Hizbullah Melawan, Israel Dituding: Pelucutan Senjata Lebanon di Ambang Krisis

EtIndonesia. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan bahwa negara hanya mengizinkan lembaga resmi—yaitu Angkatan Bersenjata Lebanon—yang memiliki hak sah untuk memegang senjata. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, sebagai bagian dari reaksi atas rencana pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, Hizbullah, yang didukung Amerika Serikat (AS) dan disetujui kabinet Lebanon awal Agustus 2025

Rencana Disarmament: Jalan yang Disetujui Pemerintah

Pada 6–7 Agustus 2025, kabinet Lebanon menyetujui tujuan-tujuan utama rencana AS untuk menyusun strategi pelucutan senjata Hizbullah. Di antara poin penting dalam rencana tersebut:

• Disarmament kelompok non-negara dan penyerahan senjata kepada tentara nasional.
• Gencatan senjata dengan Israel, menarik mundur pasukan Israel dari wilayah selatan.
• Pembebasan tahanan Lebanon di Israel.
• Penataan zona perbatasan dan konferensi ekonomi internasional untuk pemulihan pasokan dana dan bantuan pembangunan

Tetapi keputusan pemerintah ini memicu protes keras dari Hizbullah dan partai-partai sekutunya. Beberapa menteri Syiah, termasuk anggota Hizbullah dan Amal, dituduh walkout dari rapat kabinet sebagai bentuk penolakan resmi atas langkah tersebut

2. Hizbullah: Tetap Keras Menolak

Hizbullah secara tegas menolak rencana pemerintah. Mereka menyebut keputusan itu sebagai “dosa besar” dan menuding negara telah tunduk pada tekanan AS—yang menurut mereka jelas menguntungkan Israel

Pimpinan Hizbullah menyatakan bahwa senjata mereka merupakan elemen pertahanan utama Lebanon. Mereka bersedia membahas pelucutan senjata hanya jika Israel:

• Menarik seluruh pasukannya dari lima titik strategis di selatan Lebanon.
• Menghentikan serangan udara yang masih berlangsung hingga kini

Insiden Tragis di Wadi Zibqin

Peristiwa tragis terjadi pada 9 Agustus 2025 di Wadi Zibqin, selatan Lebanon, ketika ledakan terjadi di sebuah gudang amunisi yang diduga milik Hizbullah. Enam prajurit Lebanon tewas dan beberapa lainnya terluka saat sedang melakukan pembongkaran senjata atas perintah pemerintah. Hingga kini penyebab ledakan masih diselidiki: apakah kecelakaan maupun sabotase yang disengaja oleh Hizbullah

Tekanan Diplomatik: Iran dan Reaksi Aoun

Saat kunjungan pejabat Iran, Ali Larijani, ke Beirut—Presiden Aoun menyampaikan pesan tegas bahwa Lebanon menolak intervensi dari negara manapun, termasuk Iran, dalam urusan domestiknya. Dia menegaskan bahwa hubungan dengan Iran hanya bisa dibangun di atas prinsip saling menghormati dan tanpa memprioritaskan satu kelompok berdasarkan sektarian. Aoun juga menyebut beberapa pernyataan pejabat Iran sebelumnya “tidak membantu” suasana dialog di dalam negeri

Latar Belakang Konflik dan Akibat Humaniter

Sejak konflik panjang antara Israel dan Hizbullah, tercapai perjanjian gencatan senjata pada November 2024 yang mengharuskan Hizbullah menarik diri dari selatan Litani dan menarik mundur kekuatan Israel. Namun, pelanggaran terus berlanjut, membuat Lebanon berada di bawah tekanan internasional untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701—yang menuntut monopolisasi senjata oleh negara dan pelucutan milisi non-negara

Ketegangan internal juga muncul—disarmament yang terlalu cepat atau dipaksakan dikhawatirkan bisa memicu konflik baru, melemahkan stabilitas Lebanon yang sudah rapuh, serta menciderai dukungan dari komunitas Syiah yang menjadi basis massa Hizbullah

Ringkasan Situasi Terkini

Kesimpulan:

Keputusan kabinet Lebanon yang didorong AS mencerminkan dorongan kuat untuk memulihkan kedaulatan negara atas urusan keamanan. Namun, resistensi dari Hezbullah, kondisi lapangan yang rawan—seperti ledakan tragis baru-baru ini—dan sensitivitas sektarian menjadikan upaya pelucutan senjata sebagai perjuangan politik dan keamanan kompleks yang memerlukan pendekatan hati-hati, inklusif, dan konsensus nasional.