BEIJING — Penyedia jasa layanan sewa jangka pendek AS, Airbnb, mengatakan pihaknya akan mulai mengungkapkan informasi penyewa kepada lembaga pemerintah Tiongkok mulai Jumat, karena perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut mematuhi peraturan-peraturan di Tiongkok.
Peraturan ketat Tiongkok tentang residensi mengharuskan para warga dan wisatawan untuk mendaftarkan alamat mereka kepada polisi ketika mereka tiba di negara atau menginap di hotel, dalam waktu 24 jam.
Perubahan tersebut terjadi setelah Airbnb menutup layanannya selama sebulan di Beijing saat sidang parlemen tahunan negara tersebut berlangsung, satu waktu diadakannya peningkatan pengawasan yang menargetkan para pembangkang dan pendatang.
Airbnb Tiongkok mengatakan dalam email kepada para penyewa yang telah ditinjau oleh Reuters bahwa keputusan itu “mirip dengan perusahaan perhotelan lain yang melakukan bisnis di Tiongkok,” dan para pengguna yang punya kekhawatiran dapat menonaktifkan daftar mereka.
“Airbnb Tiongkok harus mematuhi hukum dan peraturan setempat, termasuk undang-undang kerahasiaan informasi dan privasi,” katanya.
Airbnb tidak menanggapi permintaan untuk komentar tentang pengungkapan khusus tersebut, tetapi seorang juru bicara mengatakan bahwa itu sesuai dengan hukum Tiongkok.
Pada akhir 2016, Airbnb telah memindahkan penyimpanan datanya di Tiongkok untuk memenuhi persyaratan negara tersebut, yang memicu kekhawatiran bahwa data para pengguna akan diberikan pada orang lain yang dapat membahayakan para pemilik data. Ia juga melansir sebuah bisnis Tiongkok dengan sendirinya mematuhi hukum tersebut.
Tiongkok memperkenalkan undang-undang keamanan siber baru yang ketat tahun lalu yang mengharuskan perusahaan teknologi asing dan lokal untuk menyimpan data Tiongkok secara lokal dan menawarkan dukungan teknis kepada pihak berwenang yang ingin mengaksesnya.
Airbnb berkembang di Tiongkok di tengah persaingan ketat dari saingannya di Tiongkok, Tujia.com, dan Xiaozhu.com, yang juga mematuhi peraturan ketat tersebut dan menutup layanan mereka selama acara-acara sensitif secara politik. (ran)
ErabaruNews
