EtIndonesia. Pada Sabtu (15/3), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kembali mengadakan KTT dengan sekutu Eropa dan negara-negara Barat untuk membahas upaya mendorong perjanjian gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan: “Presiden Trump telah menawarkan Putin sebuah rencana perdamaian jangka panjang. Sekarang kita harus mewujudkannya. Saat ini, kita harus bekerja ke arah ini, mencapai tujuan kita untuk menghentikan pertumpahan darah, memastikan keadilan dan perdamaian yang abadi bagi Ukraina, serta keamanan yang langgeng bagi kita semua.”
Dalam KTT virtual yang melibatkan para sekutu Eropa dan negara-negara Barat, Starmer mendesak peningkatan tekanan terhadap Putin agar Rusia bersedia bernegosiasi. KTT ini juga bertujuan untuk memastikan upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Sebanyak 25 pemimpin negara Barat menghadiri pertemuan virtual tersebut, termasuk pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Kanada, Australia, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, dan pejabat tinggi Uni Eropa. Namun, AS tidak ikut serta dalam pertemuan ini.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyatakan: “Perang penghancuran total oleh Rusia ini telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Menghentikan perang ini membutuhkan tekanan yang agresif, bukan hanya perundingan. Rusia harus ditekan dengan kuat agar perang ini berakhir. Bahkan, perlu diambil langkah-langkah lebih jauh, termasuk sanksi.”
Ini merupakan KTT kedua yang diadakan oleh negara-negara Eropa pada bulan Maret untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Pada Selasa (11/3), setelah pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Ukraina di Arab Saudi, Ukraina menyetujui proposal gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan oleh AS.
Pada Kamis (13/3), utusan khusus Trump, Steve Witkoff, bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan itu, Putin mengajukan beberapa syarat untuk gencatan senjata, termasuk permintaan agar Ukraina membatalkan rencana keanggotaannya di NATO, mengurangi jumlah pasukannya, dan mengakui kendali Rusia atas empat wilayah Ukraina yang telah diduduki. Namun, syarat-syarat ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. (jhn/yn)
