EtIndonesia. Presiden AS, Donald Trump mengecam Jepang pada hari Senin (1/7), menuduh negara itu enggan membeli beras hasil produksi Amerika dan mengisyaratkan kemungkinan berakhirnya negosiasi perdagangan.
Dalam sebuah posting di Truth Social Donald Trump menulis: “Untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa manjanya negara-negara terhadap Amerika Serikat… mereka tidak mau mengambil BERAS kita, padahal mereka mengalami kekurangan beras yang sangat besar. Kami hanya akan mengirimi mereka surat, dan kami senang memiliki mereka sebagai mitra dagang selama bertahun-tahun mendatang.”
Menurut Reuters, Jepang sebenarnya telah mengimpor beras AS dalam jumlah yang sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir karena harga beras hasil produksi dalam negeri telah meroket sejak tahun lalu, yang merugikan konsumen.
Namun, Tokyo membatasi impor beras pokok bebas tarif – yang dikonsumsi sebagai makanan, bukan beras yang digunakan untuk pakan ternak atau bahan dalam produk lain – pada 100.000 metrik ton per tahun dan mengenakan pungutan sebesar 2,37 dolar per kg untuk jumlah apa pun di atas itu. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari total konsumsi tahunan Jepang yang sekitar 7 juta ton.
Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa kesepakatan perdagangan dengan Jepang tidak mungkin terjadi sebelum batas waktu 9 Juli, dan mengancam akan menaikkan tarif impor Jepang menjadi 30 atau 35 persen.
Berbicara kepada wartawan di Air Force One, Trump mengkritik keengganan Jepang untuk menerima impor beras AS, serta ketidakseimbangan dalam perdagangan otomotif antara kedua negara.
“Saya tidak yakin kita akan membuat kesepakatan,” kata Trump. “Saya meragukannya dengan Jepang; mereka sangat tangguh.”
Sementara Trump memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen pada sebagian besar mitra dagang pada bulan April, dia mengumumkan – kemudian menunda – tarif yang lebih tinggi pada puluhan negara untuk memberi ruang bagi negosiasi.
Penundaan ini berakhir pada tanggal 9 Juli, yang berarti tarif yang lebih tinggi akan mulai berlaku minggu depan jika negara-negara gagal mencapai kesepakatan dengan Washington untuk menghindarinya.(yn)
