EtIndonesia. Pihak berwenang Iran telah mengeksekusi enam orang dan menangkap 700 orang dalam tindakan keras spionase nasional selama perang 12 hari dengan Israel, kata pejabat dan kelompok hak asasi manusia.
Setelah pemboman Israel terhadap program nuklir Teheran mengungkap sejauh mana infiltrasi
Israel itu ke Iran, republik Islam itu mulai menangkap penduduk atas dugaan pengkhianatan, dengan setengah lusin orang tewas dalam persidangan yang sangat cepat, menurut Pusat Hak Asasi Manusia di Iran.
Kelompok hak asasi manusia dan media lokal memperkirakan bahwa lebih dari 700 orang ditangkap di lima provinsi Iran, dengan banyak dari mereka yang dipenjara tidak tahu tentang tuduhan yang dijatuhkan kepada mereka.
Asghar Jahangir, juru bicara peradilan Iran, mengatakan bahwa negara akan segera mengungkapkan dengan tepat berapa banyak orang yang ditangkap dalam penyisiran itu, serta tuduhan apa yang akan mereka hadapi.
DIa mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa banyak yang ditangkap karena “memata-matai rezim Zionis” — tepat saat parlemen Iran mengumumkan rancangan undang-undang darurat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, atas tuduhan spionase.
Jahangir mengatakan pengadilan juga memperluas pemantauannya terhadap komunikasi elektronik untuk mengejar akun daring yang diduga bekerja sama dengan Israel.
Situs web hak asasi manusia HRANA yang berbasis di AS mengklaim bahwa hampir 300 orang yang ditahan sejauh ini ditangkap karena aktivitas daring mereka, termasuk karena membuat posting di media sosial mengenai pemboman Israel.
Amnesty International pertama kali membunyikan alarm atas tindakan keras selama perang, melaporkan bahwa satu orang tewas atas tuduhan spionase hanya tiga hari setelah serangan Israel dimulai pada tanggal 13 Juni.
“Seruan resmi untuk persidangan dan eksekusi yang dipercepat bagi mereka yang ditangkap karena dugaan kerja sama dengan Israel menunjukkan bagaimana otoritas Iran mempersenjatai hukuman mati untuk menegaskan kendali dan menanamkan rasa takut di antara rakyat Iran,” kata kelompok hak asasi manusia tersebut tentang dugaan penyalahgunaan sistem peradilan oleh Teheran.
“Pihak berwenang harus memastikan semua yang ditahan dilindungi dari penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya, serta diberikan pengadilan yang adil setiap saat, termasuk selama konflik bersenjata,” tambah kelompok tersebut.
Penindakan keras tersebut telah menciptakan efek mengerikan di seluruh Iran, dengan banyak orang memilih untuk melepas pakaian berwarna-warni mereka dan mengenakan pakaian yang lebih tradisional agar tidak dicap sebagai pengkhianat dan menjadi sasaran pihak berwenang.
“Selama pemerintahan ini ada, saya khawatir tentang kemungkinan meningkatnya penindasan, tetapi selama masa ketika ada ‘ancaman eksternal’, penindasan menjadi jauh lebih buruk, karena mereka memiliki lebih banyak alasan untuk melihat kami sebagai musuh,” seorang berusia 26 tahun dari Teheran mengatakan kepada Washington Post.
Seorang aktivis yang hanya mengidentifikasi dirinya sebagai Zahra, 41 tahun, mengatakan kepada media tersebut bahwa setidaknya empat rekannya ditangkap selama penyisiran, dengan lebih banyak penangkapan kemungkinan akan terjadi karena Iran mencoba untuk mempertahankan cengkeraman besinya pada warga negaranya dengan kuat.
Iran memiliki sejarah menangkap dan mengeksekusi para pembangkang dalam tindakan keras yang dimulai sejak berdirinya republik Islam tersebut pada tahun 1979.
Pada tahun 2022, pengacara berusia 22 tahun Mahsa Amini meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap karena diduga melanggar aturan jilbab yang ketat di negara tersebut — yang memicu protes nasional. (yn)
