Musk Menyumbang untuk Partai Terbesar Ketiga Inggris? Media Inggris: Bisa Jadi Sumbangan Politik Terbesar dalam Sejarah

EtIndonesia. Elon Musk, CEO Tesla, baru-baru ini aktif di ranah politik. Pada 16 Desember, Musk bertemu dengan Nigel Farage, pemimpin Partai Reformasi Inggris, partai terbesar ketiga di Inggris. Mereka membahas kemungkinan Musk memberikan sumbangan politik kepada partai tersebut untuk mendukung upaya mereka mengalahkan Partai Buruh dan Partai Konservatif, serta mereformasi politik Inggris. Media Inggris menduga bahwa sumbangan tersebut bisa menjadi “sumbangan politik terbesar dalam sejarah Inggris.”

Menurut laporan dari The Daily Telegraph, Financial Times, dan BBC, pertemuan berlangsung di Mar-a-Lago, kediaman Presiden terpilih AS Donald Trump. Nigel Farage hadir bersama Nick Candy, mantan penyokong Partai Konservatif yang kini menjadi bendahara baru Partai Reformasi Inggris. Dalam pertemuan selama satu jam, mereka membahas tentang kemungkinan sumbangan Musk kepada partai tersebut.

Usai pertemuan, Farage menyatakan bahwa pembicaraan berfokus pada sumbangan Musk. Dia mengatakan bahwa Musk sedang mempertimbangkan dengan serius untuk membantu perubahan di Inggris melalui sumbangan ini. Musk bahkan membalas cuitan Farage di media sosial dengan mengatakan bahwa reformasi di Inggris “sangat diperlukan.”

Meski sempat ada rumor bahwa Musk akan menyumbang sebesar 100 juta dolar, Musk telah membantah angka tersebut awal Desember lalu. Namun, laporan menyebutkan bahwa nilai sumbangan dari Musk dapat mencapai jutaan pound, dan bisa jadi merupakan sumbangan politik terbesar di Inggris.

BBC melaporkan bahwa sebagai warga negara AS, Musk tidak diizinkan secara langsung menyumbang kepada partai politik di Inggris. Namun, dia dapat melakukannya melalui cabang perusahaannya, seperti X (sebelumnya Twitter), di Inggris. Berdasarkan hukum Inggris, sumbangan dari perusahaan harus sebanding dengan skala operasi perusahaan di negara tersebut, yang kemungkinan membatasi jumlah sumbangan Musk.

Farage mengkritik rencana pemerintah untuk meninjau kembali undang-undang terkait sumbangan politik, dengan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap upaya reformasi yang akan dilakukan Partai Reformasi Inggris. (jhn/yn)

FOKUS DUNIA

NEWS