EtIndonesia. Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan keinginannya untuk membeli Greenland, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada hari Senin (3/2) kembali menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Selain itu, Pemerintah Greenland mengusulkan undang-undang baru yang melarang donasi asing kepada partai politik, dengan tujuan melindungi integritas politik Greenland dari pengaruh luar.
Dengan dominasi pemerintah dalam Parlemen Greenland (Inatsisartut), undang-undang ini diperkirakan akan disetujui dan segera berlaku setelah diajukan pada 4 Februari.
Menurut laporan Central News Agency (CNA), teks dalam rancangan undang-undang tersebut menyatakan: “Inisiatif ini harus dipertimbangkan berdasarkan kepentingan geopolitik Greenland dan situasi saat ini… Seorang perwakilan dari negara adidaya sekutu telah menyatakan minat untuk mengambil alih dan mengontrol Greenland.”
Dalam rancangan tersebut, partai politik, termasuk kelompok lokal dan organisasi pemuda, tidak diperbolehkan menerima donasi dari sumber asing atau anonim. Definisi donatur asing adalah individu yang tinggal atau berdomisili di luar Greenland.
Greenland Tolak Proposal Trump untuk Dibeli
Pemerintah Greenland secara tegas menolak ide Trump untuk membeli pulau tersebut. Mereka berulang kali menegaskan bahwa bisnis dapat dilakukan di Greenland, tetapi pulau ini tidak akan dijual.
Greenland akan menggelar pemilu pada 6 April, yang memunculkan kekhawatiran adanya campur tangan asing dalam proses demokrasi mereka.
Anggota parlemen dari Inuit Ataqatigiit (partai berkuasa di Greenland), Aaja Chemnitz Larsen, baru-baru ini menyatakan kepada media.
“Akan ada berbagai pihak dan kelompok yang mencoba mempengaruhi pemilu di Greenland. Ini bukan hanya terjadi di Greenland, tetapi juga di seluruh dunia,” kata Larsen.
Reaksi Denmark dan Komentar Internasional
Minggu lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Trump serius mengenai keinginannya untuk membeli Greenland dan bahwa itu bukan sekadar lelucon.
Namun, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan sikapnya pada 3 Februari, dengan menyatakan: “Greenland saat ini adalah bagian dari Kerajaan Denmark. Ini adalah bagian dari wilayah kami dan tidak untuk dijual.”
Ia juga menekankan bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland.
Pada 3 Februari 2025, Frederiksen menghadiri pertemuan informal pemimpin Uni Eropa (UE) di Istana Egmont, Brussel, bersama Perdana Menteri Belgia Bart de Wever.
Sebelum pertemuan tersebut, Frederiksen menyatakan: “Saya setuju dengan Amerika Serikat bahwa kawasan Arktik semakin penting dalam hal keamanan dan pertahanan.”
Dia juga menambahkan bahwa jika langkah-langkah tertentu diperlukan untuk melindungi wilayah tersebut, maka Denmark dan sekutunya akan mencari solusi terbaik.
Pekan lalu, Frederiksen mengunjungi Paris dan Berlin untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara kuat Uni Eropa dalam menghadapi tekanan dari Trump terkait Greenland.
Kesimpulan
- Denmark kembali menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual, meskipun ada minat dari Trump untuk membelinya.
- Pemerintah Greenland berencana melarang donasi asing ke partai politik untuk mencegah campur tangan luar dalam pemilu mendatang.
- Greenland menegaskan bahwa mereka terbuka untuk bisnis, tetapi tidak untuk dijual.
- Denmark mengakui pentingnya Arktik dalam aspek keamanan dan pertahanan, tetapi akan mencari solusi sendiri bersama sekutu Eropa.
- Frederiksen sedang mencari dukungan Uni Eropa dalam menghadapi tekanan AS terkait Greenland.
Dengan semakin besarnya kepentingan geopolitik di kawasan Arktik, Greenland kini menjadi pusat perhatian dunia, dengan berbagai negara yang berusaha memperoleh pengaruh di wilayah tersebut.(jhn/yn)
