SOLO (Suarapubliknews) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) menggelar Capacity Building Media 2026 di Solo selama tiga hari, 5-7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi BI Jatim untuk memperkuat sinergi dengan media sekaligus mengenalkan berbagai aspek kebijakan dan program BI secara lebih dekat.
Rangkaian kegiatan dikemas dengan pendekatan yang berbeda setiap harinya. Hari pertama diisi edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah, hari kedua peserta diajak mengunjungi UMKM dan melihat langsung proses pemetikan serta pengolahan teh, sedangkan hari ketiga diisi sosialisasi sistem pembayaran digital dan pelindungan konsumen.
Donni Fajar Anugrah, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan sinergi antara BI dengan media.
“Acara media gathering atau capacity building media ini tentunya membawa kita semakin kompak dan kita semakin bisa bersinergi,” kata Donni.
Melihat Ekonomi dari Berbagai Sisi
Menurut Donni, pemahaman mengenai kondisi ekonomi menjadi penting bagi media karena perekonomian Indonesia tidak berdiri sendiri. Sebagai ekonomi terbuka, dinamika global dapat memberikan dampak terhadap kondisi domestik melalui perdagangan maupun perubahan harga komoditas.
“Kalau ekonomi kita terbuka tentu ada ekspor dan impor dan komponen ekspor dan impor inilah yang berimbas kepada ekonomi domestik,” ujarnya.
Dalam menjalankan perannya sebagai bank sentral, BI menjaga stabilitas rupiah, baik melalui pengendalian inflasi maupun menjaga stabilitas nilai tukar.
Donni menekankan bahwa penanganan inflasi harus melihat sumber persoalannya. Ketika tekanan berasal dari sisi pasokan, misalnya akibat kondisi cuaca yang memengaruhi produksi pertanian, maka penguatan produksi menjadi bagian dari solusi.
“Begitu kita lihat ternyata inflasi penyebabnya adalah musim kemarau, tentunya bukan kenaikan suku bunga, kita harus mendukung untuk produksi dari sektor pertanian,” jelasnya.
Penguatan pasokan tersebut juga berkaitan dengan pengembangan UMKM. Menurut Donni, peningkatan produksi dapat membantu menjaga ketersediaan barang sekaligus mengurangi tekanan harga.
Dari Kebun Teh, Media Melihat Pembinaan UMKM
Pendekatan lapangan menjadi salah satu bagian dari kegiatan pada hari kedua. Para peserta diajak mengunjungi UMKM teh di kawasan Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar.
Tidak sekadar melihat produk jadi, peserta mengikuti aktivitas pemetikan pucuk teh sekaligus mendapatkan edukasi mengenai proses pengolahannya.
Kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah komoditas lokal dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi melalui keterlibatan petani, proses produksi dan akses pasar.
Yono Haryono, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang membidangi Ekonomi dan Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa pengembangan UMKM dilakukan secara bertahap dengan tujuan mendorong pelaku usaha naik kelas.
Salah satu fondasinya adalah memperkuat kelembagaan. Petani yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri didorong untuk membentuk kelompok hingga gapoktan, bahkan dapat berkembang menjadi koperasi.
“Kita melihat bahwa kekuatan UMKM itu salah satunya kalau mereka bisa bersinergi,” ujar Yono.
Menurutnya, penguatan kelembagaan membuat pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat ketika mengembangkan bisnis secara bersama.
Pembiayaan dan Pasar Jadi Tahap Berikutnya
Setelah kelembagaan, BI mendorong akses pembiayaan bagi UMKM. Fasilitasi dilakukan antara lain melalui business matching dengan lembaga pembiayaan.
Yono mengatakan kebutuhan pembiayaan muncul ketika UMKM hendak meningkatkan skala usaha atau produktivitas, tetapi modal yang dimiliki belum mencukupi.
“Ketika kita ingin mengeskalasi usahanya, misalkan petani punya lahan, dia ingin mengembangkan, meningkatkan produktivitasnya, tidak punya modal sendiri, itu kan perlu akses ke pembiayaan,” jelasnya.
Pengembangan kemudian dilanjutkan dengan perluasan akses pasar. BI memfasilitasi UMKM untuk masuk ke pasar domestik maupun global, termasuk melalui berbagai agenda pameran.
Yono menyebut UMKM yang memiliki kapasitas ekspor juga dapat difasilitasi mengikuti kegiatan perdagangan internasional untuk mempertemukan mereka dengan calon pembeli dari luar negeri.
“Jadi kami kuatkan kelembagaannya, kemudian pembiayaannya juga kita dorong, kita fasilitasi, dan terakhir akses pasarnya,” katanya.
Perizinan Masih Jadi Tantangan
Dalam pendampingan UMKM, aspek legalitas menjadi salah satu perhatian. Menurut Yono, produk dengan kualitas dan potensi pasar yang baik tetap membutuhkan kelengkapan izin agar dapat berkembang lebih luas.
BI membantu memfasilitasi proses tersebut dengan melibatkan instansi terkait, termasuk BPOM untuk izin edar dan BPJPH dalam proses sertifikasi halal.
“Bank Indonesia kan bukan ahli di segala bidang. Jadi kita juga sering kali mengundang teman-teman dari BPOM, kalau halal BPJPH,” ungkapnya.
Yono mengatakan, persoalan perizinan cukup sering ditemukan pada UMKM, khususnya pelaku usaha yang masih berada pada tahap awal. Banyak pelaku usaha belum memahami tahapan yang harus dilakukan.
Karena itu, materi mengenai izin edar, BPOM, kemasan dan aspek teknis lainnya turut menjadi bagian dari bootcamp UMKM.
Pendampingan Diberikan Secara Bertahap
BI tidak menerapkan pola pembinaan yang hanya berlangsung satu kali. Menurut Yono, UMKM yang telah dikurasi sebagai mitra akan memiliki target perkembangan yang disesuaikan dengan potensinya.
UMKM dengan potensi ekspor, misalnya, akan diarahkan hingga mampu mengakses pasar ekspor.
Namun, pendampingan juga memiliki batas waktu melalui mekanisme fasing out. Setelah menjalani masa pendampingan, UMKM diharapkan telah memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup untuk melanjutkan pengembangan usaha.
“Bank Indonesia itu tidak pernah membuat program yang sifatnya one-shot. Kami memastikan ada continuity-nya,” kata Yono.
Pola tersebut juga memungkinkan BI memperluas jangkauan pembinaan kepada UMKM lain yang membutuhkan.
Digitalisasi Perlu Diikuti Kewaspadaan
Pada hari ketiga, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai sistem pembayaran digital dan pelindungan konsumen.
Donni mengatakan, digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu instrumen yang mendukung efisiensi aktivitas ekonomi. QRIS, misalnya, membuat transaksi menjadi lebih mudah bagi konsumen maupun pelaku usaha.
“QRIS itu memudahkan pembelian. Jadi makin efisien,” ujarnya.
Kemudahan tersebut dapat mendorong peningkatan transaksi. Ketika penjualan meningkat, pedagang dapat menambah stok dan produsen memiliki peluang meningkatkan produksi.
Namun, perkembangan transaksi digital juga membawa risiko penipuan. Donni mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap telepon maupun tautan mencurigakan yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan phishing.
Ia juga mengingatkan pentingnya segera melapor apabila menjadi korban penipuan digital agar peluang penyelamatan dana dapat lebih besar.
Media dan Komunikasi Ekonomi
Donni menilai media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan ekonomi. Komunikasi yang efektif juga berkaitan dengan pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.
“Ekspektasi inflasi itu ditentukan oleh bagaimana bank sentral mengkomunikasikan target inflasinya tahun depannya dan bagaimana media memberitakan,” katanya.
Karena itu, sinergi antara BI dan media dinilai penting agar informasi mengenai kondisi dan kebijakan ekonomi dapat tersampaikan secara jelas kepada publik.
Selama tiga hari, Capacity Building Media 2026 BI Jatim tidak hanya menghadirkan diskusi di dalam ruangan, tetapi juga membawa peserta melihat langsung implementasi program di lapangan. Mulai dari memahami ekonomi dan keuangan syariah, melihat proses produksi UMKM teh, hingga mengenal perkembangan pembayaran digital dan pelindungan konsumen.
Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya BI Jatim memperkuat pemahaman media sekaligus membangun sinergi dalam menyampaikan informasi ekonomi kepada masyarakat.
