oleh Wang He
Infiltrasi jangka panjang Partai Komunis Tiongkok ke Amerika Serikat merupakan ancaman besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Pada masa jabatan pertama Trump, dia melancarkan perang tarif terhadap Partai Komunis Tiongkok, yang membalikkan situasi ekonomi internasional Partai Komunis Tiongkok.
Dalam masa jabatan barunya, Trump pasti akan melanjutkan dan meningkatkan beberapa praktik Perang Dingin baru antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 2020, serangan perang politik terhadap PKT akan menciptakan lingkungan internasional yang mengekang perluasan PKT.
Mengapa? Karena ini sudah dekat di depan mata, terpaksa harus dilakukan. Lihatlah beberapa kejadian.
Pertama, Beijing melakukan “remote control” terhadap anggota Partai Komunis Tiongkok di Amerika Serikat dan menuntut kesetiaan kepada mereka
Pada Juli 2024, British Financial Times melaporkan bahwa PKT melakukan remote control terhadap profesional muda Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dan mengharuskan mereka mempelajari dokumen partai, membayar iuran partai dan mempromosikan PKT.
Anggota partai mahasiswa Tiongkok di New York, Boston, California dan Washington mengatakan kepada Financial Times ketika diwawancarai bahwa mereka mematuhi persyaratan cabang Partai Komunis Tiongkok karena mereka ingin mempertahankan keanggotaan partai mereka, yang mereka anggap sebagai aset untuk pengembangan karier.
Diperkirakan setidaknya ada 10.000 anggota Partai Komunis Tiongkok yang sedang belajar atau bekerja di Amerika Serikat, banyak di antaranya memainkan peran penting di universitas-universitas ternama, perusahaan teknologi dan bidang keuangan.
Pakar Amerika Carl Schuster (mantan direktur operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik A.S. di Hawaii) mengatakan kepada NTD bahwa tindakan PKT memiliki tujuan ganda –– untuk mencegah anggota partai membelot dan menggunakan mereka sebagai pion dalam perang politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Dilaporkan bahwa Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan perintah baru pada tahun 2019 yang mewajibkan anggota partai yang belajar di luar negeri untuk “menghubungi” organisasi partai setidaknya sekali setiap enam bulan.
Tahun berikutnya, Liga Pemuda Partai Komunis Tiongkok mulai mewajibkan 74 juta anggota muda partainya yang berusia 14 hingga 28 tahun untuk “secara teratur melaporkan keadaan pribadi mereka” saat belajar di luar negeri. Baru-baru ini, Partai Komunis Tiongkok mulai memobilisasi anggota partainya di luar negeri untuk memoles citra partainya.
Kedua, “Merespons perang politik Partai Komunis Tiongkok : Badan-badan federal sangat membutuhkan strategi pemerintah secara keseluruhan.”
Pada 24 Oktober, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR AS merilis laporan setebal 300 halaman di situs resminya, merinci temuan komite tersebut bahwa selama beberapa dekade, badan-badan federal telah gagal mengidentifikasi, menghalangi dan mengalahkan perang politik PKT, tidak memiliki strategi keseluruhan dan memperlihatkan kesalahan dan kegagalan administratif.
James Comer, ketua komite, mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat dan Gedung Putih harus tetap waspada serta mengambil tindakan untuk melawan Partai Komunis Tiongkok.
Comer mengatakan pada sidang pada 26 Juni : “Terlalu banyak pejabat federal yang tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap taktik pengaruh Partai Komunis Tiongkok, menyebabkan beberapa pejabat secara naluriah menyangkal kebenaran tentang rezim komunis ini. Yang lebih buruk lagi dan mengejutkan adalah bahwa beberapa pejabat federal d luar dugaan memaafkan tindakan PKT.”
Ringkasan laporan tersebut mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang mengadopsi taktik yang semakin efektif melawan Amerika Serikat. Mereka adalah kekuatan totaliter yang memperbudak rakyatnya sendiri ; Mereka memantau dan mengacau orang dan keturunan Tionghoa di seluruh dunia yang mengkritik PKT ; mereka mengekspor narkoba fentanyl yang meracuni puluhan ribu orang Amerika setiap tahunnya ; mereka secara aktif berupaya untuk menghancurkan Amerika Serikat, mencoba mendorong keruntuhan Amerika, karena mereka melihat cara hidup Amerika sebagai ancaman terhadap kediktatoran yang ingin mereka pertahankan.
“Berdasarkan analisis yang masuk akal, Amerika Serikat sedang menghadapi Perang Dingin baru. Namun di bawah pemerintahan saat ini, hanya musuh Amerika —— PKT yang berusaha keras memenangkan Perang Dingin ini. Berbeda dengan Perang Dingin pertama, musuh (PKT) sudah ada di intern Amerika Serikat, dan mengakar dalam politik, institusi, bisnis, universitas dan pusat kebudayaan Amerika dengan menjaring para elit di kalangan berpengaruh.
“Perang PKT dengan Amerika Serikat bergantung pada peperangan tanpa batas dan perang politik yang dilancarkannya. Dalam banyak hal, peperangan tanpa batas dan peperangan politik adalah awal dari konflik yang lebih besar dan lebih langsung yang diantisipasi oleh PKT. Melalui peperangan politik, PKT berupaya untuk membangun pijakan, bergantung pada hubungan serta bersekutu dengan yang bersedia ataupun yang tidak untuk semakin melemahkan Amerika Serikat.”
Ketiga, “Skala operasi (perang politik) PKT di Amerika Serikat tidak ada bandingannya.”
Pada musim panas tahun 2023, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), sebuah lembaga pemikir di Washington, merilis laporan “Perang tanpa berperang : Strategi Perang Politik Tiongkok” CSIS menyerukan Amerika Serikat untuk membentuk tim di Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk mengkoordinasikan seluruh tanggapan pemerintah terhadap perang politik Partai Komunis Tiongkok. Tim ini harus mengidentifikasi kelemahan Partai Komunis Tiongkok dan mengeksploitasinya untuk secara proaktif melemahkan kekuatan, pengaruh dan hubungan Partai Komunis Tiongkok di luar negeri.
Meskipun semua negara terlibat dalam perang politik pada tingkat tertentu, namun skala dan cakupan aktivitas otoritas PKT belum pernah terjadi sebelumnya. PKT memahami Amerika Serikat jauh lebih baik dibandingkan Amerika memahami PKT.
Laporan ini memberikan contoh bagaimana Partai Komunis Tiongkok menyusup ke dalam kampanye kepresidenan Senator John McCain dan Obama pada tahun 2008 untuk mendapatkan wawasan mengenai kebijakan masing-masing pemerintahan potensial terhadap Tiongkok.
Saat itu, draf surat McCain kepada Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dicuri, yang berisi janji McCain untuk mendukung hubungan AS-Taiwan. Sebelum staf McCain dapat menyelesaikan isi surat tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok menelepon untuk melakukan protes. “Sungguh aneh bagi saya betapa banyak informasi yang mereka peroleh.” kenang Randall Scriver, yang saat itu menjadi asisten kampanye McCain.
Laporan tersebut mencatat bahwa di masa lalu, pemerintah AS telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam melakukan kampanye propaganda dan menerjemahkan dokumen-dokumen Soviet ke dalam bahasa Inggris. Organisasi yang paling penting adalah Layanan Informasi Penyiaran Luar Negeri (FBIS) CIA, yang memantau, menerjemahkan, dan menyebarkan sejumlah besar berita dari Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa.
Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat memotong anggaran lembaga-lembaga tersebut. Saat ini, investasi per kapita Beijing dalam pelatihan bahasa Inggris kira-kira 14 kali lipat investasi Amerika Serikat dalam semua pelatihan bahasa. Bagi Washington, memahami cara Tiongkok memandang persaingan dengan Amerika Serikat mungkin merupakan langkah awal yang penting.
Pandangan laporan ini benar. Faktanya, ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, “Gerakan Akbar Penerjemahan ” muncul di kalangan orang-orang Tiongkok. Sekelompok netizen Tiongkok yang sebagian besar terdiri dari “pasca-00-an” menerjemahkan media resmi PKT dan pidato fans merah ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk aslinya, dan bahasa lain.
Namun, “Gerakan Akbar Penerjemahan ” ini terus-menerus ditindas dan dianiaya oleh Partai Komunis Tiongkok dalam dua tahun terakhir. Lebih dari 40 sukarelawan daratan yang berpartisipasi dalam “Gerakan Akbar Penerjemahan ” ditangkap, dan seorang editor Hong Kong lari ke Amerika Serikat untuk mencari suaka.
Pemerintahan Trump yang baru akan terlibat dalam perang politik dengan PKT
Pada masa jabatan pertama Trump, dia sepenuhnya membalikkan strategi AS terhadap Tiongkok sejak Richard Nixon, dan malah menganggap PKT sebagai lawan utamanya, mulai mempertanyakan legitimasi rezim PKT (misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa PKT tidak setara dengan Tiongkok), dan melancarkan perang tarif terhadap PKT.
Meskipun pemerintahan Biden berikutnya secara umum melanjutkan strategi pemerintahan Trump mengenai Tiongkok dan bergerak maju dalam beberapa kebijakan tertentu, namun untuk mencegah “persaingan sengit” antara Tiongkok dan Amerika Serikat agar tidak tergelincir ke dalam konflik dan perang, Oleh karena itu, mereka berusaha untuk membangun “pagar pembatas” dan membuat beberapa konsesi bagi PKT dalam hal sikap politik (seperti apa yang disebut “empat tidak —– tidak ada niatan” yang dirangkum oleh PKT kepada Biden : AS menyatakan bahwa mereka tidak berusaha mengubah sistem Tiongkok, tidak mengupayakan “Perang Dingin baru”, dan tidak berupaya menentang Tiongkok dengan memperkuat hubungan aliansi, tidak mendukung “kemerdekaan Taiwan”, dan tidak memiliki niat untuk berkonflik dengan Tiongkok.
Oleh karena itu, tanggapan pemerintahan Biden terhadap perang politik dan peperangan tanpa batas yang dilakukan oleh PKT tidak memuaskan.
Laporan setebal 300 halaman dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR AS, “Perang Politik Tiongkok : Badan-Badan Federal sangat membutuhkan strategi pemerintah secara keseluruhan”, mengutip beberapa kegagalan :
— Departemen Pendidikan AS tidak memiliki pemahaman maupun strategi untuk melindungi mahasiswa Amerika dan Tiongkok di kampus-kampus AS dari gangguan yang dilakukan oleh kelompok proksi Partai Komunis Tiongkok dan pengekangan kebebasan berpendapat.
——Departemen Keuangan AS berharap Tiongkok akan terus membeli obligasi Treasury AS, sehingga mereka tetap bungkam terhadap perang ekonomi yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok. Faktanya, Departemen Keuangan telah membiarkan Inisiatif One Belt One Road PKT sehingga melemahkan banyak negara secara finansial dengan sistem perdagangan yang terisolasi dari bisnis Amerika.
—— Departemen Pertanian AS (USDA) memuji Tiongkok sebagai pelanggan utama Amerika Serikat ; tidak memiliki rencana untuk meninjau pasokan makanan dari Tiongkok ; juga tidak memantau secara memadai tindakan pembelian strategis PKT atas lahan pertanian AS di dekat pangkalan militer AS, dan lain-lain.
Laporan tersebut menyimpulkan : “Meskipun Partai Komunis Tiongkok terus menargetkan komunitas dan sektor di seluruh Amerika Serikat, lembaga-lembaga federal telah gagal mencegah ambisi PKT, pemerintahan Biden-Harris telah gagal mengembangkan strategi pencegahan federal. Pemerintah AS dan lembaga-lembaganya telah mengabaikan atau bahkan gagal menyadari bahwa Partai Komunis Tiongkok sebenarnya sedang melancarkan perang dingin melawan Amerika Serikat. Kegagalan besar ini disebabkan oleh fakta bahwa terlalu banyak institusi yang menjadi korban operasi pengaruh PKT.”
Oleh karena itu, pemerintahan Trump yang baru terpaksa harus menghadapi langsung ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, dengan tegas dan kuat melakukan serangan balik. Dari sudut pandang ini, maka Trump tidak dapat menghindari untuk melancarkan perang politik melawan PKT. (lin/mgl)
