merah” pemerintah Tiongkok.
Selama 3 hari berturut-turut mulai 13 Desember, Kementerian Keamanan Nasional Tiongkok memposting artikel di Weibo yang isinya mengklaim bahwa pada saat situasi internasional sedang buruk dan momentum ekonomi global sedang melemah, beberapa orang pakar malahan dengan sengaja menjelek-jelekkan perekonomian Tiongkok ….. dan sebagainya.
Sejak awal tahun ini, banyak perusahaan Tiongkok gulung tikar, angka pengangguran melonjak, kemampuan konsumsi masyarakat terus menurun, dan deflasi terjadi semakin parah. Pasar real estat, yang merupakan pilar utama industri, mengalami resesi parah, pemerintah daerah terlilit utang, sehingga kekacauan kerap terjadi. Dalam keadaan seperti itu, otoritas berwenang Tiongkok tidak bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pelik, sehingga mereka memilih untuk menekan pihak yang berani membahas kekacauan tersebut secara terbuka. Pihak berwenang berusaha menghalangi ucapan-ucapan yang dianggap melemahkan posisi mereka demi mempertahankan kekuasaan.
Dalam hal ini, Xu Chenggang, seorang profesor di Pusat Penelitian Ekonomi Tiongkok di Universitas Stanford, Amerika Serikat menjelaskan, bahwa Kementerian Keamanan Nasional Tiongkok saat ini memasukkan perilaku menjelek-jelekkan ekonomi Tiongkok setara kejahatan short-selling yang bertujuan untuk menjatuhkan ekonomi, yang dikategorikan sebagai musuh pemerintah.
“Salah satu hal terpenting dalam bidang moneter adalah masyarakat perlu menilai arah perekonomian untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan jangka panjang atau pendek. Jika aspek negatif di perekonomian tidak boleh dibahas, itu berarti masyarakat tidak diperkenankan untuk membahas perekonomian,” katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dasar pengoperasian di pasar sekuritas mana pun adalah supremasi hukum. Jika kekuasaan publik (public power) melakukan intervensi dan menggunakan administrasi dan kekerasan untuk melakukan intervensi di pasar, hal itu pada dasarnya akan melemahkan supremasi hukum dan menyebabkan pasar keuangan tidak bisa beroperasi secara normal.
Wang Jian, seorang komentator yang pernah bekerja di bidang jurnalisme, mengatakan bahwa bagi PKT, “cukup berbicara yang baik-baik saja daripada berbuat yang baik. Ini memang tradisi PKT”, katanya. Pihak berwenang secara terbuka mengharuskan pakar ekuin untuk “menyanjung teori kecemerlangan ekonomi Tiongkok”. Meskipun perilaku menutup-nutupi itu hanya akan menyebabkan negara kehilangan lebih banyak kredibilitasnya. (sin)