Di salah satu universitas paling bergengsi di Tiongkok, melakukan dengan baik penyusunan tesis ataupun disertasi sebagai tugas akhir sebagai seorang siswa tidak akan cukup untuk lulus begitu saja.
Sebuah dokumen dari administrator di Universitas Tsinghua di Beijing, peringkat 30 dalam daftar universitas dunia oleh Times Higher Education, baru-baru ini bocor secara online.
Pemberitahuan tersebut, tertanggal 4 Januari 2017, ditujukan pada para instruktur. Meminta mereka untuk lebih sadar akan “sikap politik dan ideologi” para siswa saat mengevaluasi pekerjaan mereka yang diajukan untuk wisuda, seperti makalah tesis dan karya kreatif. Para pengajar juga harus “mengintensifkan untuk terus mengawasi ideologi saat mengajar,” tulis pemberitahuan tersebut. Hal yang sama akan diterapkan pada siswa sarjana untuk menyelesaikan gelar sarjana mereka.
Menurut Liu Yinquan, seorang mantan profesor sejarah di Universitas Shandong dan kepala eksekutif China Alliance Against Political Persecution saat ini, pemberitahuan tersebut mengindikasikan bahwa siswa akan dievaluasi berdasarkan bagaimana pandangan mereka sesuai dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Liu mengatakan bahwa rezim khawatir bahwa pemuda generasi penerus tidak lagi percaya pada peraturan komunis, dan dengan demikian meningkatkan “pencucian otak secara politis.” Tujuannya adalah untuk mengubah intelektual menjadi orang-orang yang akan membela sistem komunis, katanya.
“Tetapi opini publik sudah berubah,” kata Liu. “Orang-orang telah mengetahui kebenaran [tentang PKT] melalui internet dan komunikasi dengan orang-orang di luar Tiongkok,”
Sejarah
Konsep “evaluasi-evaluasi politik” tersebut kembali pada Revolusi Kebudayaan, ketika orang Tiongkok diminta untuk secara terbuka menampilkan semangat dan kesetiaan mereka kepada Partai, dan mencela orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang menjadi anggota “lima kategori hitam” Mao Zedong; para tuan tanah, petani kaya, kontra revolusioner, unsur-unsur buruk, dan “orang kanan”, dianggap sebagai musuh revolusi, dianiaya. Sementara itu, kader Partai adalah anggota elit masyarakat, walaupun dapat juga menjadi subyek pada “sesi-sesi perjuangan” jika dikecam.
Setelah pembantaian di Lapangan Tiananmen mengakhiri demonstrasi mahasiswa untuk demokrasi pada tahun 1989, universitas dan perguruan tinggi memperketat evaluasi politik mereka terhadap para siswa. Mereka yang aktif dalam gerakan demokrasi dihukum: siswa dari propinsi lain yang belajar di Beijing dipulangkan. Mereka yang ditugaskan untuk bekerja di perusahaan bergengsi setelah lulus menemukan diri mereka sudah tidak punya kesempatan tersebut.
Sejak saat itu, para siswa yang telah secara aktif mengekspresikan pandangan mereka menjadi berkecil hati untuk mengekspresikan secara bebas. Pada bulan Mei 2013, profesor Zhang Xuezhong dari East China Normal University di Shanghai mengungkapkan dalam sebuah surat online bahwa pihak berwenang pusat mengirimkan pemberitahuan peringatan tentang topik “tujuh jangan disebut”: nilai universal, kebebasan pers, masyarakat sipil, hak sipil, kegagalan historis PKT, kegiatan borjuis pejabat Partai berkuasa; dan independensi peradilan.
Pada bulan Januari 2015, kepala Menteri Pendidikan Yuan Guiren mengatakan pada sebuah konferensi nasional untuk universitas dan akademi bahwa ada “tiga hal yang tidak diperbolehkan” di kelas: siswa tidak diijinkan untuk memiliki pandangan yang merusak sosialisme; pandangan yang melanggar konstitusi dan undang-undang PKT; dan guru tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau keluhan.
Pada bulan Desember 2016, asisten menteri Shen Xiaoming mengemukakan niat rezim tersebut lebih jelas lagi, mengumumkan bahwa ideologi pemantauan di kampus adalah pekerjaan “garis depan”; sekolah-sekolah perlu berbicara tentang politik “setiap hari, setiap minggu, tanpa henti;” dan agar para pengajar dan para siswa harus setuju dengan “sosialisme dan kepemimpinan PKT.” (ran)
ErabaruNews
