Pelabuhan militer Ream di Kamboja resmi diaktifkan, Sabtu 6 April. Karena pelabuhan ini dibangun dengan bantuan dana dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) hal ini menimbulkan kekhawatiran dari dunia luar. Sebagai respons terhadap ekspansi militer Beijing di luar negeri, Amerika Serikat dan sekutunya juga mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah Australia berencana membeli kembali pelabuhan penting di utara, yakni Pelabuhan Darwin, mengambil alih dari perusahaan milik Tiongkok.
EtIndonesia. Pada Sabtu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menghadiri upacara peresmian Pangkalan Angkatan Laut Ream yang dibangun dengan bantuan dana dari Beijing. Sumber dana awal pembangunan pangkalan ini bahkan sebagian berasal dari Amerika Serikat.
PKT merupakan investor dan mitra politik terbesar Kamboja, dan dalam beberapa tahun terakhir dengan cepat memperluas kekuatan angkatan lautnya. Beijing juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai miliknya, yang mengancam negara-negara tetangganya.
Pelabuhan Ream yang baru selesai ini menghadap Teluk Thailand dan mulai dibangun pada tahun 2022. Teluk Thailand berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat semakin khawatir pelabuhan ini dapat menjadi pangkalan strategis penting bagi angkatan laut PKT di kawasan tersebut.
Pada tahun 2019, The Wall Street Journal pernah melaporkan bahwa para pejabat AS melihat rancangan kesepakatan yang mengizinkan Beijing menggunakan pangkalan ini selama 30 tahun, serta diperbolehkan menempatkan personel militer, menyimpan senjata, dan berlabuhnya kapal perang.
Pemerintah Kamboja membantah adanya perjanjian seperti itu, dan menyangkal memberikan hak istimewa kepada Beijing atas penggunaan pangkalan tersebut. Juru bicara militer menyatakan bahwa kapal perang Jepang akan menjadi kapal pertama yang berlabuh di pangkalan tersebut setelah diresmikan.
Melihat ekspansi pangkalan militer Beijing di luar negeri yang semakin cepat dan nyata, Amerika Serikat dan sekutu seperti Australia semakin waspada.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Jumat mengumumkan bahwa jika Partai Buruh memenangkan pemilu, pemerintah akan mengambil alih kembali Pelabuhan Darwin yang saat ini disewa oleh perusahaan Tiongkok dan mengembalikannya ke tangan rakyat Australia.
Pemerintah Wilayah Utara Australia pada tahun 2015 menyewakan Pelabuhan Darwin selama 99 tahun kepada perusahaan Tiongkok Landbridge Group, yang sejak itu terus memicu kontroversi terkait keamanan nasional.
Pelabuhan ini merupakan aset strategis di garis pantai utara Australia dan menjadi lokasi rotasi pasukan Marinir AS, serta menjadi pangkalan angkatan laut dan udara Australia. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
