Pada November 2024, Duterte mengatakan ia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya, Liza Araneta, jika dia sendiri dibunuh
ETIndonesia. Wakil Presiden Filipina Sara Duterte digulingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Februari 2025 yang didukung oleh banyak sekutu dari Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Pada 5 Februari, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Reginald Velasco, memberitahukan kepada pertemuan pleno di DPR Filipina bahwa 215 anggota parlemen telah menandatangani petisi untuk menggulingkan Sarah Duterte.
Petisi pemakzulan menuduh Duterte melanggar konstitusi, mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan tingkat tinggi lainnya.
Petisi tersebut sekarang telah dirujuk ke Senat negara, yang akan bertindak sebagai tribun pemakzulan untuk wakil presiden, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Ini menandai episode terbaru dari pergulatan politik Filipina saat Marcos Jr.—yang mana ayahnya Ferdinand Marcos Sr. memerintah negara tersebut dari 1965 sampai ia digulingkan pada 1986—bentrok dengan Duterte.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah di Filipina. Kedua jabatan ini bisa menghasilkan politisi dengan agenda yang berbeda.
Pada tahun 2022, Marcos Jr.—yang dikenal sebagai “Bongbong”—memenangkan kemenangan telak untuk menjadi presiden, dan Duterte dipilih sebagai wakil presiden.
Saat itu, tampaknya sebagai perkawinan praktis antara dua dinasti politik, tetapi keretakan mencuat.
Kedua orang tersebut berbeda pendapat mengenai klaim teritori Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan tindakan yang diambil oleh ayah Duterte untuk menangani narkoba, termasuk diduga memerintahkan pembunuhan di luar hukum.
Pada Januari 2023, Mahkamah Pidana Internasional menyetujui permintaan jaksa untuk membuka kembali penyelidikan mengenai pembunuhan yang diduga.
Empat bulan kemudian, Sara Duterte mengundurkan diri dari Partai Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) yang berkuasa setelah apa yang disebutnya “permainan kekuasaan politik yang menjijikkan.”
Duterte menuduh Marcos Jr., istrinya, dan Martin Romualdez—yang juga merupakan presiden Lakas-CMD—karena kepemimpinan lemah, korupsi, dan mencoba membungkam dia karena spekulasi bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.
Pernah Membicarakan Menyewa Pembunuh
Kemudian, dalam konferensi pers online pada 23 November 2024, Duterte mengatakan bahwa dia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos Jr., istrinya, Liza Araneta, dan Romualdez, yang juga merupakan ketua Dewan Perwakilan Rakyat, jika dia dibunuh.
Dia berkata: “Saya sudah berbicara dengan seseorang. Saya bilang, jika saya dibunuh, bunuh BBM [Marcos Jr.], Liza Araneta, dan Martin Romualdez. Bukan bercanda. Bukan bercanda. Saya bilang, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan kemudian dia mengatakan ya.”
Namun kemudian, Duterte membantah, mengatakan bahwa dia tidak membuat ancaman kematian tetapi hanya mengekspresikan kekhawatiran atas keselamatan dirinya sendiri.
Dewan juga telah menyelidiki Duterte mengenai dugaan penyalahgunaan dana intelijen sebesar 612,5 juta peso ($10,3 juta) yang diterima oleh kantor-kantornya sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.
Dia mengundurkan diri sebagai menteri pendidikan pada Juni 2024, dan bulan lalu, Marcos Jr. mengeluarkannya dari Dewan Keamanan Nasional.
Duterte juga dituduh oleh beberapa anggota parlemen karena gagal menghadapi agresi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
Pada Desember 2024, wakil presiden gagal muncul untuk menjawab pertanyaan selama sidang di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina yang disiarkan televisi.
Sarah memprotes saat kepala stafnya, Zuleika Lopez, sementara ditahan karena diduga menghalangi penyelidikan. Sejak itu, Lopez telah dibebaskan dari tahanan rumah sakit.
Salvador Panelo, mantan penasihat hukum Presiden Rodrigo Duterte, dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan di Manila Bulletin, mengatakan bahwa pemungutan suara pemakzulan “hanya akan menggalang dukungan rakyat Filipina” untuk “Wakil Presiden Sara” dan akan “mengobarkan api kemuakan dan kemarahan terhadap pelanggaran yang disengaja dan ceroboh terhadap perlindungan yang tercantum di dalam konstitusi.”
Laporan ini disumbangkan oleh The Associated Press dan Reuters
Sumber : Theepochtimes.com
