Baik politisi Inggris maupun Amerika Serikat memperingatkan agar rezim Tiongkok tidak diberi izin membangun kedutaannya di lokasi tersebut karena dikhawatirkan bisa digunakan untuk kegiatan mata-mata.
EtIndonesia. Pemerintah Inggris pada 22 Agustus menunda batas waktunya hingga Oktober untuk memutuskan apakah akan menyetujui pembangunan kedutaan rezim komunis Tiongkok di London, setelah Beijing menolak menjelaskan sepenuhnya mengapa dalam rencana bangunan terdapat area yang disamarkan (diburamkan).
Selama tiga tahun terakhir, upaya rezim Tiongkok untuk membangun kedutaan terbesarnya di Eropa di lokasi bangunan berusia dua abad dekat Tower of London terhenti akibat penolakan dari anggota parlemen, warga setempat, serta aktivis pro-demokrasi Hong Kong di Inggris.
Baik politisi Inggris maupun AS telah memperingatkan bahwa membiarkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) membangun kedutaan di lokasi tersebut berisiko dimanfaatkan sebagai basis mata-mata.
Konsultan perencanaan DP9 yang mewakili rezim Tiongkok menyatakan kliennya menganggap tidak pantas untuk memberikan denah tata ruang internal secara lengkap. Mereka mengklaim gambar tambahan yang diserahkan sudah memberikan tingkat detail yang memadai, setelah pemerintah Inggris menanyakan alasan adanya banyak area yang diburamkan dalam gambar perencanaan.
“Pemohon menganggap tingkat detail yang ditampilkan pada denah tanpa sensor sudah cukup untuk mengidentifikasi penggunaan utama,” tulis DP9 dalam suratnya kepada pemerintah Inggris. “Dalam keadaan ini, kami menilai tidak perlu dan tidak pantas memberikan denah tata ruang internal tambahan yang lebih rinci.”
Sebagai tanggapan, Departemen Perumahan Inggris menyatakan akan menunda keputusan mengenai apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga 21 Oktober, dari sebelumnya 9 September, karena membutuhkan waktu tambahan untuk meninjau jawaban yang diberikan.
“Penjelasan ini sangat jauh dari memuaskan,” kata Luke de Pulford, direktur eksekutif Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan jaringan internasional politisi yang kritis terhadap rezim Tiongkok, yang mengungkapkan isi surat DP9 tersebut.
Sebagai pengkritik lama rencana kedutaan Tiongkok, de Pulford menyebut jaminan itu setara dengan “percaya saja pada saya, bro.”
Kedutaan Tiongkok awal bulan ini menyatakan bahwa tuduhan bahwa gedung tersebut bisa memiliki “fasilitas rahasia” untuk melanggar keamanan nasional Inggris adalah “fitnah yang keji.”
Rezim Tiongkok membeli lokasi Royal Mint Court pada 2018. Namun, dewan lokal menolak permintaan izin perencanaan pembangunan kedutaan baru pada 2022. Pemimpin PKT, Xi Jinping, tahun lalu meminta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk turun tangan.
Pemerintah pusat di bawah Starmer kemudian mengambil alih keputusan perencanaan tersebut.
Awal tahun ini, dua anggota kongres senior AS juga menyampaikan kekhawatiran terkait pembangunan kedutaan itu melalui surat kepada Duta Besar Inggris untuk AS, Peter Mandelson.
Chris Smith (R-N.J.), anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, dan John Moolenaar (R-Mich.), ketua Komite Khusus DPR AS untuk Partai Komunis Tiongkok, mengatakan bahwa mengizinkan Tiongkok membangun “super-kedutaan” di London akan menjadi “hadiah yang kontra-produktif dan tidak pantas diperoleh.”
Smith dan Moolenaar meminta Mandelson untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Starmer sebelum pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Februari.
Jika proyek ini rampung, Kedutaan Besar Tiongkok yang baru akan berukuran 10 kali lebih besar dari kedutaan Tiongkok saat ini di Portland Place, London, dan hampir dua kali lebih besar dari Kedutaan Tiongkok di Washington.
Frank Fang, Eva Fu, dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
.){kind=link}