Sekolah-sekolah dibakar, polisi dan jurnalis diserang, sementara seorang guru disiram bensin. Polisi telah melakukan 5.000 penangkapan sejak Senin (28/9/2026).
EtIndonesia.com—Aksi protes pelajar sekolah menengah di Prancis yang kian memburuk kembali diwarnai kekerasan pada 2 Oktober. Api berkobar di luar sekolah, benda-benda dilemparkan ke arah polisi, dan bentrokan pecah di berbagai wilayah negara itu.
Seperti dilaporkan The Epoch Times, di kota Belfort, Prancis timur, seorang komandan polisi dipukuli hingga tak sadarkan diri di dekat sebuah sekolah menengah pada pagi 2 Oktober. Jaksa membuka penyelidikan atas dugaan percobaan pembunuhan terkait serangan tersebut. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengecamnya dalam wawancara dengan TF1 sebagai “kebiadaban yang tak terkatakan.”
Di La Ciotat, kota pesisir dekat Marseille, seorang guru di Lycée de la Méditerranée disiram bensin dan ditendang ketika berusaha meredakan konfrontasi yang memanas, menurut otoritas pendidikan Aix-Marseille kepada The Epoch Times. Sebuah kendaraan polisi juga disiram bensin, tetapi tidak sampai terbakar.
Pada pagi buta hari yang sama, kebakaran terjadi di pintu masuk Lycée Roger Verlomme, sebuah sekolah menengah negeri di arondisemen ke-15 Paris. Api menghanguskan pintu depan, melelehkan interkom, dan membakar sepeda-sepeda yang diparkir di luar sekolah.
Perwakilan dewan regional mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kebakaran tersebut merupakan satu dari tiga kebakaran besar yang dilaporkan terjadi di sekolah-sekolah menengah di wilayah Paris pada pagi itu.
Menurut Nuñez, polisi dan gendarmerie telah melakukan 5.000 penangkapan di seluruh Prancis sejak Senin. Ia mengatakan kekerasan perkotaan terjadi di sekitar 158 sekolah di Prancis, disertai serangan terhadap polisi, guru, jurnalis, dan warga yang berada di lokasi.
Pada 1 Oktober, Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengatakan 170 pelajar dan 65 tenaga pendidikan telah terluka sejak protes dimulai. Dari jumlah tenaga pendidikan tersebut, 40 di antaranya merupakan kepala sekolah. Ia juga mengatakan, lebih dari 100 sekolah menengah mengalami kerusakan serius.
Kerusuhan ini berawal dari aksi protes yang dimulai September lalu di pinggiran Paris. Saat itu, para pelajar pertama-tama turun ke jalan memprotes kekurangan guru dan kondisi bangunan sekolah yang sudah rusak. Seiring aksi tersebut berkembang menjadi semakin serius, pemerintah menyebut gerakan tersebut sebagai kekerasan perkotaan.
Siapa di Balik Pemblokiran Sekolah?
Kantor Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pada 1 Oktober bahwa badan intelijen Prancis menilai gerakan protes tersebut diduga merupakan “manuver yang diorganisasi oleh LFI dan kelompok-kelompok ultra-kiri yang menjadi proksinya.”
LFI, atau La France Insoumise (Prancis Tak Tunduk), adalah partai yang didirikan oleh Jean-Luc Mélenchon, tokoh politik sayap kiri radikal di Prancis yang dikenal mendukung rezim sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Kuba, dan Venezuela.
LFI membantah bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Jaringan kelompok aktivis dan akun media sosial lainnya turut membantu memperkuat gaung protes tersebut di dunia maya, menurut media Prancis Le Point.
Salah satunya adalah RED Youth, kelompok sayap kiri radikal yang berkampanye menentang “Islamofobia”. Kelompok tersebut, bersama akun-akun media sosial yang berafiliasi dengan LFI, berupaya memobilisasi kaum muda untuk ikut dalam aksi protes.
RED Youth merupakan salah satu organisasi yang mendirikan kolektif Génération EDR pada 2025. Peserta lainnya mencakup USL, Antifascist Young Guard yang kini telah dibubarkan, serta Muslim Students of France.
Sebuah laporan pemerintah Prancis yang diterbitkan pada Mei 2025 menyebut Muslim Students of France sebagai sayap pemuda jaringan Ikhwanul Muslimin di Prancis.
Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai organisasi teroris di sejumlah negara. Sementara itu, Amerika Serikat menetapkan beberapa cabang regionalnya sebagai kelompok teroris.
Salah satu montase video yang beredar luas di media sosial diunggah ke Instagram oleh Shahin Hazamy, influencer Prancis-Iran yang menyebut dirinya sebagai jurnalis independen—klaim yang dipersoalkan oleh sistem peradilan Prancis.
“Kekerasan polisi terhadap pelajar sekolah menengah dilaporkan terjadi di beberapa kota selama pemblokiran sekolah,” demikian bunyi keterangan unggahan tersebut.
Video itu meraih sekitar 1 juta tayangan dalam hitungan jam. Hingga 2 Oktober, penghitung tayangan publik pada unggahan tersebut menunjukkan lebih dari 5 juta tayangan.
Pengadilan di Bobigny, wilayah di luar Paris, pada 10 September memvonis Hazamy bersalah karena memuliakan terorisme melalui sebuah unggahan media sosial yang diterbitkan pada 7 Oktober 2023, hari ketika serangan teror yang dipimpin Hamas terhadap Israel terjadi.
Ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dengan penangguhan, dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dalam laporan parlemen Prancis tahun 2025, Hazamy disebut sebagai “agen pengaruh Republik Islam Iran.”
Apa yang Menjadi Tuntutan Protes?
Setelah bertemu dengan Menteri Pendidikan Édouard Geffray pada 2 Oktober, organisasi-organisasi pelajar mengatakan mereka akan terus melakukan mobilisasi dan menilai pemerintah gagal menawarkan “langkah-langkah konkret.”
Demonstrasi nasional dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober.
Dua serikat pelajar utama, Student Union dan High School Students’ Union, menyerukan aksi protes besar-besaran menentang “ketidakamanan ekonomi serta diskriminasi sosial dan rasial dalam proses seleksi.”
Di sekolah menengah, mereka menyoroti “ruang kelas yang terlalu padat, jumlah staf dan guru yang tidak mencukupi, serta kondisi pembelajaran yang memburuk.”
Di tingkat universitas, serikat-serikat tersebut mengecam prosedur penerimaan mahasiswa yang menurut mereka merupakan “sistem pemilahan sosial dan rasial.”
Mereka juga mengecam “logika mengutamakan warga negara sendiri” yang diterapkan terhadap mahasiswa asing. Mahasiswa asing membayar biaya kuliah lebih tinggi dan menerima bantuan keuangan negara yang lebih sedikit dibandingkan warga negara Prancis.
“Manifestasi Dua Prancis”
Prancis memiliki sejarah panjang aksi protes jalanan yang berlangsung selama lebih dari dua abad, mulai dari Revolusi Prancis pada 1789 dan pemberontakan pada 1830, 1848, serta 1871, hingga kerusuhan mahasiswa dan aksi mogok nasional pada Mei 1968.
Ivan Rioufol, jurnalis Prancis dan penulis buku The Coming Civil War, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia melihat kerusuhan itu sebagai “manifestasi dari dua Prancis, dari dua kelompok pemuda Prancis.”
Menurutnya, yang pertama adalah “Prancis yang damai”, yang ia kontraskan dengan Prancis lain yang “multikultural” dan “sangat jelas diarahkan oleh gerakan-gerakan politik seperti La France Insoumise dan kelompok-kelompok Islamis.”
Rioufol mengaitkan kerusuhan tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “kebutaan ganda” dalam masyarakat Prancis.
Pertama, menurutnya, kegagalan pemerintah berturut-turut menangani apa yang ia sebut sebagai “separatisme budaya, sipil, dan nasional.” Ia mengaitkannya dengan imigrasi yang menurutnya tidak terkendali serta kesulitan mengintegrasikan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
Kegagalan kedua, katanya, adalah penolakan untuk melihat apa yang ia sebut sebagai pengambilalihan sistem pendidikan Prancis secara ideologis oleh kelompok sayap kiri radikal. Ia menelusuri proses tersebut hingga saat Partai Komunis memperoleh kendali atas sistem pendidikan setelah pembebasan Prancis pada akhir Perang Dunia II.
Sumber : Theepochtimes.com
