Pada Selasa (9 September), Perdana Menteri Prancis François Bayrou menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron, menjadikannya perdana menteri kelima yang mundur di era pemerintahan Macron. Macron segera menunjuk orang kepercayaannya, Sébastien Lecornu, sebagai perdana menteri baru. Namun, pemerintahan baru tetap menghadapi tantangan besar: defisit anggaran yang tinggi dan parlemen yang terpecah.
Partai sayap kanan National Rally mengecam pemerintah dan menegaskan bahwa kebijakan harus diubah total, jika tidak, pemerintah bisa menghadapi mosi tidak percaya. Sementara itu, rakyat Prancis bersiap menggelar aksi protes besar pada Rabu (10 September) dengan perkiraan hingga 100.000 peserta. Menghadapi situasi tegang ini, pemerintah Prancis menyiapkan 80.000 aparat keamanan.
EtIndonesia. Pada Selasa 9 September 2025, Perdana Menteri François Bayrou mendatangi Istana Élysée untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Macron.
Hal ini menandakan bahwa ekonomi terbesar kedua di Eropa akan menghadapi krisis politik baru, yang memaksa Macron untuk keempat kalinya dalam 12 bulan menunjuk perdana menteri baru.
Ketua partai sayap kanan National Rally, Jordan Bardella, pada Selasa memperingatkan bahwa perdana menteri berikutnya harus memutus hubungan dengan kebijakan delapan tahun terakhir. Jika tidak, pemerintahan akan kembali menghadapi mosi tidak percaya.
Jordan Bardella, Ketua National Rally: “Kami butuh stabilitas, kami butuh rancangan anggaran.”
Ini juga berarti Macron telah mengganti perdana menteri sebanyak lima kali hanya dalam waktu kurang dari dua tahun.
Pemerintah Prancis mengumumkan bahwa Bayrou beserta kabinetnya akan tetap menjabat sebagai pemerintahan sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Perdana menteri berikutnya diperkirakan juga akan menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana menyatukan parlemen untuk meloloskan rancangan anggaran tahun depan.
Prancis saat ini menghadapi tekanan untuk mengurangi defisit anggaran. Jumlah defisit negara itu hampir dua kali lipat dari batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa, sementara utang publik telah mencapai setara dengan 114% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Seorang pakar politik menilai bahwa Prancis sedang berada dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hal ini bisa mengancam perekonomian negara.
Luc Rouban, pakar politik dari Pusat Studi Politik Sciences Po Paris: “Secara logis, satu-satunya solusi bagi Macron adalah lebih bergeser ke kanan, sehingga ia mungkin bisa memperoleh mayoritas yang relatif stabil. Namun jelas, itu sangat bertentangan dengan usulan kebijakannya sendiri.”
Selasa malam, Macron resmi menunjuk orang kepercayaannya, Lecornu, sebagai perdana menteri baru. Lecornu yang berusia 39 tahun ini sebelumnya mendukung penuh Macron dalam pemilihan presiden.
National Rally kini mendesak Macron untuk mundur atau menggelar pemilu dini. Namun Macron menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan masa jabatan keduanya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron: “Mandat yang diberikan rakyat Prancis kepada saya — dan hanya rakyat Prancis yang memberikannya — adalah misi yang akan saya jalankan hingga akhir masa jabatan. Saya akan menepati janji saya kepada rakyat Prancis.”
Pada saat yang sama, pemerintah Prancis bersiap menghadapi aksi protes “pemblokiran total” yang direncanakan berlangsung pada Rabu. Aksi protes yang menyebar cepat di media sosial ini diperkirakan diikuti hingga 100.000 orang. Untuk mengantisipasi, pemerintah menyiapkan 80.000 aparat keamanan.
Sumber : NTDTV.com
