Perwakilan negosiasi dari organisasi, Hamas, melakukan perundingan dengan mediator Mesir. Pada 26 April, seorang pejabat mengatakan bahwa Hamas bersikap terbuka terhadap kesepakatan yang mencakup pembebasan semua sandera serta menjamin gencatan senjata selama 5 tahun.
EtIndonesia. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 orang sebagai sandera. Menanggapi itu, Israel melancarkan operasi militer ke Jalur Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas.
Melalui mediasi berbagai pihak, kedua belah pihak sempat menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari tahun ini, dan beberapa sandera berhasil dibebaskan. Namun, setelah kesepakatan itu runtuh, Israel kembali melanjutkan operasi militer di Gaza pada 18 Maret dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.
Militer Israel baru-baru ini memperingatkan bahwa jika para sandera Israel tidak segera dibebaskan, mereka akan melancarkan serangan yang lebih besar ke Gaza.
Seorang pejabat Hamas, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa Hamas “siap untuk melakukan pertukaran tahanan dalam satu tahap sekaligus, disertai kesepakatan gencatan senjata selama 5 tahun.”
Pada awal bulan ini, Hamas sempat menolak proposal yang diajukan Israel, dengan alasan bahwa proposal tersebut “tidak lengkap.” Proposal baru yang disampaikan kini menyerukan adanya kesepakatan “menyeluruh” untuk mengakhiri perang yang meletus sejak Oktober 2023.
Menurut pejabat senior Hamas, dalam proposal yang sebelumnya ditolak itu, Israel hanya menawarkan gencatan senjata selama 45 hari dengan imbalan pembebasan 10 sandera yang masih hidup.
Hamas sendiri menetapkan tiga syarat utama untuk kesepakatan gencatan senjata:
- Mengakhiri perang sepenuhnya,
- Penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza,
- Peningkatan besar-besaran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sementara itu, pada 23 April, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sempat menyerukan agar Hamas mengakhiri kontrolnya atas Jalur Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina (PA) untuk menjadi partai politik tanpa sayap militer. Namun, hingga kini Hamas belum memberikan tanggapan. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
