EtIndonesia.com Pada 28 September 2026, Senat Amerika Serikat dengan suara bulat (unanimous consent) meloloskan Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act (S.4009) atau Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Secara Paksa.
Ini merupakan sebuah rancangan undang-undang sanksi yang sedang didorong oleh Kongres AS dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. RUU itu kini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat AS (House of Representatives) untuk mendapatkan persetujuan.
RUU ini bertujuan untuk menekan dan menghukum tindakan pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) terkait pengambilan organ secara paksa terhadap praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya.
RUU ini secara langsung menargetkan masalah pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Dokumen tersebut mendefinisikan “pengambilan organ secara paksa” sebagai tindakan mengambil satu atau lebih organ dari seseorang melalui cara-cara seperti pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
RUU tersebut juga menyebutkan bahwa Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2023 dari Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa organisasi masyarakat sipil terus memberikan perhatian terhadap laporan terkait, termasuk persoalan praktisi Falun Gong dan warga Uighur yang diduga dipaksa menjadi donor organ.
BACA JUGA : Senator AS Ajukan RUU untuk Menghentikan Pengambilan Organ Paksa terhadap Praktisi Falun Gong
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa otoritas PKT selama ini belum memberikan tanggapan yang lengkap, kredibel, dan dapat diverifikasi secara independen terhadap tuntutan masyarakat internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transplantasi organ.
Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah ketentuan yang secara langsung menetapkan sanksi.
Jika RUU Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act (S.4009) secara resmi menjadi undang-undang, presiden AS diwajibkan dalam waktu 180 hari menyerahkan kepada Kongres daftar individu dan entitas asing yang dinilai mengetahui dan terlibat secara langsung, atau membantu, tindakan pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Daftar tersebut juga harus terus diperbarui.
Setelah dimasukkan ke dalam daftar, aset dan kepentingan terkait milik pihak tersebut di Amerika Serikat dapat dibekukan dan transaksi dengan mereka akan dilarang. Individu yang dikenai sanksi juga dapat dilarang memasuki Amerika Serikat dan tidak dapat memperoleh visa AS. Visa yang telah diperoleh sebelumnya juga dapat dicabut.
RUU ini juga mewajibkan Departemen Luar Negeri AS, dalam waktu setahun setelah undang-undang berlaku, menyerahkan laporan untuk menentukan apakah saat ini atau di masa lalu terdapat praktik pengambilan organ secara paksa yang sistematis oleh otoritas PKT.
Laporan itu juga akan menyelidiki sumber organ, jumlah transplantasi setiap tahun, jumlah donor sukarela, serta waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh organ transplantasi. Sasaran penyelidikan secara jelas mencakup praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya.
Praktik meditasi Falun Gong, yang berfokus pada sejati, baik, sabar, populer di Tiongkok selama tahun 1990-an. Menurut sejumlah perkiraan, pada 1999 praktik ini telah menarik sekitar 70 juta hingga 100 juta pengikut di seluruh negeri, ketika rezim mulai berupaya melenyapkannya. Menurut Falun Dafa Information Center, jumlah praktisi yang ditahan selama bertahun-tahun kemungkinan mencapai jutaan orang.
Senator AS Ted Cruz (R-Texas) mengatakan bahwa dirinya bangga dapat bekerja sama dengan Senator Jeff Merkley (D-Ore.) untuk mendorong RUU tersebut hingga berhasil melewati Senat.
“Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus menargetkan praktisi Falun Gong melalui industri pengambilan organ yang brutal dan disponsori negara,” katanya kepada The Epoch Times. “Kekejaman ini merupakan serangan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang mendasar.”
Saat ini, RUU tersebut memiliki 11 anggota senator sebagai pendukung bersama (co-sponsors).
Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Mei 2025 telah meloloskan versi RUU tersebut. Senat kemudian memperluas cakupannya dengan melibatkan Komunitas Intelijen AS (U.S. Intelligence Community) dalam penyelidikan.
Erping Zhang, juru bicara Falun Gong, mengapresiasi langkah yang diambil Senat AS.
“S. 4009 mengakui bahwa ini bukan sekadar persoalan hak asasi manusia—hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap orang-orang yang rentan,” katanya kepada The Epoch Times.
Dia secara khusus mengapresiasi ketentuan yang mewajibkan penilaian komprehensif oleh Amerika Serikat terhadap sistem transplantasi organ Tiongkok, serta pemeriksaan mengenai perlakuan terhadap tahanan hati nurani.
“Persoalan sebesar ini layak mendapatkan penilaian yang jelas dan berwenang berdasarkan bukti,” kata Zhang.
Menurutnya, RUU tersebut memastikan bahwa “Amerika Serikat berdiri teguh menentang pengambilan organ secara paksa dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.”
“Pada akhirnya, ini menyangkut sebuah prinsip sederhana: Tidak seorang pun boleh dianiaya, dipenjarakan, atau dibunuh agar organnya dapat diambil untuk transplantasi.”
Zhang juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin dunia bebas, Amerika Serikat harus “terus menggunakan undang-undang dan lembaga-lembaganya untuk melindungi martabat manusia dan meminta pertanggungjawaban para pelaku.”
 atau Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Secara Paksa. ){kind=link}