EtIndonesia. Beijing dilaporkan menggunakan akademisi dan mahasiswa studi Tiongkok di Inggris untuk menekan diskusi tentang isu-isu sensitif bagi Pemerintah Tiongkok.
Menurut survei universitas-universitas di Inggris oleh sebuah kelompok transparansi, akademisi dan mahasiswa Tiongkok menjadi sasaran pelecehan dan pengawasan untuk menekan mereka agar memata-matai teman sekelas mereka.
Temuan oleh UK-China Transparency (UKCT) menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus, administrator dan manajemen universitas secara aktif terlibat dalam penindasan kebebasan akademik, yang memperkuat distorsi tersebut.
Bagaimana Tiongkok Mengendalikan Narasi
Laporan tersebut menyajikan bukti bahwa terdapat penolakan visa yang strategis bagi para akademisi yang terlibat dalam penelitian sensitif oleh otoritas Tiongkok, yang mengurangi insentif untuk penelitian tersebut.
Juga ditemukan bahwa anggota keluarga akademisi di Tiongkok diancam, diperingatkan, atau dilecehkan oleh otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) karena pekerjaan mereka di Inggris.
Beberapa akademisi melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan serius. Satu orang melaporkan menjadi korban perundungan daring, sementara yang lain mengatakan seorang akademisi tamu dari Tiongkok mengatakan kepadanya: “Kami mengawasimu”.
Beberapa akademisi melaporkan bahwa beberapa mahasiswa studi Tiongkok berkewarganegaraan Tiongkok mengaku kepada mereka bahwa pejabat PKT meminta mereka untuk memata-matai sesama mahasiswa.
Bukti juga dilaporkan menunjukkan bahwa Asosiasi Mahasiswa dan Cendekiawan Tiongkok (kelompok yang terdapat di sebagian besar universitas di Inggris dan secara resmi terkait dengan PKT) merupakan vektor pengawasan dan penindasan.
Mahasiswa studi Tiongkok dari semua kebangsaan mengatakan kepada para akademisi bahwa mereka tidak nyaman berbicara bebas tentang isu-isu sensitif PKT di kelas atau melanjutkan minat mereka dalam isu-isu tersebut, kata laporan itu.
Pejabat PKT juga dilaporkan mengancam beberapa administrator universitas dengan merujuk pada karya seorang akademisi dan ketergantungan finansial universitas pada Tiongkok. Para akademisi telah ditolak pendanaannya karena penelitian mereka dapat membuat PKT marah.
Laporan tersebut menemukan bahwa dalam beberapa kasus, administrator dan manajemen universitas secara aktif terlibat dalam penindasan kebebasan akademik, yang memperkuat distorsi tersebut. Hal ini tampaknya dimotivasi oleh ketergantungan finansial pada biaya kuliah mahasiswa Tiongkok.
Temuan ini didasarkan pada 50 tanggapan terhadap kuesioner yang diedarkan tahun lalu di antara para akademisi studi Tiongkok yang bekerja di universitas-universitas di Inggris. Hampir dua pertiga – 64 persen – responden mengatakan ketergantungan finansial universitas mereka pada mahasiswa internasional dari Tiongkok memengaruhi “perasaan para administrator akan pentingnya hubungan dengan Pemerintah Tiongkok”. Sementara itu, 16 persen merasa bahwa hal itu tidak benar.
Waktu Laporan
Laporan ini muncul beberapa hari setelah undang-undang baru mulai berlaku di Inggris, yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada universitas untuk menegakkan kebebasan akademik dan kebebasan berbicara. Pedoman baru tersebut menyatakan bahwa universitas mungkin melanggar aturan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah asing yang mewajibkan staf akademik untuk lulus uji ideologi – misalnya, dengan menjadi tuan rumah bagi Institut Konfusius.
Undang-undang tersebut, yang mulai berlaku minggu lalu, menyatakan bahwa universitas harus berbuat lebih banyak untuk secara aktif mempromosikan kebebasan akademik dan kebebasan berbicara, termasuk dalam kasus di mana institusi memiliki perjanjian dengan negara lain.(yn)
