ETIndonesia. Sebuah dokumen yang dirilis media pada Senin (16/12/2024) mengungkapkan bahwa tim transisi Trump berencana untuk secara signifikan mengubah kebijakan pemerintahan Biden terkait kendaraan listrik (EV). Langkah ini mencakup memperketat kebijakan untuk memblokir impor kendaraan listrik, komponen, dan bahan baterai asal Tiongkok.
Tim Trump mengusulkan agar anggaran sebesar US$7,5 miliar yang saat ini digunakan untuk membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik, serta subsidi pembelian EV untuk konsumen, dialihkan ke sektor pertahanan.
Anggaran ini akan digunakan untuk pemrosesan mineral baterai, rantai pasok pertahanan, dan infrastruktur penting.
Fokus utama kebijakan ini adalah mengeluarkan baterai asal Tiongkok dan mineral penting untuk pembuatan baterai dari rantai pasok AS.
Usulan Kebijakan:
- Pengenaan Tarif Global: Usulan ini mencakup pengenaan tarif pada semua bahan baku baterai di seluruh dunia untuk mendorong produksi baterai domestik di AS. Namun, sekutu AS dapat mengajukan negosiasi untuk memperoleh pengecualian tarif. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pertahanan AS dan mendukung produsen kendaraan, khususnya kendaraan listrik.
- Revisi Standar Kendaraan Bensin: Tim Trump juga mengusulkan pelonggaran aturan terhadap kendaraan berbahan bakar bensin, dengan mengembalikan standar emisi dan efisiensi bahan bakar ke tingkat tahun 2019. Hal ini memungkinkan produksi lebih banyak kendaraan berbahan bakar bensin.
“Setelah pelantikan Presiden Trump, ia akan mendukung industri otomotif AS dengan memberi ruang pengembangan bagi kendaraan berbahan bakar bensin maupun listrik,” kata Karoline Leavitt, juru bicara tim transisi Trump.
Tantangan dan Latar Belakang:
Para analis mencatat bahwa transformasi kendaraan listrik di AS mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak produsen mobil lama di AS baru-baru ini memperkenalkan model EV terbaru mereka. Sebaliknya, Partai Komunis Tiongkok (PKT) memberikan subsidi besar-besaran pada industri kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik murah buatan Tiongkok membanjiri pasar global.
Departemen Pertahanan AS selama beberapa tahun terakhir telah menyoroti kelemahan strategis dalam rantai pasok bahan penting untuk pembuatan baterai, seperti grafit dan litium, serta logam tanah jarang yang digunakan dalam produksi kendaraan listrik dan pesawat tempur.
Laporan Departemen Pertahanan AS pada 2021 menyatakan, “Militer AS menghadapi kebutuhan kemampuan yang semakin meningkat di bidang senjata, peralatan komunikasi, dan teknologi lainnya. Oleh karena itu, memastikan sumber mineral dan bahan penting adalah hal yang krusial untuk keamanan nasional AS.”
Dalam kampanye pemilihannya, Trump telah berjanji untuk membatalkan kebijakan kendaraan listrik yang diusung oleh Biden. Usulan ini menunjukkan bahwa kebijakan kendaraan listrik pemerintahan Trump akan:
- Mendorong pengembangan rantai pasok baterai domestik AS dan mengurangi ketergantungan pada PKT.
- Mempercepat transisi AS ke era kendaraan listrik.
[Pertama Kalinya! Uni Eropa Sanksi Entitas dan Individu Tiongkok yang Mendukung Rusia]
Komisi Eropa pada Senin (16 Desember) mengumumkan telah menyetujui paket sanksi putaran ke-15 untuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Selain memperluas sanksi terhadap kapal-kapal shadow fleet Rusia, Uni Eropa juga meningkatkan langkah-langkah sanksi terhadap entitas dan individu Tiongkok yang mendukung Rusia. Seorang diplomat Uni Eropa menyebut langkah ini sebagai sinyal penting yang ditujukan kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Daftar sanksi baru ini mencakup 30 entitas dan 54 individu, termasuk 7 entitas dan individu dari Tiongkok. Rinciannya meliputi:
- 2 entitas dan 1 individu Tiongkok yang membantu Rusia menghindari sanksi Uni Eropa.
- 4 entitas Tiongkok yang memasok komponen drone sensitif dan komponen mikroelektronika untuk industri pertahanan Rusia.
Komisi Eropa menyatakan, “Paket sanksi ini menandai pertama kalinya Uni Eropa menjatuhkan sanksi secara menyeluruh terhadap entitas Tiongkok, termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan larangan menyediakan sumber daya ekonomi.”
Seorang diplomat Uni Eropa menambahkan bahwa sebelumnya, sanksi terhadap entitas dan individu TIongkok terkait Rusia hanya terbatas pada kontrol ekspor, bukan sanksi menyeluruh. Langkah ini mengirimkan sinyal penting kepada PKT bahwa Uni Eropa mengawasi tindakan perusahaan Tiongkok yang mendukung Rusia. Entitas dan individu tersebut dinilai bertanggung jawab atas tindakan yang merusak integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina.
David O’Sullivan, penanggung jawab sanksi Uni Eropa, bersama pejabat Ukraina, mengungkapkan bahwa PKT merupakan jalur utama Rusia untuk memperoleh teknologi asing.
Sanksi Tambahan terhadap Korea Utara dan Kapal Rusia
Daftar sanksi yang diumumkan pada Senin juga mencakup dua pejabat tinggi Korea Utara. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan Dewan Eropa dan Kelompok Tujuh (G7) pada Oktober lalu mengenai dukungan negara ketiga terhadap perang agresi Rusia, termasuk pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.
Selain itu, untuk mencegah Rusia menghindari batas harga minyak, Uni Eropa berkomitmen memperketat pengawasan. Kali ini, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 52 kapal tambahan dari armada bayangan Rusia. Kapal-kapal ini terdeteksi melakukan aktivitas berisiko tinggi seperti mengangkut minyak mentah atau produk minyak Rusia, mengirimkan senjata, mencuri hasil panen, atau mendukung sektor energi Rusia.
[Pabrik Surogasi Bawah Tanah Terungkap di Hefei, Anhui; Pejabat Lokal Terlibat Saham]
Setelah Xiangyang di Hubei dan Qingdao di Shandong, Hefei di Anhui juga terungkap memiliki “laboratorium surogasi atau ibu pengganti bawah tanah.” Seorang pejabat lokal diketahui ikut terlibat sebagai pemodal sekaligus menjadi “pelindung” operasi tersebut.
Relawan anti-perdagangan manusia, Shangguan Zhengyi, baru-baru ini mengungkap di Weibo bahwa sebuah lembaga surogasi di Feidong, Kota Hefei, bekerja sama dengan tenaga medis dan pejabat publik. Mereka mendirikan “ruang operasi” di sebuah vila untuk pengambilan sel telur. Biaya surogasi untuk satu bayi mencapai lebih dari RMB 700 ribu .
Shangguan Zhengyi menyebut bahwa klien lembaga tersebut dapat memilih pendonor sel telur atau disebut “egg girl” berdasarkan pendidikan, penampilan, golongan darah, dan tinggi badan. Pendonor dari universitas unggulan seperti 211 dan 985 dihargai mulai dari RMB. 200 ribu , sementara pendonor dari Universitas Peking, Tsinghua, atau Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok bisa mencapai RMB. 900 ribu . Lembaga ini juga menawarkan layanan “rantai industri kelahiran lengkap,” termasuk dokumen kelahiran seharga RMB. 130 ribu . Menurut Shangguan, bisnis ini “sangat laris dengan operasi hampir setiap hari.”
Sumber dalam menyebutkan bahwa perusahaan yang terlibat adalah Anhui Youming Medical Technology Co., Ltd., dengan lokasi “ruang operasi” di Vila Dijinwan, Kabupaten Feidong. Pemilik perusahaan bermarga Zhang diketahui memiliki beberapa identitas kependudukan. Salah satu kerabatnya menjabat sebagai wakil kepala departemen di Kota Bozhou dan terlibat dalam operasi ini serta memiliki saham di perusahaan tersebut.
Perusahaan ini mengklaim bahwa dokter yang melakukan operasi adalah dokter aktif dari rumah sakit umum, dan mereka memiliki laboratorium lengkap di Hefei, Nanjing, dan Suzhou. Mereka juga menyediakan pilihan rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan.
Pada November tahun lalu, Shangguan Zhengyi pernah melaporkan bahwa sebuah rumah sakit di Xiangyang, Hubei, menjual dokumen medis ilegal terkait surogasi. Baru-baru ini, ia juga mengungkap bahwa pihak terkait dalam kasus perdagangan bayi di Xiangyang sempat berencana mengumpulkan dana RMB.20 juta untuk membunuhnya.
Pada Agustus tahun ini, sebuah “laboratorium surogasi” bawah tanah terungkap di bawah kawasan suku cadang mobil di Qingdao, Shandong. Perusahaan tersebut diduga bekerja sama dengan dokter dari rumah sakit tingkat tiga di Qingdao untuk melakukan operasi pengambilan sel telur. Menurut laporan online, “laboratorium” ini terkadang melakukan pengambilan sel telur tanpa anestesi, yang menyebabkan jeritan kesakitan dari perempuan muda.
Setelah kasus ini mencuat, berbagai video yang mengungkap sisi kelam “surogasi bawah tanah” mulai beredar di internet. Disebutkan bahwa beberapa “pabrik surogasi” bahkan membayar perempuan untuk mendonorkan sel telur atau menjadi ibu pengganti. Namun demikian, ada juga yang lebih kejam, yaitu dengan menyekap perempuan yang diculik, termasuk mahasiswi, dan memperlakukan mereka seperti “mesin kelahiran.”
Beberapa netizen mencurigai bahwa pengungkapan “pabrik surogasi” di berbagai daerah ini mirip dengan jaringan ilegal lainnya seperti prostitusi, perjudian, narkoba, dan perdagangan manusia, yang diduga melibatkan kolusi antara pejabat dan pengusaha serta perlindungan dari otoritas lokal.
[ Analisis Heng He : Sebelum Trump Dilantik, PKT Gencar Menyerang Falun Gong)
Pakar hukum asal Australia, Yuan Hongbing, baru-baru ini mengungkap kepada The Epoch Times bahwa sebelum Kongres Nasional PKT ke-20, pemimpin PKT Xi Jinping secara diam-diam menyusun rencana baru untuk menyerang Falun Gong di luar negeri. Xi memerintahkan pejabat PKT melancarkan perang hukum dan propaganda untuk mendiskreditkan Falun Gong.
Pada 11 Desember, organisasi World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) mengungkapkan informasi rahasia bahwa Menteri Keamanan Publik PKT, Wang Xiaohong, baru-baru ini memimpin rapat video. Dalam rapat tersebut, ia memerintahkan semua agen dan informan PKT di Amerika Serikat untuk meningkatkan serangan terhadap tokoh-tokoh utama dari Shen Yun, The Epoch Times, dan Falun Gong. Ia juga menginstruksikan agar agen PKT “menggunakan segala cara” untuk mendekati anggota inti tim Trump, dengan tujuan segera mengetahui sikap nyata Trump terhadap PKT dan langkah-langkah sanksi apa saja yang mungkin diambil oleh pemerintahan Trump terhadap PKT.
Sumber menyebutkan bahwa para pejabat tinggi PKT sangat takut terhadap sanksi Amerika Serikat. PKT khawatir karena Falun Gong memiliki bukti kejahatan berat yang dilakukan oleh para pejabat tinggi PKT. Inilah alasan utama mengapa PKT meningkatkan serangan terhadap organisasi seperti The Epoch Times dan Shen Yun di luar negeri.
Pakar masalah Tiongkok, Heng He, dalam wawancara dengan The Epoch Times pada Senin menganalisis bahwa PKT mempercepat serangan terhadap Falun Gong di luar negeri karena mereka sadar bahwa begitu Trump berkuasa, pengawasan terhadap aktivitas mata-mata PKT di Amerika Serikat akan semakin ketat dan tidak akan ada toleransi.
Heng He mengatakan, “Setelah Trump menjabat, PKT mungkin akan menghadapi tindakan lebih keras dari Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pembersihan besar-besaran terhadap mata-mata PKT di luar negeri. Saat ini, karena pemerintahan lama sedang mempersiapkan transisi dan pemerintahan baru belum resmi dilantik, PKT merasa ini adalah kesempatan untuk membuat kekacauan di luar negeri.”
Menurut Heng He, operasi PKT di luar negeri juga berkaitan dengan kesulitan internal. Ia menjelaskan bahwa ekonomi PKT jelas tidak dapat bangkit lagi karena semua cara yang dimiliki pemerintah telah digunakan. Tanpa reformasi sistem politik, perbaikan ekonomi juga menjadi mustahil. Namun, seperti yang disebutkan dalam buku Sembilan Komentar tentang Partai Komunis, Partai Komunis adalah “makhluk jahat” yang mendapatkan energinya dari konflik.
“PKT sudah kalah bersaing dengan Amerika Serikat. Mereka telah berusaha keras, termasuk bersekutu dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara untuk melawan Amerika. Namun, Rusia kini menghadapi kesulitan, Trump akan memaksa Rusia untuk bernegosiasi; rezim Assad di Suriah, yang menjadi sekutu PKT di Timur Tengah, telah runtuh,” kata Heng He.
“Di seluruh dunia, PKT tidak berhasil membuat kekacauan di mana-mana, sehingga mereka kini hanya fokus menyerang Falun Gong. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah kehabisan cara dan memilih jalan ini,” ujarnya.
Baru-baru ini, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat memperingatkan PKT agar menghentikan eskalasi penindasan transnasional terhadap Falun Gong di Amerika . Jika tidak, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan berbagai tindakan ekonomi, seperti mencabut status “Negara Paling Diuntungkan” (MFN), untuk menjatuhkan sanksi atau meminta pertanggungjawaban PKT. (Hui)