Zhongnanhai Menyita Kekayaan Putra Mahkota Partai, Demi Terbebas dari Perkara Ada yang Menyerahkan RMB.2 Miliar

oleh Ning Haizhong

Belakangan ini tidak sedikit pejabat tingkat provinsi dan kementerian yang diberhentikan dari jabatan mereka karena Zhongnanhai masih terus menggelar “perang melawan korupsi”. Namun, disinyalir para keluarga berpengaruh dalam partai, dan putra mahkota partai bisa terhindar dari masalah asal bersedia mengeluarkan uang. Dilaporkan bahwa banyak keluarga dari mantan pejabat berkuasa yang anti-Xi saat ini didesak untuk menyerahkan uang hasil korupsi mereka. Diantaranya ada Liu Yuan, putra mendiang Liu Shaoqi, mantan Presiden RRT tahun 1960-an yang terpaksa menyerahkan RMB.2 miliar ke Zhongnanhai agar tidak diperkarakan dari upaya manipulasinya yang tertangkap oleh Xi Jinping. 

Pada 31 Mei, Tang Jingyuan, seorang pakar urusan Tiongkok mengungkapkan dalam program “Tinjauan Perspektif”, bahwa perselisihan antara Xi Jinping dengan keluarga putra mahkota partai berkembang semakin sengit. Di antara keluarga merah yang anti-Xi itu, yang lebih representatif adalah keluarga Liu Shaoqi yang diwakili oleh Liu Yuan dan kelompok Deng Xiaoping yang diwakili oleh putranya Deng Pufang.

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini bahwa Xi Jinping telah meluncurkan penyelidikan terhadap Liu Yuan dengan alasan anti-korupsi. Meskipun Liu Yuan awalnya pernah membantu Xi membongkar kasus korupsi Gu Junshan, namun dia sendiri juga berhasil meraih sejumlah keuntungan materi selama beberapa tahun membantu Xi. Kabarnya, upaya manipulasinya tertangkap oleh Xi Jinping, sehingga ia terpaksa menyerahkan RMB.2 miliar kekayaannya untuk menghindari tuntutan.

Meskipun Liu Yuan tidak diadili secara terbuka, masih memiliki kebebasan yang terbatas, namun ia masih dalam pengawasan ketat pihak berwenang.

Liu Yuan yang kini berusia 73 tahun, dahulu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Henan. Pada tahun 1992, ia dipindahkan ke dunia militer dan berturut-turut menjabat sebagai wakil komisaris politik dari Kepolisian Bersenjata, komisaris politik dari Akademi Ilmu Militer,  komisaris Departemen Logistik Umum, dan dianugerahi pangkat jenderal. Ia pensiun pada tahun 2015 dan dipindahkan ke Kongres Rakyat Nasional, dan resmi pensiun pada Maret 2023.

Berita tentang pejabat korup PKT dapat dibebaskan dari tuntutan dengan membayar sejumlah uang belakangan ini kian sering terdengar.

Wang Juntao, seorang ilmuwan politik dan Ketua Komite Nasional Partai Demokrat Tiongkok, mengatakan kepada The Epoch Times pada 2 November 2023, bahwa kehidupan para pensiunan pemimpin PKT sekarang sudah tidak lagi nyaman. Kabarnya, bahwa keluarga Zeng Qinghong telah menyerahkan sebagian hartanya sebagai imbalan untuk dibebaskan dari tuntutan kasus korupsinya. “Sekarang hanya ada dua keluarga besar yang bisa menolak menyerahkan harta mereka, yaitu keluarga Hu Jintao dan yang lain adalah keluarga Jiang Zemin. Sedangkan keluarga pemimpin PKT lainnya seperti mantan PM. Wen Jiabao juga sudah menyetorkan sebagian kekayaannya.”

Pada 12 Desember tahun lalu, sebuah postingan gambar dari seseorang yang menamakan dirinya “Seekor ikan yang bisa terbang” di platform sosial “X” menunjukkan, Sekjen PKT mengharuskan keluarga putra mahkota partai untuk menyetorkan setidaknya sepertiga dari kekayaan mereka kepada pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan keuangan. “Akan dilakukan pengusutan resmi bila tidak bersedia menyetor”.

“Seekor ikan yang bisa terbang” juga mengatakan bahwa basis Sekjen. PKT sudah mulai goyah karena krisis ekonomi. “Saya memang telah melihat melalui beberapa saluran mengenai serangan balik dan protes dari Kelompok Generasi Merah Kedua terhadap Xi”. “Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi, jadi bisanya hanya lewat mengutak-katik kekayaan”. “Inilah yang saya katakan, peristiwa sosial mengintensifkan konflik internal mereka, yang dapat menyebabkan perubahan faktor”.

Pada 3 Maret 2016, sudah ada media luar negeri yang memberitakan, bahwa Fan Changlong, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Tiongkok, dan Liao Xilong, pensiunan mantan anggota Komisi Militer Pusat dan Menteri Logistik Umum, keduanya bebas pengusutan karena “menyerahkan dana untuk menutupi kasus”. Fan menyetor RMB.3 juta dan Liao RMB.40 juta.

Menurut pengakuan mereka sendiri, uang tersebut merupakan hasil pemberian dari beberapa orang bawahan dan kawan lama ketika masih bertugas sebelum Kongres Nasional PKT ke-18. Alasan lain keduanya dibebaskan dari pengusutan pemerintahan Xi Jinping adalah karena mereka dianggap “berjasa” dalam menjatuhkan Gu Junshan, Xu Caihou, dan Guo Boxiong.

Tiga tahun setelah epidemi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan pihak berwenang Beijing menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan uang dari para pejabat yang pernah berkuasa untuk mengisi kembali kas negara yang menipis. Dalam beberapa tahun terakhir, PKT telah menangkap banyak pejabat yang melakukan korupsi dalam jumlah yang sangat besar.

Pada 28 Mei 2024, Bai Tianhui, mantan Manajer Umum China Huarong Int’l Holding Co., Ltd., dijatuhi hukuman mati karena menerima suap lebih dari RMB.1,1 miliar. Sebelumnya, Lai Xiaomin, mantan Ketua China Huarong yang dieksekusi pada tahun 2021, dituduh melakukan korupsi senilai lebih dari RMB.1,78 miliar, di mana lebih dari RMB.104 juta itu belum diterima. Ia juga dituduh melakukan penggelapan dan pemerasan dana publik perusahaan sebesar lebih dari RMB.25,13 juta.

Sebelumnya, Edward Huang, pakar keuangan Taiwan pernah mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa karena Tiongkok saat ini memiliki masalah utang lokal yang besar, sistem perbankan berada di bawah tekanan besar akibat jatuhnya sektor real estat, ditambah lagi dengan prospek ekonomi yang tidak jelas. Jadi sangat kentara pihak berwenang sedang merampas kekayaan melalui berbagai cara, seperti memeriksa pajak orang-orang kaya, termasuk perusahaan Foxconn. Sebelumnya, memaksa orang kaya seperti Jack Ma, Ma Huateng dan lainnya untuk menyumbangkan kekayaan mereka, katanya demi mensukseskan “kemakmuran bersama”.

Edward Huang percaya, bahwa kampanye anti-korupsi yang dilakukan pihak berwenang saat ini mempunyai peran ganda. Yang pertama adalah melenyapkan lawan-lawan politik, yang kedua tentu saja memasukkan kekayaan orang-orang yang pernah berkuasa ke kas negara untuk mempersiapkan kebutuhan darurat dalam mempertahankan kedudukan.

Yuan Hongbing, seorang sarjana liberal yang tinggal di Australia, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa karena kemerosotan ekonomi Tiongkok yang drastis, jadi semua tingkatan pemerintah menghadapi kesulitan keuangan. Apa lagi Xi Jinping yang mengembangkan militerisme dengan harapan dapat mencaplok Taiwan. Dalam situasi seperti ini, Xi telah memperbesar skup pembersihan pejabat dan menyita kekayaan mereka untuk kebutuhan biaya militer juga untuk menutupi biaya pemeliharaan stabilitas. Selain itu, Xi juga mengalokasikan sebagian dari dana tersebut untuk mengatasi krisis keuangan pemerintah di semua tingkatan.

Korupsi yang melibatkan Xi Jinping dan kroni-kroninya juga terus menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Media AS baru-baru ini mengungkapkan bahwa badan-badan intelijen AS sedang menyiapkan laporan yang melibatkan korupsi dan kekayaan tersembunyi milik pimpinan tingkat atas Partai Komunis Tiongkok, termasuk pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan anggota Komite Tetap lainnya. 

Lan Shu, seorang komentator isu terkini yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan kepada The Epoch Times pada 16 April tahun ini, bahwa begitu laporan tersebut dirilis oleh AS, dampak yang ditimbulkannya terhadap pemerintahan Xi Jinping pasti sangat besar, yang dapat menimbulkan perselisihan sipil atau kerusuhan sosial di Tiongkok. (sin)