Catherine Yang
Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada 25 Agustus menyatakan bahwa rezim Tiongkok akan “mengambil langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sah,” setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terbukti membantu militer Rusia dalam perangnya melawan Ukraina, demikian menurut media pemerintah Xinhua.
Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS pada 23 Agustus mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan hampir 400 entitas dan individu yang membantu upaya perang Rusia.
Beberapa perusahaan Tiongkok yang dijatuhi sanksi ditemukan telah menjual suku cadang mesin dan peralatan teknologi seperti chip yang digunakan dalam peralatan militer kepada entitas Rusia yang telah masuk dalam daftar hitam. Empat puluh dua perusahaan Tiongkok dimasukkan ke dalam daftar pembatasan perdagangan.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) mendukung Rusia dalam perang sejak awal, dan hanya menanggapi secara datar seruan para diplomat AS yang meminta mereka untuk mengakui kedaulatan negara dan menghentikan bantuannya terhadap upaya perang Rusia. Sanksi pada Jumat mengungkapkan upaya luas dari pemerintah AS untuk memblokir uang Amerika dan asing agar tidak memperkuat militer Rusia. Individu dan entitas yang ditargetkan tidak hanya pemasok dana langsung, senjata, dan teknologi untuk militer Rusia, tetapi juga termasuk industri logam dan pertambangan Rusia, yang akan meredam sektor keuangan Rusia.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menggambarkannya sebagai “tindakan yang salah” dan mengklaim bahwa sanksi tersebut dibuat dengan “alasan yang terkait dengan Rusia.”
Menurut Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, PKT tidak hanya menolak berhenti membantu upaya perang Rusia, tetapi juga berusaha melemahkan sanksi internasional terhadap Rusia.
Setelah Amerika Serikat dan Inggris mengeluarkan sanksi yang memblokir impor tembaga Rusia, PKT mengimpor tembaga Rusia yang disamarkan sebagai besi tua, demikian menurut investigasi kantor berita Reuters.
Setelah pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sebagian besar microchip yang digunakan dalam tank, rudal, dan pesawat terbang militer Rusia diimpor dari Tiongkok, pejabat PKT mengatakan bahwa mereka “tidak memberikan persenjataan kepada pihak mana pun.”
Amerika Serikat mengeluarkan putaran pertama sanksi terhadap Rusia pada Februari 2022, tidak lama setelah itu pejabat PKT menyatakan bahwa mereka akan melakukan perdagangan normal dengan Rusia. PKT masih terus membiayai dan menjual material yang dibutuhkan untuk peralatan militer kepada Rusia sepanjang tahun 2022, 2023, dan 2024.
Pada tahun 2021, PKT mengesahkan Undang-Undang Sanksi Anti-Asing untuk menerapkan tindakan pencegahan dan pembalasan yang dianggap sebagai “tindakan pembatasan diskriminatif… untuk menahan atau menekan negara kami.”
