EtIndonesia. Menurut laporan CNN, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) saat ini tengah menyelidiki kebocoran informasi keamanan nasional yang baru-baru ini terjadi tanpa otorisasi. Dalam proses penyelidikan ini, pemerintah berencana menggunakan tes poligraf (alat pendeteksi kebohongan) sebagai bagian dari metode investigasi.
Kepala Staf Kementerian Pertahanan, Joe Kasper, menulis dalam sebuah memorandum yang dirilis pada hari Jumat (21/3) bahwa penyelidikan ini akan dimulai segera dan hasil akhirnya akan dilaporkan langsung kepada Menteri Pertahanan.
“Penggunaan alat poligraf dalam penyelidikan ini akan dilakukan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku,” tulis Kasper. “Begitu pelaku kebocoran berhasil diidentifikasi, mereka akan segera dikenakan tuntutan pidana.”
Dugaan Bocoran Dimulai dari Laporan Terkait Elon Musk
Investigasi ini dipicu oleh laporan New York Times yang menyebutkan bahwa Elon Musk, kepala perusahaan teknologi DOGE, dijadwalkan menerima paparan rahasia mengenai rencana militer AS terkait kemungkinan perang dengan Tiongkok di Pentagon pada hari Jumat.
Namun, Presiden Donald Trump dengan tegas membantah laporan tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menunjukkan rencana militer semacam itu kepada siapapun. Sejumlah pejabat Pentagon juga menepis laporan itu melalui media sosial, mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Meski begitu, Elon Musk memang benar-benar mengadakan pertemuan selama lebih dari satu jam dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth di Pentagon pada hari yang sama.
Pemerintah Perketat Penggunaan Poligraf untuk Cegah Kebocoran
Departemen Pertahanan bukan satu-satunya lembaga federal yang meningkatkan penggunaan tes poligraf untuk mengatasi kebocoran informasi.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, beberapa waktu lalu juga mengumumkan bahwa departemennya akan terus menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk mengidentifikasi pelaku kebocoran informasi rahasia.
“Kami telah mengidentifikasi dua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang membocorkan informasi operasi kami kepada pihak luar, dan hal ini telah membahayakan nyawa aparat penegak hukum,” ujar Noem dalam sebuah video yang diunggah di platform X (sebelumnya Twitter). “Kami berencana menuntut kedua orang ini dan meminta pertanggungjawaban mereka.”
Sementara itu, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan akan menyelidiki kebocoran informasi sensitif yang berkaitan dengan kelompok kriminal Venezuela, Tren de Aragua (TDA).
Wakil Jaksa Agung, Todd Blanche, menyatakan:“Kami tidak akan mentolerir kebocoran informasi yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan demi tujuan politik, terutama jika informasi palsu itu digunakan untuk menjatuhkan agenda Presiden Trump, seperti yang dilakukan dalam laporan New York Times.”
Trump dan Musk Bantah Tuduhan Kebocoran, Serang New York Times
Presiden Trump dengan tegas mengatakan bahwa dia maupun pemerintahannya tidak pernah membocorkan informasi rencana militer AS terkait potensi konflik dengan Tiongkok kepada Elon Musk atau siapapun.
Elon Musk pun ikut angkat bicara di platform X, menyebut laporan New York Times sebagai “murni propaganda”.
“Selain itu, saya berniat menuntut para pejabat Pentagon yang telah membocorkan informasi palsu dan berbahaya itu kepada New York Times,” tegas Musk. “Mereka akan ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban.”
Kebocoran Internal Bukan Hal Baru, Tapi Dampaknya Bisa Serius
Kasus kebocoran informasi di lembaga-lembaga pemerintah federal bukanlah hal yang asing. Dalam berbagai administrasi sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi.
Meski tes poligraf sering diragukan keandalannya dan tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan, terutama di proses peradilan militer (sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 1998), teknik ini masih banyak digunakan oleh lembaga intelijen dan penegak hukum untuk menggali kebenaran.
Saat ini, penyelidikan yang dilakukan oleh Pentagon masih berlangsung. Hasil dari investigasi ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap kebijakan keamanan nasional ke depan, khususnya dalam hal pengelolaan informasi rahasia dan sistem keamanan internal di berbagai lembaga pemerintah.(jhn/yn)
