Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (2 Mei) mengumumkan usulan anggaran tahun fiskal 2026, yang mencakup pemotongan besar-besaran sebesar 163 miliar dolar AS untuk belanja domestik non-pertahanan, sambil secara bersamaan meningkatkan anggaran untuk keamanan nasional dan militer. Selain itu, Trump juga mengumumkan melalui media sosial bahwa ia berencana mencabut status bebas pajak Universitas Harvard.
EtIndonesia. Anggaran yang diumumkan pada Jumat secara eksplisit menunjukkan niat untuk mengurangi program keberagaman dan kebijakan perubahan iklim, namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan target pasti terkait pajak, tarif, atau defisit anggaran.
“Dalam waktu hanya dua bulan, kami telah menarik investasi lebih dari 8 triliun dolar AS. Bayangkan saja, ini belum pernah terjadi sebelumnya—di negara mana pun, pada masa kapan pun. Semua ini karena banyak pihak ingin mempercepat masuk ke AS demi menghindari tarif,” ujarnya.
Anggaran ini disusun di bawah pimpinan Russell Vought, Direktur Anggaran Trump, yang juga merupakan tokoh utama di balik “Project 2025”. Pengajuan anggaran ini bertepatan dengan pembahasan di Kongres mengenai rancangan undang-undang reformasi pajak yang diusung Partai Republik, yang mencakup pemotongan pajak, pengurangan belanja, serta penguatan dana untuk deportasi dan keamanan perbatasan.
Namun perlu dicatat, usulan anggaran presiden bersifat rekomendasi, sedangkan anggaran federal yang sah tetap harus disetujui oleh Kongres.
Trump pada Jumat juga mengumumkan rencana mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, dengan menuduh lembaga tersebut telah lama menyalahgunakan “hak istimewa” tersebut. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya Trump untuk mereformasi universitas elite dan sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat.
Pihak Harvard University segera merespons dengan mengeluarkan pernyataan yang membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Harvard juga memperingatkan bahwa bila pemerintah memperluas penggunaan kebijakan serupa, hal itu dapat membawa dampak jangka panjang terhadap pendidikan tinggi di Amerika.
Pemerintahan Trump baru-baru ini telah memulai penyelidikan terhadap Harvard, khususnya dalam hal penggunaan dana federal senilai hampir 9 miliar dolar AS. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki tahap konfrontasi hukum. (Hui)
Laporan oleh reporter Yixin, New Tang Dynasty Television