Timor Tengah Utara – Presiden Joko Widodo meresmikan beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia, yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 2 Oktober 2024.
PLBN Terpadu lainnya yang diresmikan adalah PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel Provinsi Papua Selatan, PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya keberadaan PLBN sebagai representasi dari wajah Indonesia di mata dunia. Presiden menyampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara yang menunjukkan kemajuan bangsa.
“Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita. Wajah negara kita itu ada di sini, di PLBN yang kita bangun,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari rilis BPMI Setpres.
Presiden juga menekankan bahwa pembangunan PLBN juga merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Selain berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara, PLBN juga diharapkan dapat mengembangkan titik-titik ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Sejak 2015, pemerintah telah membangun total 15 PLBN. Pada periode 2015-2019, sebanyak tujuh PLBN berhasil diselesaikan, sementara delapan PLBN lainnya dibangun pada periode 2020-2024.
“Tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, total biaya 1,3 triliun rupiah, uang yang tidak sedikit,” ungkap Presiden.
Secara rinci, Presiden menyebutkan beberapa PLBN yang baru diresmikan, termasuk PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, yang dibangun dengan anggaran 128 miliar rupiah, dan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan anggaran Rp145 miliar. Selain itu, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar, sedangkan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masing-masing menelan biaya Rp248 miliar dan Rp210 miliar.
“PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp243 miliar, dan yang ketujuh di Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan dibangun dengan anggaran biaya Rp127 miliar,” tutur Presiden.
Presiden Jokowi pun berharap, keberadaan PLBN terpadu ini tidak hanya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan, tetapi juga memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Selain itu, ia juga berharap keberadaan PLBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
“Dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” ucap Presiden. (BPMI Setpres)
 Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia, yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 2 Oktober 2024.){kind=link}