Demonstrasi “Gerakan Partai Kecoa” di India, Lebih dari 2.000 Orang Ditahan

Polisi India pada Sabtu (10 Oktober) menahan lebih dari 2.000 demonstran di Delhi, termasuk pendiri Partai Rakyat Kecoa. Pihak berwenang mengerahkan sejumlah besar pasukan keamanan untuk memblokir sebagian wilayah ibu kota dan mencegah para demonstran berkumpul. Para pengunjuk rasa menuntut agar Ketua Komisioner Pemilihan Umum India mengundurkan diri.

EtIndonesia.com  Menurut laporan Reuters, ribuan personel polisi dan pasukan paramiliter dikerahkan di seluruh kota di Delhi. Layanan jaringan seluler di kawasan pusat bisnis terputus, sementara puluhan stasiun metro dan pasar ditutup. Pihak berwenang memperketat pengamanan untuk mencegah demonstrasi yang digagas oleh Partai Rakyat Kecoa (Cockroach Janta Party, CJP).

Aksi protes ini ditujukan kepada Ketua Komisioner Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Para penentangnya menilai kebijakannya dalam merevisi daftar pemilih tidak adil dan sangat menguntungkan partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, yaitu Partai Bharatiya Janata (BJP).

Kelompok demonstran semula berencana mengumpulkan ribuan orang di lapangan taman observatorium Jantar Mantar, di pusat kota. Namun, sebelum demonstrasi dimulai, lokasi tersebut sudah diblokir oleh pasukan keamanan.

Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 2.000 orang ditahan di wilayah Delhi. Media setempat melaporkan bahwa sekitar 400 demonstran juga ditahan di Mumbai, pusat keuangan India.

Polisi belum memberikan komentar mengenai operasi penahanan tersebut.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan atas penahanan massal yang terjadi menjelang dan selama aksi protes.

Juru bicaranya, Thameen Al-Kheetan, menyampaikan dalam sebuah pernyataan: “Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk sepenuhnya menghormati dan melaksanakan hak atas berkumpul secara damai.”

Ia juga mendesak pihak berwenang untuk mengadakan “dialog yang bermakna” guna menanggapi berbagai kekhawatiran yang meluas di masyarakat.

Namun, Misi India untuk PBB di Jenewa menilai keprihatinan PBB tersebut “tidak tepat” dan menyebutnya sebagai “campur tangan yang tidak semestinya” dalam urusan dalam negeri India.

Misi tersebut menegaskan bahwa Konstitusi India menjamin hak untuk berkumpul secara damai. “Sebagaimana di semua negara demokratis, warga India harus menjalankan hak ini dengan tetap mematuhi pembatasan yang wajar demi menjaga ketertiban umum.”

Pemimpin Gerakan Kecoa Ditahan, Kontroversi Daftar Pemilih Terus Berlanjut

Partai Rakyat Kecoa menyatakan bahwa pendirinya, Abhijeet Dipke, serta para petinggi partai Saurav Das dan Ashutosh Ranka ditangkap polisi setelah tiba di Delhi dengan pesawat dari Mumbai.

Dipke, yang berusia 31 tahun, berasal dari keluarga Dalit di India, kelompok yang berada dalam posisi rentan dalam sistem kasta. Pada Mei tahun ini, Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, menyamakan para pemuda pengangguran dengan “kecoa”. Dipke kemudian membalas pernyataan tersebut melalui unggahan di media sosial. Unggahannya dengan cepat menjadi viral dan memicu gerakan protes yang menggunakan nama “kecoa”.

Dipke dan para pendukungnya memposisikan Partai Rakyat Kecoa sebagai gerakan untuk memberikan tekanan politik, bukan sebagai partai politik tradisional. Mereka terus menyuarakan berbagai persoalan, termasuk infrastruktur sekolah negeri dan lapangan kerja bagi kaum muda.

Terkait berbagai tuduhan tersebut, Gyanesh Kumar belum memberikan tanggapan secara terbuka. Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bharatiya Janata, yang berkuasa, sama-sama membantah adanya tindakan yang tidak semestinya.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari ini terjadi hanya beberapa bulan setelah aksi protes akibat kebocoran soal ujian memaksa menteri pendidikan mengundurkan diri.

Partai-partai oposisi menyatakan bahwa langkah penghapusan nama pemilih telah mempengaruhi hasil pemilihan daerah baru-baru ini, yang dimenangkan oleh Partai Bharatiya Janata. Mereka juga menilai bahwa persoalan tersebut menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu di India, negara demokrasi terbesar di dunia.

Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa sekitar 130 juta catatan pemilih dihapus selama proses verifikasi. Jumlah tersebut mencakup 63 juta orang yang telah pindah, 30 juta orang yang keberadaannya tidak dapat ditemukan, serta 28 juta orang yang telah meninggal dunia.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa data yang dihapus tersebut telah teridentifikasi selama proses revisi rancangan daftar pemilih. Komisi juga menegaskan bahwa pemilih yang memenuhi syarat tetapi namanya terhapus secara keliru tetap dapat mendaftar kembali.

Disadur NTDTV.com dari Central News Agency