Presiden AS Joe Biden berbicara dalam saluran telepon dengan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping pada Selasa (2/4) lalu, ini pertama kalinya keduanya berbicara sejak pertemuan tatap muka November lalu. Mari kita simak analisis para pakar
Chen Yue – NTD
Pada Selasa pagi, Presiden Joe Biden dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping berbicara selama satu jam 45 menit, dengan fokus pada sejumlah isu, termasuk Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok, perang dengan Rusia dan Ukraina, dan ancaman nuklir Korea Utara.
Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden pertama-tama menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Pada saat yang sama, ia menyatakan keprihatinannya tentang dukungan Partai Komunis Tiongkok terhadap industri pertahanan Rusia, dan bahwa kerja sama Tiongkok-Rusia dapat mempengaruhi keamanan jangka panjang Eropa.
Biden juga mencatat bahwa sejarah panjang persaingan ekonomi yang tidak adil yang dilakukan oleh PKT telah merugikan pekerja dan keluarga Amerika. Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan untuk melindungi teknologi canggih dan keamanan nasional.
Biden juga mengutip pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok dan menekan Xi Jinping untuk membebaskan para aktivis hak asasi manusia yang ditahan oleh pihak berwenang di Beijing.
Para kritikus mengatakan bahwa dialog Biden-Xi yang terbaru hanya memiliki sedikit substansi, dan hanya merupakan upaya untuk meredakan ketegangan tinggi dalam hubungan AS-Tiongkok yang telah berlangsung selama setahun terakhir.
“Kontak simbolis lebih penting daripada perbaikan substantif. Dari draf pernyataan bilateral, kita dapat melihat bahwa AS dan Tiongkok masih memegang pandangan mereka sendiri dan tidak mau membuat konsesi pada isu-isu kontroversial, sehingga hubungan AS-Tiongkok akan seperti hubungan lintas selat, yang akan “mempertahankan status quo” dan tidak akan hancur setelah perjuangan. Namun setidaknya kesediaan pejabat senior AS dan Tiongkok untuk melakukan kontak mungkin memiliki peluang untuk meredakan hubungan tegang saat ini antara Partai Komunis Tiongkok dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa tidak akan ada insiden yang tidak disengaja di Selat Taiwan sebelum pelantikan Lai Ching-te pada Mei,” ujar Tang Hao, editor senior urusan internasional.
Komentator terkini, Lan Shu berkata: “Jadi kali ini, inti dari dialog antara Biden dan Xi Jinping adalah sebuah peringatan. Partai Komunis Tiongkok tidak dapat dan tidak akan membiarkannya campur tangan dalam pemilihan presiden AS tahun ini.”
Tahun lalu, ketika Partai Komunis Tiongkok membuat janji kepada Amerika Serikat di bidang kerja sama, Presiden Biden mengatakan, “Dipercaya tetapi perlu diverifikasi”. Analisis menunjukkan bahwa ujian awal dari November tahun lalu hingga saat ini adalah bahwa “Janji Partai Komunis Tiongkok tidak dapat dipercaya”. Pada Februari tahun ini, ditemukan bahwa aktivitas peretasan Partai Komunis Tiongkok terhadap infrastruktur departemen AS tetap aktif selama lima tahun.
“Janji PKT hanyalah taktik penundaan, dan hanya ketika PKT kalah dalam konfrontasi AS-Tiongkok dan terjebak dalam situasi pasif, PKT mulai menyerukan “perdamaian” dan “kepercayaan”, dan menginginkan gencatan senjata untuk menghentikan pertumpahan darah. Tetapi jika kita melihat situasi saat ini di Hong Kong dan militerisasi Laut Tiongkok Selatan, kita akan tahu bahwa semua janji yang dibuat oleh Partai Komunis Tiongkok tidak dapat dipercaya,” ujar Tang Hao.
Pada saat yang sama, setelah panggilan telepon tersebut, Departemen Keuangan AS mengumumkan pada Selasa bahwa Menteri Keuangan AS Jenet Yellen akan mengunjungi Tiongkok dari 3 hingga 9 April, melakukan perjalanan ke Guangzhou dan Beijing untuk berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dan kegiatan lainnya, dan bahwa Yellen akan bertemu dengan Perdana Menteri Partai Komunis Tiongkok Li Qiang pada 7 April, menurut laporan tersebut.
Kunjungan Yellen ke Tiongkok diperkirakan akan membahas praktik perdagangan Tiongkok yang “tidak adil” antara AS dan Tiongkok dan untuk menekan pemerintah Tiongkok agar memastikan bahwa pekerja dan bisnis AS mendapatkan hak-hak yang seharusnya.
Yellen diperkirakan akan mendiskusikan dengan pihak berwenang Beijing mengenai kelebihan kapasitas hijau Partai Komunis Tiongkok, yang ia peringatkan minggu lalu akan mengancam rantai suplai global.
Para analis memprediksi bahwa kunjungan Yellen ke Tiongkok akan sama seperti kunjungan tahun lalu, “banyak perdamaian dan banyak omong kosong”, dan tidak banyak yang akan berubah dalam situasi sulit yang dialami perekonomian Tiongkok saat ini.
“Partai Komunis Tiongkok berharap bahwa AS akan menurunkan tarif, mencabut kontrol teknologi pada semikonduktor, dan mencabut sanksi terhadap berbagai perusahaan Tiongkok, dan seterusnya, namun kecil kemungkinan bahwa AS akan menyetujui semua hal tersebut. Karena masalah ini tidak murni ekonomi, tetapi telah meningkat menjadi keamanan nasional Amerika Serikat, ditambah dengan pemilihan presiden AS pada akhir tahun ini, pemerintahan Biden tidak akan dapat memberikan konsesi kepada PKT, sehingga ekonomi Tiongkok akan sangat sulit untuk didongkrak,” pungkas Tang Hao. (Hui)