Penunjukan Nawaf Salam oleh Presiden Joseph Aoun menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Lebanon, dengan potensi mengurangi pengaruh Hizbullah.
ETIndonesia. Presiden Lebanon yang baru terpilih, Joseph Aoun, telah menunjuk Nawaf Salam, yang saat ini menjabat sebagai presiden Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai perdana menteri negara tersebut.
Keputusan ini diumumkan pada 13 Januari, hanya beberapa hari setelah Aoun terpilih sebagai presiden, dan merupakan pukulan besar bagi Hezbollah yang didukung Iran.
Salam, seorang diplomat dan ahli hukum Lebanon, memperoleh dukungan dari 84 dari 128 anggota parlemen, menunjukkan dukungan luas dari berbagai faksi politik, menurut Reuters.
Penunjukan ini menyoroti perubahan besar dalam dinamika kekuasaan di Lebanon, terutama dengan berkurangnya pengaruh Hizbullah setelah perang yang menghancurkan dengan Israel tahun lalu dan jatuhnya sekutu Suriah mereka, Bashar al-Assad.
Hizbullah, organisasi teroris yang didukung Iran, adalah kelompok Syiah Lebanon yang berpartisipasi dalam politik Lebanon sambil mempertahankan kekuatan militer yang signifikan.
Menurut Congressional Research Service, Hizbullah memiliki 13 dari 128 kursi di Parlemen Lebanon dan telah menjadi bagian dari kabinet sejak 2005, saat ini memegang dua kursi dalam pemerintahan sementara. Meskipun mendapatkan dukungan rakyat melalui jaringan layanan sosialnya, Hizbullah juga telah menggunakan pengaruh politiknya untuk menghambat proses pemerintahan, seperti memblokir upaya pemilihan presiden sejak Oktober 2022.
Salam, yang telah menjabat sebagai presiden ke-27 ICJ sejak 6 Februari 2024, kini berada di tengah-tengah dinamika hukum dan politik internasional yang kompleks.
Keputusan Aoun untuk menunjuk Salam mendapatkan dukungan dari faksi Kristen dan Druze, serta anggota parlemen Sunni Muslim yang terkemuka. Namun, keputusan ini mendapat penolakan dari Hizbullah dan sekutunya yang juga Syiah, Gerakan Amal, yang tidak mencalonkan siapa pun untuk posisi tersebut. Ketidakterlibatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi keretakan sektarian jika kelompok-kelompok ini tetap berada di luar kabinet.
Sistem pembagian kekuasaan unik Lebanon, yang dirancang untuk menyeimbangkan komunitas agama yang beragam di negara itu, menetapkan bahwa presiden selalu seorang Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah.
Anggota parlemen Hizbullah, Mohammed Raad, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut, menyebutkan bahwa lawan-lawan kelompoknya sedang bekerja menuju “fragmentasi dan pengucilan,” menurut Reuters.
Ia mengatakan bahwa pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip hidup berdampingan tidak akan memiliki legitimasi, sambil meyakinkan bahwa Hizbullah akan bertindak dengan tenang dan bijaksana “demi kepentingan nasional.”
Penunjukan Salam terjadi pada saat krisis penting bagi Lebanon, yang tengah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah dan dampak dari konflik-konflik terbaru.
Latar belakang Salam sebagai diplomat dan perannya saat ini di ICJ dapat menjadi aset berharga dalam menavigasi lanskap politik dan hubungan internasional yang kompleks di Lebanon. Pemilihannya sebagai presiden ICJ pada 2024 menjadikannya hakim Lebanon pertama yang memegang posisi tersebut, menambah kredibilitasnya sebagai tokoh yang dihormati dalam hukum internasional.
Amerika Serikat dan Arab Saudi telah menunjukkan dukungan mereka terhadap Aoun, menandakan potensi kebangkitan pengaruh mereka di negara yang selama ini dikuasai Iran dan Hizbullah.
Jackson Richman dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
Sumber : Theepochtimes.com
