EtIndonesia. Hasil investigasi Daily Caller News Foundation (DCNF), sebuah media konservatif berbasis di Washington, mengungkapkan bahwa Tiongkok telah menggunakan jaringan organisasi nirlaba (LSM) yang terafiliasi dengan dinas intelijen Tiongkok untuk menerapkan sistem hukumnya di wilayah Amerika Serikat.
Laporan ini menemukan bahwa jaringan lebih dari sepuluh LSM yang tersebar di California, Washington D.C., Hawaii, dan New York berbagi informasi dengan pejabat penegak hukum Tiongkok. Beberapa di antaranya bahkan telah mendirikan pengadilan ilegal (courtrooms) yang tidak mendapatkan izin resmi di AS.
Meski Tiongkok secara resmi mengklaim bahwa penunjukan pejabat penegak hukum di luar negeri bertujuan untuk menangani urusan administratif sederhana seperti perpanjangan SIM Tiongkok dan penyelesaian sengketa perceraian internasional, para anggota parlemen AS dan analis intelijen meyakini bahwa “pengadilan bawah tanah” ini dapat digunakan untuk menekan pembangkang dan memperluas pengaruh Tiongkok di luar negeri.
Jaringan “Pengadilan Rahasia” dan Kaitan dengan Polisi Bawah Tanah Tiongkok
Investigasi DCNF mengungkapkan bahwa semua LSM ini dipimpin oleh individu yang memiliki hubungan erat dengan Departemen Pekerjaan Front Bersatu Tiongkok, sebuah badan yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh luar negeri Beijing. Beberapa dari mereka bahkan telah berkomunikasi dengan pejabat Kementerian Keamanan Publik (MPS) Tiongkok terkait pemulangan paksa warga negara Tiongkok dari AS.
Selain itu, beberapa individu yang ditunjuk untuk mengelola pengadilan ilegal ini juga berafiliasi dengan organisasi yang sebelumnya terlibat dalam pendirian “kantor polisi bawah tanah” Tiongkok di New York.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuduh beberapa organisasi ini berusaha memaksa warga Tiongkok yang tinggal di AS untuk kembali ke Tiongkok, yang merupakan bagian dari operasi represi global Tiongkok.
Respons Parlemen AS: Ancaman terhadap Kedaulatan dan Hukum AS
John Moolenaar, anggota Partai Republik dan Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Tiongkok, mengecam langkah-langkah Beijing ini: “Tiongkok berusaha menerapkan sistem hukum represifnya di AS melalui jaringan Front Bersatu mereka. Ini adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan dan supremasi hukum AS.”
“Tindakan ini mengancam kebebasan dan keamanan warga AS keturunan Tiongkok serta merusak prinsip keadilan yang menjadi dasar negara kita,” tambahnya.
Moolenaar mendesak Kongres dan aparat penegak hukum AS untuk tetap waspada, meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat, dan memastikan bahwa Tiongkok membayar harga atas operasi ilegal mereka di AS.
Siapa yang Terlibat? Bukti Keterlibatan Tiongkok dalam Operasi Ini
DCNF menemukan bahwa media milik Tiongkok dan laporan Pemerintah Tiongkok telah mengonfirmasi keterlibatan beberapa individu dan organisasi di AS dalam operasi ini.
1. San Francisco
- Pada November 2022, Pengadilan Distrik Xinhui, Kota Jiangmen, Provinsi Guangdong, mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk Chen Yongxing, Ketua Asosiasi Pemuda Jiangmen di San Francisco, sebagai mediator hukum luar negeri.
- Chen dilaporkan telah menangani sengketa perceraian internasional melalui panggilan video.
2. New York
- Jiang Kangrong, mantan Ketua Asosiasi Kongzhou di San Francisco, ditunjuk sebagai “hearing officer” (hakim sidang) untuk pengadilan rahasia ini.
- DOJ AS menyatakan bahwa Asosiasi Changle di New York terlibat dalam operasi ilegal yang berhubungan dengan kantor polisi bawah tanah Tiongkok.
3. Los Angeles
- Pada Juli 2016, Pengadilan Distrik Lucheng, Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang, mendirikan “posko mediasi luar negeri” di Los Angeles dan menunjuk Wu Luqing sebagai mediator luar negeri.
4. Hawaii
- Pada September 2023, Kejaksaan Distrik Changle, Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, mendirikan “Pos Pengawasan Kejaksaan Luar Negeri” di AS dan menunjuk Zheng Delu, Ketua Kehormatan Asosiasi Fujian di AS, untuk menjalankan fungsi kejaksaan Tiongkok di luar negeri.
5. Washington D.C.
- Chen Shisheng, Penasihat Asosiasi Pengusaha Wenzhou di Washington D.C., juga berperan sebagai mediator hukum Tiongkok.
- Ia adalah pemimpin di perusahaan pertahanan dan keamanan yang dikontrak oleh pemerintah Tiongkok.
Para Ahli: Operasi Ini Merupakan Ancaman bagi Keamanan Nasional AS
Banyak pakar intelijen menganggap bahwa “mediator” dan “hakim sidang” yang ditunjuk Tiongkok ini adalah ancaman besar terhadap keamanan nasional AS.
· Ina Mitchell, seorang ahli intelijen Tiongkok, mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini sebenarnya merupakan bagian dari jaringan Front Bersatu Tiongkok, yang beroperasi di bawah pengawasan langsung Kedutaan Besar Tiongkok di AS.
“Mereka pada dasarnya adalah agen Tiongkok yang bisa digunakan untuk spionase dan kegiatan ilegal lainnya di AS,” ujarnya.
· Dr. Lawrence Sellin, pakar keamanan nasional, menambahkan bahwa pengadilan bawah tanah dan kantor polisi ilegal Tiongkok bukan hanya menawarkan layanan hukum biasa, tetapi juga digunakan untuk mengawasi warga Tiongkok di luar negeri dan menghukum mereka yang menyimpang dari agenda Tiongkok.
“Tiongkok ingin memastikan bahwa warga negara Tiongkok di luar negeri tetap tunduk pada Partai, dan jika mereka menyimpang, Partai akan menemukan cara untuk menghukum mereka,” kata Sellin.
Sellin juga memperingatkan bahwa Tiongkok menggunakan komunitas diaspora Tiongkok sebagai “kaki tangan” (foot soldiers) mereka di AS untuk menjalankan operasi pengaruh dan spionase.
Ekspansi Jaringan Tiongkok: “Sistem Hukum Ganda” di AS?
Scott McGregor, mantan pejabat intelijen Kepolisian Kanada (RCMP), mengatakan kepada DCNF bahwa Tiongkok telah membangun jaringan Front Bersatu yang luas di AS.
“Jaringan ini adalah alat utama dalam strategi infiltrasi global Tiongkok, yang kini mencakup pendirian pengadilan dan lembaga kepolisian di luar negeri,” katanya.
McGregor memperingatkan bahwa langkah selanjutnya dalam strategi ekspansi ini adalah membangun sistem hukum ganda yang dijalankan oleh Tiongkok di dalam negeri AS.
“Tiongkok tidak hanya ingin mengawasi warga Tiongkok di luar negeri, tetapi juga ingin memperluas sistem hukumnya ke wilayah negara lain. Jika ini terus dibiarkan, kita bisa melihat semakin banyak pengadilan ilegal yang dijalankan Tiongkok di AS dan negara-negara Barat lainnya,” McGregor mengatakan.
Kesimpulan: Ancaman yang Tidak Bisa Diremehkan
Investigasi DCNF telah mengungkap keberadaan jaringan pengadilan bawah tanah Tiongkok di AS, yang diduga berfungsi untuk:
– Menekan dan menghukum pembangkang politik dan aktivis pro-demokrasi di AS
– Mengawasi dan mengendalikan diaspora Tiongkok
– Menjalankan agenda infiltrasi dan ekspansi hukum Tiongkok ke luar negeri
Parlemen AS dan komunitas intelijen kini mulai meningkatkan perhatian terhadap operasi rahasia Tiongkok ini, dan banyak yang mendesak tindakan tegas untuk menutup jaringan ini sebelum semakin meluas. (jhn/yn)
