Pada Jumat (24 Oktober), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan saat berkunjung ke Israel bahwa demiliterisasi Gaza merupakan bagian kunci dari “Rencana Perdamaian 20 Poin”. Ia menekankan bahwa jika Hamas menolak untuk melucuti senjatanya, maka langkah itu akan dipaksakan secara paksa. Selain itu, pasukan keamanan di Gaza nantinya akan dipilih oleh negara-negara yang disetujui oleh Israel. Rubio menegaskan, tidak ada alternatif lain untuk rencana perdamaian ini.
EtIndonesia. Pada hari yang sama, Menlu AS Marco Rubio menginspeksi “Pusat Koordinasi Militer-Sipil” di wilayah selatan Israel. Dalam konferensi persnya, ia menekankan bahwa pelucutan senjata Hamas adalah kunci utama dalam rencana perdamaian tersebut.
“Jika Hamas menolak untuk melucuti senjatanya, maka itu berarti mereka melanggar perjanjian, dan tindakan pemaksaan harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Israel telah memenuhi komitmennya, saat ini pasukan mereka ditempatkan di garis kuning, langkah ini dilakukan berdasarkan syarat pelucutan senjata Hamas.”
Rubio juga menegaskan bahwa pasukan keamanan internasional yang akan dikerahkan di Gaza harus berasal dari negara-negara yang diakui dan disetujui oleh Israel.
Rubio menjelaskan: “Kami belum menentukan siapa saja anggota pasukan itu. Prosesnya masih berlangsung. Banyak negara menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Namun, jelas bahwa pasukan tersebut harus berasal dari negara-negara yang membuat Israel merasa aman.”
Rubio menegaskan bahwa Rencana Perdamaian 20 Poin untuk Gaza merupakan solusi terbaik dan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik Israel–Hamas.
“Untuk mencapai semua tujuan kita tidak akan mudah — pasti ada naik-turun dan tantangan. Namun, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini memberi kita alasan kuat untuk tetap optimis secara realistis,” ujarnya.
Rubio menambahkan bahwa model pemerintahan Gaza di masa depan masih perlu ditentukan melalui negosiasi antara Israel dan negara-negara mitra. Hamas tidak akan diikutsertakan dalam proses tersebut, sementara peran Pemerintahan Otonomi Palestina masih belum ditetapkan.
Selain itu, Rubio juga menegaskan bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan terlibat, karena lembaga tersebut telah menjadi bagian dari struktur Hamas. (Hui/asr)
oleh reporter NTD Zhao Fenghua.
