Pada 20 Maret 2025, Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat merilis laporan yang mengungkap bahwa meskipun setelah Xi Jinping berkuasa pada 2012 keluarganya mungkin telah menjual beberapa aset, bukti menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, keluarga Xi masih memiliki kepentingan bisnis dan investasi keuangan bernilai jutaan dolar. Aset-aset ini diduga dikelola secara tidak langsung oleh Xi sendiri.
EtIndonesia. Laporan berjudul “Kekayaan dan Aktivitas Korupsi Para Pemimpin Tiongkok” tersebut mengungkap bahwa keluarga para pemimpin senior Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk Xi Jinping, telah mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar.
Laporan ini juga menganalisis bagaimana korupsi telah menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan militer di Tiongkok.
Menurut Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, sentralisasi kekuasaan di PKT serta kurangnya mekanisme pengawasan independen menyebabkan korupsi berkembang pesat, terutama di tingkat provinsi.
Pejabat yang memanfaatkan metode korupsi dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 4 hingga 6 kali lipat. Pejabat tinggi yang menerima suap sering kali mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pejabat tingkat bawah.
Laporan ini juga menyoroti Kongres Rakyat Nasional (NPC)—yang dikenal sebagai “stempel karet” PKT—sebagai contoh bagaimana korupsi beroperasi. Lembaga simbolis ini memiliki akses ke dokumen rahasia pemerintah, yang membuat keanggotaan di dalamnya sangat diincar.
Menurut laporan, manfaat finansial besar yang diperoleh anggota NPC mendorong individu untuk membayar suap demi mendapatkan posisi tersebut. Selama masa jabatan mereka, dan bahkan setelah pensiun, mereka dapat memanfaatkan status mereka untuk membuat kesepakatan bisnis yang menguntungkan.
Sejak menjabat pada 2012, Xi Jinping telah menggunakan kampanye anti-korupsi sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, ironisnya, kampanye ini juga menyeret beberapa pejabat yang sebelumnya dianggap loyal kepada Xi dan mendapatkan promosi di bawah perlindungannya.
Hingga tahun 2022, Komisi Disiplin Pusat dan Komisi Pengawasan Nasional telah menyelidiki hampir 5 juta pejabat, dan menemukan bahwa 4,7 juta di antaranya bersalah atas korupsi.
Laporan ini menekankan bahwa korupsi telah menjadi fitur utama dalam sistem politik PKT, dan meskipun Xi Jinping menjalankan kampanye anti-korupsi, korupsi tetap berakar kuat di semua tingkat pemerintahan.
Karena kekuasaan yang sangat tersentralisasi di tangan PKT serta kurangnya mekanisme transparansi dan pengawasan independen, laporan menyimpulkan bahwa masalah korupsi di Tiongkok sulit untuk diberantas sepenuhnya.
Sumber : NTDTV.com
