EtIndonesia. Presiden Panama, Jose Raul Mulino, menyatakan bahwa Panama akan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan tidak akan memperpanjang kesepakatan “Belt and Road Initiative” (BRI) dengan Tiongkok. Dia juga mengisyaratkan kemungkinan mengakhiri perjanjian itu lebih awal.
Pada 2 Februari, Marco Rubio, yang baru saja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, melakukan kunjungan pertamanya ke Panama. Dalam pertemuan dengan Mulino, Rubio menegaskan bahwa pengaruh Tiongkok yang semakin besar atas Terusan Panama merupakan ancaman, dan perlu segera diatasi.
Setelah pertemuan itu, Mulino menegaskan: “Panama adalah negara berdaulat, dan kedaulatan atas Terusan Panama tidak bisa diperdebatkan.”
Namun, dia juga menyatakan kesiapannya untuk meninjau kembali kekhawatiran AS mengenai kontrol atas terusan strategis tersebut.
“Kami akan mengkaji kemungkinan untuk mengakhiri perjanjian Belt and Road lebih awal,” kata Mulino.
Mulino menambahkan bahwa pertemuannya dengan Rubio dapat membawa lebih banyak investasi dari AS ke Panama, dan bahwa negaranya akan lebih mengutamakan kerja sama ekonomi dengan AS dibandingkan dengan Tiongkok.
“Saya pikir kunjungan ini membuka peluang untuk membangun hubungan baru… dan semoga bisa meningkatkan investasi AS di Panama sebanyak mungkin,” ujar Mulino.
Terusan Panama: Kepentingan Strategis AS vs Pengaruh Tiongkok
Terusan Panama, yang dibangun oleh Amerika Serikat dan mulai beroperasi pada 1914, adalah jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik.
Pada era Presiden Jimmy Carter, AS menyerahkan kendali Terusan Panama kepada Pemerintah Panama berdasarkan Perjanjian Torrijos-Carter 1977. Namun, dalam Traktat Netralitas Panama, disebutkan bahwa:
– Terusan harus tetap netral dan terbuka bagi semua kapal tanpa diskriminasi.
– Panama tidak boleh memberikan hak atau konsesi kepada negara lain yang dapat mengancam netralitas terusan.
– Jika netralitas terusan terancam, AS berhak mengambil tindakan untuk melindunginya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan pengaruhnya di Terusan Panama, termasuk dalam proyek infrastruktur dan operasional pelabuhan di kedua ujung terusan.
Donald Trump, selama masa kepresidenannya, berulang kali menyatakan keprihatinannya terhadap kontrol Tiongkok atas Terusan Panama. Dia bahkan menyatakan bahwa AS harus mempertimbangkan untuk mengambil kembali kendali atas terusan tersebut.
Pada 2023, sekelompok anggota parlemen AS dari Partai Republik mengajukan undang-undang untuk membeli kembali hak atas Terusan Panama dari Pemerintah Panama.
Rubio: AS Tidak Akan Biarkan Tiongkok Mengendalikan Terusan Panama
Selama kunjungannya ke Panama, Marco Rubio menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Tiongkok terus memperluas pengaruhnya atas terusan tersebut.
Di platform X (Twitter), Rubio menulis: “Amerika Serikat tidak akan, dan tidak boleh, membiarkan Tiongkok mempertahankan atau memperluas kontrolnya atas Terusan Panama.”
Menurut Departemen Luar Negeri AS, sekitar 72% dari kapal yang melewati Terusan Panama berasal dari atau menuju pelabuhan AS. Jika akses ke terusan terganggu, kapal-kapal ini harus menempuh rute lebih panjang hingga 8.000 mil dengan mengitari Amerika Selatan.
Terusan ini juga memiliki nilai strategis tinggi bagi militer AS, karena sering digunakan oleh Angkatan Laut dan Penjaga Pantai AS.
Panama Akan Meninjau Ulang Perjanjian dengan Perusahaan Tiongkok
Presiden Mulino juga mengungkapkan bahwa pemerintahnya akan meninjau kontrak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Panama, termasuk kontrak 25 tahun yang ditandatangani pada 2021 yang memberikan hak pengelolaan pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama kepada Hutchison Whampoa, sebuah perusahaan asal Hong Kong.
“Kami harus menyelesaikan tinjauan hukum ini sebelum mengambil langkah selanjutnya,” ujar Mulino.
Hutchison Whampoa adalah salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia, dengan 53 pelabuhan di 24 negara, termasuk di Inggris, Australia, dan Kanada.
Kerja Sama AS-Panama dalam Deportasi Imigran Ilegal
Dalam pertemuan dengan Rubio, Pemerintah Panama juga membahas kemungkinan memperluas kerja sama dalam deportasi imigran ilegal.
Pada Juli 2024, Panama menandatangani perjanjian dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk memfasilitasi deportasi imigran ilegal dari Venezuela, Kolombia, dan Ekuador yang transit melalui Panama.
Mulino menegaskan bahwa program deportasi ini dapat diperluas, tetapi biaya deportasi sepenuhnya harus ditanggung oleh AS.
“Ya, benar… kami bisa melakukannya, tetapi seluruh biayanya harus ditanggung oleh AS,” kata Mulino.
Kesimpulan: Panama Meninggalkan Tiongkok, Beralih ke AS
- Panama tidak akan memperpanjang perjanjian Belt and Road dengan Tiongkok, dan bahkan mempertimbangkan mengakhiri perjanjian lebih awal.
- AS menegaskan bahwa pengaruh Tiongkok atas Terusan Panama harus dikurangi, karena memiliki dampak strategis besar bagi Washington.
- Rubio menyatakan AS tidak akan membiarkan Tiongkok terus memperkuat kontrol atas Terusan Panama.
- Panama akan meninjau ulang kontrak-kontrak dengan perusahaan Tiongkok, termasuk Hutchison Whampoa yang mengoperasikan pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama.
- Kerja sama Panama-AS akan mencakup deportasi imigran ilegal yang transit melalui Panama, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh AS.
Keputusan Panama untuk menjauh dari Tiongkok dan lebih dekat ke AS akan berdampak besar pada dinamika geopolitik di Amerika Latin dan stabilitas kontrol atas Terusan Panama. (jhn/yn)
