EtIndonesia. Suriah telah mulai meluncurkan mata uang nasional yang didesain ulang untuk menggantikan uang kertas era rezim Assad, menandai pergeseran simbolis dan praktis dalam perekonomian negara tersebut.
Uang kertas baru, yang diresmikan dalam sebuah upacara di Damaskus oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa dan Gubernur Bank Sentral, Abdulkader Husrieh, mulai beredar pada 1 Januari 2026 sebagai bagian dari reformasi moneter yang lebih luas setelah penggulingan rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada tahun 2024.
Presiden Sharaa menggambarkan uang kertas yang didesain ulang sebagai pemutus dari masa lalu, dengan mengatakan bahwa uang kertas tersebut mencerminkan identitas nasional baru dan menjauh dari pengagungan individu.
Uang kertas tersebut kini menampilkan simbol-simbol pertanian dan alam seperti mawar, gandum, zaitun, jeruk, dan murbei, menggantikan potret keluarga Assad yang muncul pada uang kertas sebelumnya.
New Syrian banknotes issued by their Central Bank for the first time in over 5 decades do not feature any of the Asad’s family members on them and have a nice colored design with various plants native to Syria pic.twitter.com/v7RYR3w9ok
— Michael Elgort (@just_whatever) December 30, 2025
Dalam perubahan teknis besar, mata uang telah mengalami redenominasi dengan menghilangkan dua angka nol – artinya 100 pound Suriah lama sekarang akan sama dengan satu pound baru. Bank sentral telah menetapkan periode transisi 90 hari, di mana uang kertas lama dan baru dapat digunakan, dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan.
Meskipun penghapusan angka nol dan perubahan desain akan menyederhanakan transaksi, para pejabat mengakui bahwa perubahan ini, dengan sendirinya, tidak akan memperbaiki perekonomian.
Sharaa menekankan bahwa pemulihan jangka panjang bergantung pada peningkatan produksi, pengurangan pengangguran, dan penguatan sektor perbankan.
Inisiatif mata uang baru ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada pound Suriah, yang telah kehilangan lebih dari 99 persen nilainya sejak 2011 karena perang, sanksi, dan ketidakstabilan ekonomi.
Meskipun disambut sebagai langkah menuju stabilisasi, beberapa ekonom khawatir bahwa tanpa reformasi yang lebih luas, mata uang yang direvisi saja mungkin tidak akan menekan inflasi atau secara signifikan meningkatkan daya beli.(yn)
