EtIndonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press pada 2 Februari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menepis klaim bahwa Ukraina telah menerima bantuan militer senilai 177 miliar dolar hingga 200 miliar dolar.
“Orang-orang mengatakan bahwa kami telah menerima 177 miliar dolar atau bahkan 200 miliar dolar dari AS. Namun kenyataannya, kami tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk senjata, yang total nilainya hanya sekitar 76 miliar dolar.”
Zelenskyy juga menyatakan bahwa dirinya tidak tahu kemana perginya sisa dana tersebut.
“Mungkin di dalam dokumen ada ratusan proyek berbeda yang bisa membuktikan angka itu benar, dan saya tidak akan berdebat soal itu. Kami sangat berterima kasih atas semua bantuan, tetapi kenyataannya, apa yang benar-benar kami terima hanyalah bantuan militer senilai 76 miliar dolar. Ini memang jumlah yang signifikan, tetapi bukan 200 miliar dolar.”
Sementara itu, pemerintahan Donald Trump baru-baru ini memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk membekukan sementara semua bantuan luar negeri, kecuali untuk Israel dan Mesir. Namun, Zelenskyy mengklaim bahwa bantuan militer AS untuk Ukraina tidak dihentikan sepenuhnya.
Korupsi di Kalangan Pejabat dan Militer Ukraina
Pernyataan Zelenskyy ini memicu spekulasi tentang dugaan korupsi di kalangan pejabat dan perwira militer Ukraina.
Beberapa laporan menyebut bahwa CIA dan komunitas intelijen Barat telah menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan militer.
Selain itu, Elon Musk, yang kini bertindak sebagai Kepala Kantor Efisiensi Pemerintahan Trump, juga dikabarkan mulai menyoroti masalah ini.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2023, Zelenskyy telah mengeluhkan keterlambatan dalam pengiriman bantuan militer AS.
“Meskipun AS telah menyetujui paket bantuan baru di awal tahun ini, hingga saat ini kami hanya menerima 10% dari total yang dijanjikan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan,” katanya.
Ukraina sangat bergantung pada bantuan militer dari Barat, terutama di tengah situasi perang yang semakin tidak menguntungkan.
Menurut laporan Institute for the Study of War (ISW), sejak Oktober 2024, pasukan Rusia telah berhasil merebut kembali 478 kilometer persegi wilayah Ukraina.
Bantuan Militer AS dan Reaksi Parlemen
Pada April 2024, Kongres AS menyetujui tambahan 61 miliar dolar bantuan untuk Ukraina, yang mencakup 27 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer langsung.
Namun, banyak pihak di Ukraina mengeluhkan proses birokrasi yang memperlambat pengiriman senjata.
“Masalah utama bukan pada dana, tetapi pada birokrasi, logistik, dan perbedaan ideologi, ” kata Zelenskyy.
Sebelumnya, pemerintah Ukraina telah menyoroti masalah keterlambatan pengiriman senjata dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat.
Di AS sendiri, isu bantuan ke Ukraina menjadi kontroversial.
Pada Desember 2023, Senat AS mengajukan proposal bantuan untuk Ukraina. Namun, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan tersebut, hingga akhirnya bantuan baru disetujui pada April 2024.
Di tengah perang yang masih berlangsung, banyak anggota parlemen di AS dan Eropa mulai mempertanyakan efektivitas bantuan ini.
Korupsi di Ukraina: Hambatan Menuju Keanggotaan NATO
Pada KTT NATO 2024, aliansi militer Barat ini memprioritaskan peningkatan pertahanan kolektif, dukungan bagi Ukraina, dan kerja sama dengan kawasan Indo-Pasifik.
Namun, media Inggris melaporkan bahwa NATO memberi tahu Kyiv bahwa masalah korupsi yang serius akan menjadi penghalang utama bagi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi ini.
Zelenskyy terus berusaha agar Ukraina segera bergabung dengan NATO setelah perang berakhir, tetapi masalah korupsi di pemerintahan dan militer Ukraina telah lama menjadi kendala utama.
Sejak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina dikenal memiliki masalah korupsi sistemik, terutama dalam sektor pertahanan dan militer.
Tahun lalu, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov dipecat setelah serangkaian laporan tentang skandal korupsi di Kementerian Pertahanan.
Menurut Transparency International, dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) terbaru, Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara.
Zelenskyy: Korupsi Militer adalah Pengkhianatan
Pada 27 Agustus 2023, dalam wawancara di saluran Telegram, Zelenskyy berjanji akan memperketat hukuman bagi pejabat yang terlibat korupsi, khususnya yang terkait dengan bantuan perang.
“Saya akan meminta parlemen Ukraina untuk mengesahkan undang-undang yang memperberat hukuman bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi selama perang—setara dengan pengkhianatan negara.”
Beberapa pejabat Ukraina mengakui bahwa sebagian kontrak militer gagal menghasilkan senjata dan amunisi yang dijanjikan.
Daria Kaleniuk, Direktur Pusat Aksi Antikorupsi Ukraina, menyatakan: “Korupsi dapat membunuh. Jika dana publik tidak dikelola dengan baik, tentara tidak akan memiliki senjata yang cukup di medan perang.”
Kesimpulan: Bantuan AS, Korupsi, dan Masa Depan Ukraina
- Zelenskyy mengungkapkan bahwa Ukraina hanya menerima 76 miliar dolar dari total 177 miliar dolar bantuan AS yang dijanjikan.
- Korupsi di kalangan pejabat Ukraina semakin disoroti, termasuk oleh AS dan NATO.
- Isu korupsi menjadi salah satu alasan mengapa NATO masih enggan menerima Ukraina sebagai anggota.
- Zelenskyy bersikeras bahwa pemerintahannya akan memberlakukan hukuman berat bagi pejabat korup.
- Bantuan militer dari AS mengalami penundaan karena masalah birokrasi dan perbedaan kepentingan politik.
Di tengah meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri, masa depan Ukraina masih bergantung pada bagaimana Kyiv mengelola bantuan yang diterima dan memperbaiki reputasi pemerintahannya. (jhn/yn)
