Secretchina.com
Pihak berwenang Prancis menuduh pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pengguna aplikasi media sosial tersebut. Durov diizinkan bebas dengan jaminan tetapi tidak boleh meninggalkan Prancis.
Pengacaranya menyebut penyelidikan oleh otoritas Prancis tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sementara Rusia menyatakan bahwa kasus Durov tidak boleh berubah menjadi “persekusi politik.”
Moskow : Kasus Durov Tidak Boleh Menjadi Persekusi Politik
Melansir dari laman Reuters, pada 29 Agustus, pihak berwenang Moskow menyatakan bahwa setelah hakim Prancis melakukan penyelidikan resmi terhadap Pavel Durov, kasus wirausahawan teknologi asal Rusia tersebut tidak boleh berubah menjadi “persekusi politik.”
“Saya pikir kita sekarang tidak seharusnya membuat penilaian lebih lanjut. Kami sudah mengatakan bahwa dia adalah warga negara Prancis, dia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk pembelaan hukum,” ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.
Peskov juga menambahkan, “Yang terpenting, apa yang terjadi di Prancis tidak boleh berubah menjadi persekusi politik. Kami tahu Presiden Prancis membantah adanya motif politik dalam kasus ini. Namun di sisi lain, ada tuduhan tertentu yang diajukan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya.”
Peskov juga mengonfirmasi bahwa Durov masih memiliki kewarganegaraan Rusia. Jika diperlukan, pihak berwenang Moskow siap memberikan bantuan diplomatik kepadanya, sebagaimana dilakukan terhadap setiap warga negara Rusia.
Hakim Prancis menyatakan bahwa Durov diduga terlibat dalam operasi konspirasi yang memungkinkan perdagangan ilegal, penyebaran gambar pelecehan seksual anak, dan perdagangan narkoba di platform daring tersebut. Dia juga sedang diselidiki atas tuduhan pencucian uang dan menolak bekerja sama dengan otoritas peradilan.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan bahwa penangkapan Durov oleh polisi Prancis tidak memiliki motif politik apa pun. Penyelidikan terhadap Durov dilakukan oleh lembaga peradilan Prancis, bukan keputusan pemerintah Prancis.
Pengacara Durov Membantah Alasan Penyelidikan oleh Otoritas Prancis
Pengacara Durov, David-Olivier Kaminski mengatakan bahwa menurut pemerintah Prancis, pendiri media sosial harus bertanggung jawab atas segala tindakan kriminal yang terjadi di platform tersebut, yang memiliki hampir satu miliar pengguna, adalah sesuatu yang “sangat tidak masuk akal.”
“(Pihak berwenang Prancis) berpendapat bahwa pimpinan media sosial mungkin terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan mereka, adalah logika yang sepenuhnya tidak masuk akal,” ujarnya.
Kaminski menambahkan, “Telegram sepenuhnya mematuhi regulasi digital di Eropa.”
Namun, Kaminski tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Pada 24 Agustus, Durov ditangkap di sebuah bandara dekat Paris, yang memicu kontroversi besar. Polisi Prancis menahan Durov selama empat hari, kemudian mengizinkan dia bebas dengan jaminan 5 juta euro dan dilarang meninggalkan Prancis. Durov harus melapor dua kali seminggu ke kantor polisi di kota tempat dia tinggal.
Kantor berita Reuters mengutip seorang sumber peradilan yang mengatakan bahwa Durov harus kembali ke tempat tinggalnya pada waktu tertentu, tetapi tidak mengungkapkan di mana dia akan tinggal atau berapa lama dia harus berada di rumah setiap hari.
Di Prancis, penyelidikan resmi tidak berarti bahwa seseorang bersalah atau harus diadili, tetapi hal ini menunjukkan bahwa hakim Prancis yakin ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa berlangsung beberapa tahun sebelum diserahkan ke pengadilan atau dihentikan. (jhon)
