Filipina akan Menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik dengan 3 Negara Lainnya Demi Mengekang Ancaman PKT

 oleh Chen Ting

Menteri Pertahanan Filipina mengatakan pada Senin (22 Juli) bahwa Filipina sedang berupaya untuk menandatangani “Perjanjian Akses Timbal Balik” (Reciprocal Access Agreement. RAA) dengan Kanada, Prancis, Selandia Baru. Ia juga menyinggung bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai dengan negara-negara tersebut. Dunia luar menganggap hal ini sebagai upaya negara-negara untuk mengekang agresifitas dan ancaman Partai Komunis Tiongkok.

Pada awal Juli, Filipina baru saja menandatangani RAA dengan Jepang, yang memberi izin kepada negara penandatangan RAA menempatkan pasukannya untuk menanggapi ancaman Tiongkok yang semakin agresif di kawasan tersebut. Pihak luar percaya bahwa ini juga berarti bahwa Pasukan Bela Diri Jepang dapat secara resmi berpartisipasi dalam latihan militer Balikatan antara AS dengan Filipina di masa depan.

Pada Senin, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menegaskan kembali bahwa Filipina sedang bersiap untuk mencapai perjanjian yang sama dengan Kanada, Prancis, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.

Dia berharap perjanjian itu bisa ditandatangani tahun depan.

Gilberto Teodoro Jr. mengatakan, perjanjian tersebut akan memungkinkan interoperabilitas yang lebih besar, memungkinkan angkatan bersenjata negara-negara tersebut untuk beroperasi di Filipina dan sebaliknya.

“Ini sudah sangat dekat dengan pembentukan aliansi defensif”, tambahnya.

Kanada, Perancis dan Selandia Baru semuanya telah menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Filipina dalam zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut.

Gegara komunis Tiongkok yang mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh perairan di Laut Tiongkok Selatan, termasuk Laut Filipina Barat. Padahal Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Indonesia juga mengklaim memiliki kedaulatan di perairan Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2016, Mahkamah Internasional di Belanda memutuskan dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Filipina bahwa klaim komunis Tiongkok tidak berdasar, namun Beijing menolaknya.

Sejak lama, sejumlah kecil pasukan Filipina ditempatkan di kapal pendarat tua “Sierra Madre” yang sengaja ditambatkan Filipina di Second Thomas Shoal (disebut Ayunjin Shoal di Filipina) untuk menyatakan komitmen Manila terhadap kedaulatan Second Thomas Shoal.

Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok dan Filipina mengalami serangkaian konfrontasi dan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Kapal penjaga pantai Tiongkok telah berulang kali menghalangi kapal Filipina yang mengirim pasokan kepada pasukannya.

Bulan lalu, seorang tentara Filipina kehilangan satu jari dalam bentrokan yang perairan Laut Tiongkok Selatan. Manila menggambarkannya sebagai serangan oleh penjaga pantai Tiongkok dengan membenturkan kapal yang berlayar dalam kecepatan tinggi.

Setelah pekan lalu Amerika Serikat mengatakan akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan” untuk mendukung pihak berwenang Filipina dalam melanjutkan misi pasokan ke kapalnya di Second Thomas Shoal, Dewan Keamanan Nasional Filipina mengatakan pada hari Minggu bahwa misi pasokan dan pengisian ulang untuk sementara waktu masih akan dilanjutkan.

Seorang juru bicara militer Filipina juga mengatakan pada Minggu bahwa mereka akan menggunakan segala cara untuk terus melanjutkan misi pasokan sebelum mencari bantuan dari negara lain.

Amerika Serikat dan Filipina terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951, yang dapat diterapkan jika pasukan, kapal perang, atau pesawat Filipina diserang oleh angkatan bersenjata di Laut Tiongkok Selatan.

Pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Tiongkok dan Filipina telah “mencapai kesepakatan” mengenai “pengaturan sementara” untuk misi Sierra Madre.

Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) tidak memberikan informasi rinci mengenai perjanjian tersebut, hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak percaya bahwa “penting untuk meringankan situasi di Laut Tiongkok Selatan dan mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi, dan menyetujui bahwa perjanjian tersebut tidak akan merugikan sikap pihak lain di Laut Tiongkok Selatan.” (sin)