Konferensi Global Hak Digital yang semula dijadwalkan berlangsung pada 5 Mei di Zambia, Afrika, terpaksa dibatalkan karena dugaan campur tangan pemerintahan partai komunis Tiongkok. Pejabat Zambia mengungkapkan bahwa kehadiran peserta dari Taiwan menjadi alasan tekanan tersebut.
EtIndonesia. Organisasi non-pemerintah internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Access Now, sebelumnya merencanakan penyelenggaraan Konferensi Global Hak Digital (RightsCon) pada 5 Mei di Zambia. Konferensi tahunan ini berfokus pada isu hak asasi manusia dan teknologi, termasuk sensor internet, pengawasan elektronik, dan perang siber. Namun, acara tersebut tiba-tiba dibatalkan menjelang pelaksanaan.
Access Now mengungkapkan bahwa konferensi ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 2.600 peserta secara langsung, serta 1.100 peserta lainnya secara daring. Namun, pemerintah Zambia secara mendadak meminta penyelenggara untuk mengubah agenda konferensi, seperti membatasi topik tertentu dan mengecualikan kelompok tertentu, termasuk peserta dari Taiwan.
Seorang pejabat Zambia mengatakan kepada Access Now bahwa pemerintah PKT memberikan tekanan kepada Zambia karena adanya peserta dari Taiwan, yang akhirnya menyebabkan konferensi tersebut dibatalkan. Laporan media juga menyebutkan bahwa intervensi “pihak asing” menjadi alasan utama acara tersebut tidak dapat diselenggarakan di Zambia.
Menteri Digital Taiwan, Lin Yi-ching, pada 4 Mei menulis di Facebook bahwa RightsCon merupakan konferensi hak digital terbesar di dunia. Tahun ini, acara tersebut diperkirakan akan dihadiri lebih dari 3.700 peserta dari 150 negara.
Namun, lima hari sebelum acara dimulai, penyelenggara menerima pemberitahuan dari pemerintah Zambia yang menyatakan bahwa mereka berada di bawah tekanan kuat dari pemerintah PKT dan tidak menginginkan kehadiran peserta dari Taiwan. Access Now menolak keras tindakan diskriminatif tersebut, sehingga konferensi akhirnya ditunda tanpa batas waktu.
Lin Yi-ching menegaskan bahwa konferensi ini merupakan kegiatan sipil murni, dan peserta dari Taiwan tidak mewakili pemerintah Taiwan. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Taiwan tidak menganggap ini sebagai terobosan diplomatik. Pada tahun 2025, RightsCon juga pernah diselenggarakan di Taiwan.
Ia menambahkan bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah PKT bukanlah “Taiwan” atau status resmi “Republik Tiongkok”, melainkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum yang diwakili oleh Taiwan dan RightsCon.
Dengan kata lain, menurutnya, hal yang paling tidak dipedulikan oleh pemerintah PKT adalah kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum.
Sumber : NTDTV.com
