Presiden AS mengeluarkan memorandum untuk mengatasi represi transnasional Partai Komunis Tiongkok yang menargetkan individu dan bisnis.
ETIndonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 12 Desember mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk “memantau dan menangani dampak” dari segala upaya rezim Tiongkok dalam menyensor atau mengintimidasi individu atau bisnis di Amerika Serikat.
Tindakan ini merupakan respons terhadap meningkatnya upaya Beijing untuk membungkam para kritikus yang tinggal di Amerika Serikat.
Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang memerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), melakukan salah satu kampanye represi transnasional paling canggih dan luas di dunia, menurut kelompok hak asasi manusia.
Biden mengeluarkan memorandum untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk “China Censorship Monitor and Action Group” atau “Kelompok Pemantau dan Tindakan Sensor Tiongkok” di dalam kantor eksekutif. Ia mengarahkan asisten presiden untuk Urusan Keamanan Nasional dan direktur Dewan Ekonomi Nasional untuk memimpin satuan tugas ini.
Kelompok tersebut akan menyusun “strategi untuk memantau dan menangani dampak dari segala upaya RRT untuk menyensor atau mengintimidasi, di Amerika Serikat atau di wilayahnya, individu mana pun di Amerika Serikat, termasuk perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di RRT, yang menjalankan kebebasan berbicara mereka,” demikian tertulis dalam memorandum.
Satuan tugas ini akan melibatkan perwakilan dari berbagai departemen dan lembaga, serta mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan di sektor swasta dan media. Kelompok ini akan mengeluarkan laporan tahunan kepada presiden dan komite kongres terkait.
“Ini adalah langkah awal yang baik,” tulis Michael Sobolik, peneliti senior Studi Indo-Pasifik di the American Foreign Policy Council di platform media sosial X.
“Pemerintahan Trump harus melanjutkan satuan tugas ini—dengan satu perubahan tambahan (dan sangat penting). Trump harus memperluas parameter kelompok ini untuk memeriksa sensor PKT tidak hanya di Amerika tetapi juga di dalam Tiongkok. Di sanalah ketakutan partai terhadap kebebasan berbicara paling besar. Di sanalah PKT paling lemah.”
PKT telah lama menyensor para kritikus di dalam negeri dan, dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan upayanya untuk memperluas sensor tersebut secara global, dengan tujuan memblokir kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusianya.
Dalam laporan Oktober, Komite Keamanan Dalam Negeri DPR (CHS) AS merinci kasus terbaru tentang mata-mata PKT dan represi transnasional di Amerika Serikat.
“Beijing terus-menerus melanggar kedaulatan Amerika untuk memata-matai, mengintimidasi, dan melecehkan tidak hanya para pembelot, tetapi juga warga negara Amerika,” ujar Ketua CHS Mark Green dalam sebuah pernyataan.
“Perlu ditegaskan, musuh kita bukanlah rakyat Tiongkok, melainkan ancaman yang berasal dari rezim tirani yang menindas rakyatnya sendiri, melakukan genosida, menyensor kebebasan berbicara, dan berusaha merongrong pemerintahan perwakilan.”
Salah satu kasus terbaru melibatkan upaya agen Tiongkok menyuap IRS atau dinas Pajak AS untuk memajukan represi transnasional Beijing terhadap Shen Yun Performing Arts yang berbasis di New York.
Shen Yun telah lama menjadi target PKT karena mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim tersebut.
John Chen, 72 tahun, seorang warga negara AS yang dinaturalisasi, menerima hukuman penjara 20 bulan atas perannya dalam skema penyuapan senilai $50.000 di bawah arahan pejabat intelijen Tiongkok untuk mencabut status nirlaba Shen Yun.
Pada 12 Desember, Biden juga mengumumkan pembentukan “Satuan Tugas Penanggulangan Pemaksaan Ekonomi.”
Satuan tugas ini akan “mengawasi pengembangan dan implementasi strategi terpadu Pemerintah Amerika Serikat untuk merespons dan mencegah praktik pemaksaan ekonomi oleh negara-negara yang menjadi perhatian, termasuk RRT.”
Langkah-langkah ini diambil untuk mematuhi persyaratan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2023, yang ditandatangani Biden menjadi undang-undang pada Desember 2022. (asr)
Sumber : The Epoch Times
